Papua, Sumatra dan Jakarta


Kabar itu bak sembilu. Sepanjang tahun 2011 ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menganggarkan Rp 40 Triliun untuk pembangunan 6 ruas jalan di tol di kawasan ibukota tersebut. Jalan tol ini diniatkan untuk mengurai kemacetan yang selama ini telah menjadi trademark Jakarta.  Sementara di Aek Latong, Sipirok, Tapanuli Selatan, kita bak mengemis meminta dana untuk mengaspal jalan.

Jakarta saat ini memang sedang punya tiga prioritas untuk kemacetan itu, yaitu menambah ruas jalan, memperbaiki transportasi publik, dan membatasi kendaraan. Begitupun tak semua orang di Jakarta yang langsung mengiyakan. Pro kontra masih dan terus terdengar, namun toh jalan tol tetap akan dilaksanakan. Itu ibarat tikus-tikus yang sedang berkelahi di sebuah gudang makanan; perdebatan malah jadi bumbu penyebab ketika para orang kaya sedang bersantap ria.

* * *

Kita ke ujung Timur dulu. Di sana di Pulau Papua yang tanah dan airnya menyimpan emas dan tembaga berlimpah-limpah, ternyata rakyatnya masih lagi pakai koteka. Kalau tak ada kisah pembunuhan dan konflik bersenjata di sana, Papua akan gelap gulita dari berita. Per Agustus 2011 ini, ada empat orang di Desa Nafri, Abepura, Kota Jayapura, Papua  yang tewas mengenaskan. Pelakunya diduga dari kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM), sebuah organisasi yang dari dulu tak menginginkan bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kelompok separatis yang di Papua ini tidak lagi main-main; mereka sudah pakai senjata untuk berperang melawan Jakarta. Serangan kelompok bersenjata itu sangat tiba-tiba dan menembaki para warga secara sadis. Tak hanya warga sipil, mereka pun sudah tak takut lagi pada polisi dan tentara. Dari lokasi penembakan, polisi menemukan panah, parang dan senjata api.

OPM adalah sebuah gerakan yang didirikan tahun 1965. Tujuannya tak  main-main; merdeka dari NKRI. OPM merasa bahwa mereka tidak memiliki hubungan sejarah dengan bagian Indonesia yang lain maupun negara-negara Asia lainnya. Penyatuan wilayah ini ke dalam NKRI sejak tahun 1969 merupakan buah perjanjian antara Belanda dengan Indonesia, di mana pihak Belanda menyerahkan wilayah tersebut yang selama ini dikuasainya kepada bekas jajahannya yang merdeka, Indonesia. Perjanjian tersebut oleh OPM dianggap sebagai penyerahan dari tangan satu penjajah kepada yang lain.

Pada tanggal 1 Juli 1971, Nicolaas Jouwe dan dua komandan OPM yang lain, Seth Jafeth Raemkorem dan Jacob Hendrik Prai menaikkan bendera Bintang Fajar dan memproklamasikan berdirinya Republik Papua Barat. Namun republik ini berumur pendek karena segera ditumpas oleh Soeharto. Tahun 1982, Dewan Revolusioner OPM didirikan di mana tujuan dewan tersebut adalah untuk menggalang dukungan masyarakat internasional untuk mendukung kemerdekaan wilayah tersebut. Mereka mencari dukungan antara lain melalui PBB, GNB, Forum Pasifik Selatan, dan ASEAN.

Kini, di Agustus 2011, Komite Nasional Papua Barat(KNPB)  secara resmi akan mempublikasi hasil Konferensi Tingkat Tinggi Internasional (KTTI) oleh ILWP (International Lawyers For Papua) yang telah berlangsung di Oxford Inggris pada 2 Agustus 2011. KTTI di Oxford Inggris yang diagendakan Free West Papua Compaign dan ILWP diperjuangkan untuk pembebasan Papua dari NKRI. Pemikiran dalam KTTI dibentuk berdasarkan kondisi Papua di bawah penindasan selama 40 tahun oleh bangsa kolonial dan militer Indonesia.

Walau gerakan mereka punya sejarah panjang, namun, aroma ketidakpuasan sangat terasa. Pada 2009, mereka menolak hasil Pemilu 2009 karena dominasi warna non Papua dalam bursa calon legislatif. Status Otonomi Khusus yang diberikan Jakarta dinilai tak lebih dari kepura-puraan saja. Pembangunan mandeg dan tak memuaskan sementara perusahaan multinasional yang “main” di sana, malah sudah mencatatkan dirinya sebagai salah satu perusahaan terkaya di dunia.

Dari spanduk yang mereka usung, tergambar kalau tuntutan mereka mulai dari yang paling radikal hingga yang “kelas ringan”; mulai dari “Papua Merdeka, Referendum, Tolak Otsus, Boikot Pemilu, Basmi Miras”, hingga “Tutup Lokalisasi”.

Adakah yang salah dengan pembangunan di sana? Tentu. Kalau tidak ada yang salah, maka Papua tentu tak akan bergolak.

Dan di sinilah kita, di Sumatera Utara. Baru saja 19 orang saudara kita meninggal di Aek Latong, Sipirok, Tapanuli Selatan, karena tragisnya kebijakan pembangunan pusat yang tak pernah adil kepada daerah-daerahnya sendiri. Namun kini, tak ada lagi yang berbicara kasus serupa, seolah-olah dia tak pernah ada. Bahkan, Aek Latong yang sering diolok-olok sebagai suatu daerah di mana pemerintahan tak eksis, pun seolah mendapat pembenaran ketika kita tak menemukan kawasan ini tergambar di atas peta. Aek Latong dan Pusat seolah-olah masing-masing saling menjaga jarak, tak ingin ketemu. Aek Latong itu di mana? Ini ada apa?

* * *

Ini sebuah soal di mana antara pemerintah dan rakyatnya sudah lama tak terjalin suatu “asmara”. Pusat, Jakarta, terlalu asyik dengan dirinya sendiri. Terlalu asyik berenang-renang dengan kemewahan yang didapatkan dari hasil seluruh daerah di kawasan Indonesia. Kasus Nazaruddin memperlihatkan kepada kita, begitu enaknya para elit di Jakarta membagi-bagi kue-kue proyek pembangunan bernilai trilyunan yang ada di seluruh wilayah Indonesia.

Reformasi sebenarnya ingin merekatkan lagi “cinta kasih bernegara” itu dalam bingkai NKRI. Namun, pola perilaku yang dipertunjukkan oleh kekuasaan dan pejabat-pejabat pemerintahan di Jakarta, justru malah memanjakan pembangunan hanya di Pusat dan Pulau Jawa semata. Begitu mudahnya berdiri proyek jembatan Suramadu di Surabaya sana, dan begitu sulitnya pula menerima kebutuhan kita akan jembatan Selat Sunda. Begitu gampangnya pemerintah menganggarkan pembangunan jalan Tol, baik di Jakarta maupun yang menghubungkan Pulau Jawa, sementara rakyat luar Pulau Jawa masih juga berjalan tanah bertiti kayu.

Ini kesenjangan pembangunan yang begitu mudah dibakar oleh mereka yang tak ingin Indonesia ini maju dan “terbang tinggi ke angkasa”, meminjam kalimatnya Anies Bawesdan. Sebelum reformasi 1998, sekitar di awal dekade 1990-an, para pengamat sosial politik sudah melontarkan ini kepada pemerintahan Soeharto. Namun, Soeharto lebih memilih budeg. Amien Rais yang waktu itu sebagai tokoh intelektual Muhammadiyah, malah dicari-cari dan dihambat penobatan guru besarnya, hanya gara-gara mengatakan; kesenjangan sosial itu ibarat rumput kering yang begitu mudahnya terbakar. Para pengamat sosial dituding tak paham masalah ketika kerusuhan Ketapang, Sampang dan lainnya, dikatakan mereka sebagai akibat dari kesenjangan sosial yang begitu parahnya.

Kini, Indonesia di ambang peringatan yang berulang itu. Kalau ada pemilahan kelas wilayah, maka wilayah Pulau Jawa telah menikmati kesejahteraan dan prioritas pembangunan yang luar biasa sejak Indonesia merdeka. Wilayah luar Pulau Jawa mau tak mau harus menerima “remah” pembangunan. Ini luar biasa aneh dan luar biasa mengancam integritas kita sebagai anak bangsa. Kebijakan pembangunan yang sentralistik seperti yang ditorehkan oleh Orde Baru, tak lagi punya pembenaran di orde reformasi ini, namun prakteknya kini malah jauh lebih kasat mata dari kelakuannya Soeharto. Politik dinasti sudah menyebar hampir di seluruh elit. Bukan hanya di istana, namun sudah menular ke provinsi dan kabupaten/kota; seolah-olah suatu wilayah sudah identik dengan satu keluarga tertentu.

Makin tua usia kemerdekaan, kesenjangan pembangunan makin menggigit. Pulau Jawa saat ini, sudah terlalu maju dan sejahtera bila dibandingkan dengan Sumatra, Papua, Kalimantan, Sulawesi dan Nusa Tenggara. Kita bukan tak ingin dan tak punya cita-cita setinggi langit seperti yang disebut Soekarno, atau “terbang tinggi ke angkasa” versinya Anies Bawesdan, namun kesenjangan itu kini sudah terlalu jauh dan lebar. Bagaimana menyusul ketertinggalan? Mestikah menunggu kemarahan seperti yang dipertontonkan saudara kita di Papua? (*)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s