Billboard Gatot dan Primordialisme Politik


Gatot Pudjonugroho sekarang begitu gemar tampil di depan umum. Gambar Gatot dan juga istrinya, sudah mulai “pede” muncul di billboard, baleho dan sarana komunikasi publik lainnya di Kota Medan. Baru-baru ini, Gatot bahkan mempublikasikan kegiatannya bersama warga Jawa Sumatera Utara (Sumut) di Kota Medan, dalam media billboard. Pasca pertemuan itu, media cetak Sumut tak ketinggalan memberitakan isi pertemuan. Ada yang di halaman satu namun ada juga yang di hadapan dalam. Sebelumnya, wajah Gatot yang melankolis itu juga saban muncul di jelang berbuka puasa Ramadhan kemarin.

Dari segi komunikasi politik, pressure utama Gatot ada di dua segi yaitu imaging (pencitraan) packaging (pengemasan) sosok dia yang merupakan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sumatera Utara. Tujuan utamanya tidak jauh-jauh, bisa ditebak. Prasyarat utama dalam kampanye politik adalah kandidat harus menjadi wacana publik, menjadi perbincangan masyarakat, baik di media hingga di warung-warung kopi. Dalam hal ini, Gatot tak sendirian. Beberapa elit politik lain, sebut saja seperti Rahmat Shah, Parlindungan Purba dan tentu saja Syamsul Arifin, juga melakukannya hampir setiap hari di media massa. Dan tidak bisa dihitung lagi mereka-mereka -elit politik atau bukan- yang dengan sengaja mengiklankan dirinya dalam berbagai wadah komunikatif lain seperti baliho, spanduk, poster dan lain-lain.

Imaging dan Packaging

Political imaging mengandalkan dua unsur kontradiktif untuk menaikkan popularitas; antagonis (unsur buruk dan negatif seperti kejam, jahat, lemah, dan seterusnya) dan protagonis (unsur baik seperti sosok hero, penyelamat, teguh, punya sikap, dan sebagainya). Keduanya harus ada dalam satu sosok. Tidak bisa satu wajah lebih dominan dari wajah lain. Ada equlibrum yang harus diasah secara hati-hati oleh sosok dan tim yang berada di belakangnya. Ini hal penting, karena sosok yang selalu menampilkan wajah yang protagonis saja, maka justru menjadi blunder.

Presiden Amerika Serikat, Barrack Obama, dan Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), adalah contoh yang bagus dalam hal ini. Begini.

Slogan Obama adalah In Change We Believe (Perubahan adalah yang kita yakini). Slogan itu terkait dengan unsur kodrati Obama yang tak bisa diubahnya yaitu berkulit hitam. Politik Amerika yang tidak pernah dipimpin oleh seorang kulit hitam adalah tantangan besar. Ini berpagut kuat dengan trauma diskriminasi rasial dalam sejarah Amerika. Kebudayaan dan tradisi politik rasialis ala Amerika inilah yang menjadi unsur utama dalam jualan politik ala Obama. Kulit hitamnya itu sebenarnya sisi antagonis Obama, itu sisi lemah dia. Sementara konteks ekonomi Amerika yang sedang morat-marit dan politik luar negeri yang kian mendapat protes dari dalam maupun luar negeri, bukan tak penting namun dia bukan hal utama dalam konsep “change” itu. Perubahan yang dimaksud adalah “bisakah demokrasi ala Amerika menerima dan memilih seorang kulit hitam untuk duduk di kursi kepresidenan?” Itulah hal yang mendasar.

Namun, untuk merengkuh keuntungan dari kelemahannya itu, sekaligus membongkar backmind politik warga Amerika, dia harus menjalankan politik rasialis juga. Dia harus memosisikan dirinya sebagai seorang kulit hitam yang sedang berjuang menuju kursi kepresidenan Amerika yang bercita rasa “bule”. Untuk itu, maka Obama harus duduk di kursi pesakitan, seorang yang menjadi korban dari politik rasialis Amerika. Dengan mekanisme ini maka simpati dan empati publik akan mengalir kepadanya.

Obama pintar betul mengolah itu. Dia berkaca, belajar dan memutuskan untuk tidak seperti Marthin Luther King atau Malcom X yang menabrak dengan keras dominasi kulit putih dan kaum Kristen di Amerika. “Tabrakan politik” tidak menguntungkan sama sekali, karena hanya menguatkan identitas kelompok semata. Semakin kuat identitas kelompok, maka akan terjadi polarisasi politik. Padahal, dari segi kuantitas dan pengaruh riil di sistem politik, Obama dan kelompok kulit hitam masih marginal.

SBY idem ditto dengan Obama. Hampir semua awam tahu, SBY memosisikan dirinya sebagai korban politik dari rezim Megawati Soekarnoputri. Mestilah diingat kalau posisi “korban” ini tidak datang dengan sendirinya alias kebetulan semata. SBY telah memulai gerakannya itu ketika dia mengambil jalan oposisional di jajaran kabinet Megawati secara “santun”, dengan gaya “njawani”. Dengan pengetahuan yang sangat luas dari sisi emosional Megawati yang juga seorang perempuan Jawa, maka jelaslah kalau SBY adalah seorang politikus ulung dalam memanfaatkan situasi politik. Posisi antagonistis, dalam arti lemah, ragu-ragu dan selalu menjadi korban politik ini, menjadi andalan dalam Pilpres 2009 dan selama kepemimpinannya. Bila SBY dikritik pedas, Anda patut cermat betul, karena jangan-jangan hal itu telah direkayasa oleh timnya agar dia meng-counter, bereaksi, sekaligus menampilkan wajahnya sebagai “korban kritik teraniaya”. Ada reaksi karena ada aksi bukan?

Yang perlu digarisbawahi adalah proses imaging dan packaging, butuh dua sisi yang berbeda yang saling berhadap-hadapan. Untuk melihat satu sisi, maka cermin merupakan media untuk melihat wajah secara bertolak belakang. Bila itu diterapkan dalam imaging dan packaging politik, maka kandidat dan tim pemenangan juga harus menciptakan cermin serupa yang mempertontonkan wajah si kandidat secara bertolak belakang sama sekali. Bila itu tidak tersedia dalam konteks politik, maka tugas tim-lah yang harus merekayasa kondisi itu.

Bagaimanapun, wajah yang protagonis-lah yang memang akan memenangkan pertarungan persepsi dan proses eleksi publik dalam kaitannya dengan jabatan publik. Namun, wajah protagonis ini tidak akan bisa tercipta bila tidak ada wajah antagonis di sisi yang lainnya.

Primordialisme

Sumatera Utara adalah satu daerah dengan wajah yang multi etnik-agama. Jangan lupa juga, dalam wajah multi etnik-agama itu juga terselip wajah-wajah multi-penghasilan, multi-pekerjaan, multi-pendidikan dan seterusnya. Secara politik, hampir bisa dikatakan bila tidak ada suku bangsa yang dominan di Sumut. Kuantifikasi suku bangsa Jawa memang mayoritas, namun sejarah dan pengaruh politiknya tak lantas membuat suku bangsa Melayu, Batak, Karo, Mandailing, Minang, menjadi marginal.

Ini sama kasusnya dengan suku bangsa Tionghoa, yang selalu dikatakan unsur minoritas dari segi jumlah. Namun, bisakah Anda menyepelekan dominasi mereka di sektor ekonomi? Bukankah faktor ekonomi sangatlah menentukan dalam proses politik? Adanya kaitan itu, membuat kita mesti berpikir ulang mengenai peta politik kaum Tionghoa di Sumatera Utara dari segi political influece hingga pemukiman dan kependudukan.

Gatot sadar betul dengan peran politik warga Jawa yang masih berbanding terbalik dengan kuantifikasi warga Jawa di Sumut. Dia butuh dukungan warga Jawa bukan karena “perseteruannya” dengan elit di dewan. Apalagi, itu hanya soal “remeh”, soal bagi-bagi jabatan yang faedahnya sama sekali nihil terhadap kemajuan, pemberantasan kemiskinan, pengangguran, apalagi soal korupsi dan transparansi anggaran; itu mah jauh panggang dari api.

Sebaliknya, masyarakat pun wajib sadar, kalau politik pencitraan yang sedang dilakukan Gatot pun tidak akan menghasilkan apa-apa bagi persoalan-persoalan serius di Sumut. Gatot belumlah punya prestasi apa-apa terhadap daerah ini maupun terhadap warga Jawa sendiri.

Politik pencitraan sejatinya untuk duduk dan mempertahankan kekuasaan. Karena itu, kalau Gatot akan maju dalam Pemilihan Gubernur Sumut pada 2013 mendatang, pencitraan politik “gaya billboard” hanyalah seperti membuang garam ke laut. Gatot akan terjebak dengan permainan para panglima talam yang sangat rentan dengan perilaku koruptif. Janganlah lupa, Sumut merupakan basisnya para dedengkot panglima talam.

Dus, politik primordial sah-sah saja. Bagaimana mungkin melarang Gatot yang seorang Jawa, berkampanye kepada warga Jawa sendiri? Atau teori mana pula yang mengatakan bila Gatot memakai blangkon di tengah-tengah orang Melayu, akan tak ada orang Melayu yang memilihnya? Kalaulah kita memimpikan suatu saat Indonesia dipimpin oleh seorang keturunan non-Jawa, maka kita pun wajib logowo kalau daerah ini dipimpin oleh seorang Jawa. (*)

 

====

foto: danigunawan.com

One thought on “Billboard Gatot dan Primordialisme Politik

  1. pas baca kemarin di koran online medan … sempat kepikir, tukang ngarang ini berani pisan euy😆

    *maen twit belon bisa euy*😉

    🙂 itu tidak sengaja, kopral😆 ini juga masih belajar-belajar ulang …😉

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s