Reshuffle Kekuasaan a la Sumatera Utara


Menulis soal politik bermartabat di tengah kondisi koruptif sekarang -level nasional hingga lokal- mungkin agak aneh. Seaneh menemukan rasa pahit ketika mengunyah tebu. Namun diskursus politik yang tengah terjadi di Sumatera Utara (Sumut) kini terasa begitu penting; pemilihan Gubernur Sumut (pilgubsu) 2013.

Pilgubsu 2013 sudah begitu dekat. Ada yang bilang, tema ini hanya buang-buang waktu dan energi. Toh masih jauh dan lama. Tapi tentu saja itu hanya berlaku bagi mereka yang tak terlibat. Namun, bagi para kandidat dan timnya yang sedang dan terus menyiapkan diri, waktu kurang lebih dua tahun itu laksana tiba di keesokan hari.

Baiklah. Kemenangan Syamsul Arifin-Gatot Pudjonugroho, dari segi politik aliran, adalah ekses dari politik aliran dan primordial di Sumut. Melayu-Jawa, Islam-Islam, begitulah polarisasi yang hendak dibangun oleh Syamsul-Gatot. Tritamtomo-Benni Pasaribu punya hal lain; Jawa-Batak (Toba), Islam-Kristen. Abdul Wahab Dalimunthe-Raden Syafii; Mandailing-Jawa, Islam-Islam. Ali Umri-Maratua Simanjuntak; Melayu-Batak (Toba) dan yang terakhir RE Siahaan-Suherdi; Batak (Toba)-Jawa, Kristen-Islam.

Pola yang bisa dilihat adalah suku bangsa Batak, terutama puak Toba dan Jawa, punya signifikansi menempatkan wakilnya di pentas kandidat. Jangan lupa pula Tritamtomo juga menampilkan marga Panggabean di belakang namanya. Suku bangsa Melayu hanya punya dua; Syamsul Arifin dan Ali Umri, namun mereka ada di posisi calon Gubernur dan satu di antaranya berhasil menang. Paling tidak, konstelasi politik di 2008 lalu ini bisa menjadi pertimbangan dalam meninjau proses politik kekinian di Sumut.

Nama-nama yang akan muncul di Pilgubsu 2013 kini masih bersembunyi di dalam tanah. Namun, proses politik di permukaan tidaklah seadem itu. DPRD Sumut menyajikan pemandangan yang tak biasa ketika Plt Gubsu, Gatot Pudjonugroho, diserang dengan interpelasi. Ini tak jamak, karena jarang-jarang terjadi interpelasi yang bermaksud “gugatan” kepada seorang gubernur di Sumut. Rentetan “interpelasi” itu bermula sejak Gatot mengutak-atik kabinet Pemprovsu.

Apa yang dilakukan Gatot, dalam prinsip “kabinet presidensial” sesungguhnya hal yang wajar. Seorang kepala pemerintahan mempunyai prerogratif dalam menentukan jajaran pemerintahannya. Tapi itu kalau dukungan politik yang diterimanya cukup kuat.

Seperti diketahui, pasangan Syamsul-Gatot hanya meraup 1.396.892 atau 28,31% pemilih pada Pilgubsu lalu. Bila dikonversi dengan jumlah pemilih golongan putih (golput) yang mencapai 3.538.546 suara atau 41,8%, dan kemudian dibandingkan lagi dengan jumlah seluruh penduduk Sumut (12,7 juta jiwa), maka riil dukungan politik Syamsul-Gatot hanyalah berkisar 11%. Ini sangat kecil. Bila dirinci lagi, kemenangan Syamsul-Gatot pun “hanya” di kawasan pantai timur sedangkan di pantai barat tak signifikan. Ia menang di Medan (40,39%), Binjai (38,58%), Langkat (66,28%), Sergei 30,88 (%), Tebing Tinggi (39,43%), Deliserdang (37,77%), Batubara (45,59%), Tanjung Balai (39,08%), dan Asahan (30,65%). Patut dicatat pula kalau dalam Pilgubsu lalu justru sosok Syamsul Arifin dinilai lebih menjual daripada sosok Gatot. Maka, sepeninggal Syamsul, riil kekuatan politik Gatot kembali tergerus. Gatot, an sich hanya punya dukungan dari partainya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Karena itu, yang dilakukan Gatot ketika mengutak-atik kabinet pemprovsu adalah seperti menebar bensin di tumpukan jerami. Eksklusifitas yang selama ini menjadi “momok” dan “aroma” PKS, kembali terbangun di jajaran pemerintahan. Reaksi elit DPRD Sumut yang merupakan representasi dari kekuatan politik di Sumut, jelas hal lumrah. Anda tak mungkin mengharapkan mereka akan tenang-tenang saja ketika orang-orangnya di Pemprovsu dipreteli oleh Gatot.

Yang diharapkan oleh elit politik Sumut tak jauh-jauh, pembagian kekuasaan. Apalagi ada penilaian kalau “keringat” Gatot untuk duduk di Sumut-1, taklah seperti Syamsul. Faktor kedua, Gatot lebih dinilai sebagai “anak kemarin sore”; dia bukan “anak Medan” karena lahir dan besar di Jawa Tengah. Di tubuh partainya sendiri pun, PKS, Gatot bukanlah seperti sosok Ustadz Hilmi Aminuddin, seorang premus interpares PKS yang perkataannya akan serta-merta diikuti kader. Para elit tahu kalau posisi Gatot sekarang adalah blessing in disguise, sebuah berkah dari kondisi yang carut-marut.

Power sharing ini tak didapatkan elit dari Gatot. Titik tolak tulisan ini justru di sini, yaitu efek elit politik ketika memosisikan eksekutif sebagai ladang kekuatan politik.

 

Tujuan Eksekutif

Adalah sebuah keniscayaan ketika eksekutif bermakna kekuasaan. Namun, ketika membahas soal tujuan dari politik dan proses bernegara yang bermartabat dengan koridor presidensial yang telah disepakati, maka eksekutif justru harus steril dari kepentingan politik. Eksekutif adalah amanah dari kedaulatan rakyat untuk mengurus, mengatur dan lantas membangun dan memajukan rakyat secara keseluruhan. Substansinya lebih pada bagaimana seorang eksekutor menjalankan pemerintahan untuk rakyat bukan untuk kepentingan politik.

Eksekutif bukanlah wadah untuk pembagian kue-kue kekuasaan. Konsekuensinya, dalam prinsip presidensial, presiden sebagai kepala pemerintahan beserta jajaran kepala daerah, diberi wewenang penuh atau hak prerogatif untuk menentukan dan memutuskan siapa-siapa yang duduk dalam pemerintahannya. Legislatif tidak punya hak untuk campur tangan, apalagi menentukan. Trias Politica yang dimaksud lebih pada “pemisahan” kekuasaan bukan “pembagian”. Karena itu, bila elit politik di DPRD Sumut hendak punya keinginan untuk me-reshuffle kabinet Gatot, mereka harusnya memutar haluan politik Indonesia terlebih dahulu.

Substansi kedua konsekuensi presidensial adalah kemestian fokus seorang Presiden, Gubernur, Walikota/Bupati untuk memenuhi amanah kedaulatan rakyat. Dengan demikian, kepala pemerintahan harus meluangkan seluruh waktu, tenaga dan energi politiknya untuk melaksanakan tugas-tugas konstitusi dan amanah pembangunan. Sebenarnya ini bermakna kalau gairah untuk berpikir dan bertindak untuk melanggengkan kekuasaan di periode-periode selanjutnya dinihilkan. Pembatasan kekuasaan sejatinya adalah untuk membatasi syahwat kekuasaan yang dipastikan akan selalu membayangi setiap orang yang duduk di kursi kekuasaan. Fokus pemimpin yang dimaksudkan adalah kerja menuntaskan janji-janji programnya dan bukan lagi kekuasaan. Hakikatnya, hal tersebut justru adalah kampanye untuk periode selanjutnya.

Kalau janji program pembangunannya saja tidak tuntas dan tidak dijalankan, maka alasan apa lagi yang bisa diajukan untuk memilih kembali seseorang yang sedang duduk sebagai Gubernur dan Bupati/Walikota? Pertanyaan inilah yang dapat menjawab mengapa pembangunan dan kemajuan Provinsi Sumut (dan Indonesia secara keseluruhan) mengalami stagnasi atau malah set back (kemunduran). Ketika seorang kandidat incumbent tidak dapat memberi alasan bagi rakyat untuk memilihnya kembali dalam periode kedua, maka yang terjadi kemudian adalah si eksekutif larut dalam gendang permainan politik kekuasaan yang koruptif.

Rakyat dan arus reformasi pasti tak mau kalau pemimpin eksekutif lebih sibuk berpolitik praktis daripada bekerja. Efek buruknya, mesin organisasi eksekutif, yaitu pegawai negeri sipil (PNS), juga menjadi labil dan lebih dipacu untuk mengikuti gendang politik daripada sebagai sebuah instrumen untuk pembangunan dan kemajuan.

Tak heran, rakyat tetap tak punya pilihan yang sehat. Kalau nanti Anda memilih seorang Gubernur, itu karena dia satu suku atau satu agama dengan Anda. Bukan karena dia punya program dan mampu menjalankan program tersebut. (*)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s