Reformasi Jilid Dua: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia


Bagian Kedua: Dicurinya Makna Reformasi

Apakah yang terjadi dengan reformasi? Saya ingin meminjam pemikiran sastrawan Sutardji Calzoum Bachri. Dia adalah penyelamat ”kata”. Dan dari pemikiran dia soal “mantra kata”, mungkin kita bisa melongok sejenak apa yang telah, sedang dan akan terjadi di Indonesia ini dan terutama pada kata “reformasi”.

Ada beberapa kemungkinan yang terjadi pada sebuah mantra. Pertama, keampuhannya ditentukan oleh siapa pengucapnya. Yang kedua, mantranya berkhasiat tapi tak sembarang orang bisa membacanya. Yang ketiga, semua orang bisa membacanya dan tingkat keampuhannya pun sama juga. Kemungkinan yang ketiga ini lebih dipandang hal yang muskil.

Analoginya begini. Sudah menjadi kebiasaan, ketika seorang dukun memberikan rapalan kepada yang memintanya, tak memberikan arti dari kalimat tersebut. Ini juga berlaku pada kepercayaan terhadap benda-benda yang bernilai ghaib, yang selalu disertai rapalan. Dengan demikian, sebuah kata punya daya magis tersendiri, tanpa harus disertai makna yang dimiliki oleh sang pengucap atau manusia. Inilah yang diinginkan oleh Sutardji Calzoum Bachri dalam puisi-puisinya. ”…Mereka bebas berbuat semaunya atau bila perlu membunuh dirinya sendiri untuk menunjukkan dirinya bisa menolak dan berontak terhadap pengertian yang ingin dibebankan kepadanya,” tulis Sutardji dalam Kredo Puisi (dari buku kumpulan Saja ‘O’) yang ditulisnya pada 30 Maret 1973 lalu.

Terkurasnya Energi Reformasi

Reformasi harus terpuruk hanya di locus MPR-RI. Itu karena DPR-RI dan Presiden, eksekutif dan yudikatif, mengerakkan mesin-mesinnya untuk mencari kekuasaan semata. Reformasi hanya terasa di lantai paling dasar negara ini, di konstitusi negara. Amandemen UUD 1945 adalah sumbangan terdalam dari reformasi (yang kemudian dengan skenario khusus didebatkan kembali). Jabatan Presiden dibatasi dan setiap orang di negeri ini bisa memilih langsung pemimpinnya, desentralisasi direalisasikan, kebebasan berpendapat dan berserikat dimaktubkan, hak-hak asasi manusia dimerdekakan, dan seterusnya. Catatlah, pekerjaan masih terlalu sangat banyak sementara waktu untuk itu harus tersedot di pertarungan politik yang melelahkan: Megawati vs SBY dan kemudian Demokrat vs Partai Golkar.

Awal mula cerita terkurasnya energi reformasi ada pada Letter of intent versi IMF yang diskenariokan sebelum kejatuhan Soeharto, ditimang-timang Habibie dan tak dibaca oleh Gus Dur, namun sangat dipahami Megawati. Aset negara dijuali, BUMN pun dilelangi. Alasannya sama seperti kita dengar ketika SBY menaikkan harga BBM di Mei 2008: APBN defisit.

Tapi bukankah defisit bisa dibayar dengan utang luar negeri? Bukankah untuk berhutang harus ada jaminan? Lihatlah kemudian, garansi itu berbentuk penjualan BUMN ke luar negeri. Megawati memang berbeda dengan pendahulunya di era reformasi, Habibie dan Gus Dur, dalam menyikapi skenario IMF ini. Megawati langsung jualan ke luar negeri. Hasilnya, Indosat adalah salah satu yang terjual sangat cepat di masa pemerintahan Megawati.

Maka, duit  di rekening pun sudah tercatat: satu dari utang luar negeri, satu dari penjualan aset, satu dari kontrak karya dengan asing. Namun bagaimana menyerak duit-duit ini di masyarakat? Bank Indonesia, produsen duit di Indonesia, menggelontorkan bailout versi Indonesia, Bantuan Likuiditas Bank Indonesia alias BLBI. Duit banjir, masyarakat pun sejenak tak menarik duitnya dari bank. Bank-bank diobati di “rumah sakit”-nya bank  yang bernama Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Toh, duit sudah berserak-serak. Siapa yang menikmatinya? Jangan hanya bersangka pada pemilik bank, justru itu dikeluarkan untuk dinikmati berjamaah. Siapa terkena badai krisis ekonomi? Jangan sangka itu menimpa rakyat kecil yang hanya bisa menggenggam duit bergambar Soeharto dan bergambar monyet di bagian belakangnya. Mereka tak bisa menabung di bank, apalah lagi mengantongi duit bertuliskan United States of America. Semua duit itu melintas deras di depan mata sang Presiden, Megawati Soekarnoputri, dan dicatat dengan rinci oleh Menteri Keuangannya, Prof Boediono.

Dan tiba-tiba terendus kabar kalau jaringan kekayaan Megawati telah mengundang kecemburuan luar biasa. IMF gigit jari, Megawati ternyata lebih pintar dari dugaan mereka. Megawati kemudian membubarkan BPPN pada 27 Februari 2004 via Keppres Nomor 15 Tahun 2004.

SBY mungkin tak paham betul mencari duit, tapi dia berteman akrab dengan dua saudagar. Satu asal Makassar, Jusuf Kalla (Mantan Menko Kesra zaman Megawati dan Mantan menteri perindustrian dan perdagangan zaman Gus Dur) serta satu lagi, ah, si Ketua Umum Kadin pada tahun 1999 – 2004, Aburizal Bakrie, putra Achmad Bakrie, pengusaha dari Sumatera.

Penghambat terbesar ketiga orang ini adalah sang Presiden sendiri, Megawati. Mega, tidak bisa tidak, harus dihancurkan. Megawati mencium gerakan ini dan SBY yang menjadi komandan harus disingkirkan. Ah, tapi Mega begitu emosional. Dia masuk perangkap “politik terdzalimi” dari SBY. Maka, trio SBY-JK-Bakrie adalah trio paling sahih yang menjelaskan kekalahan Megawati di Pilpres 2004. SBY berkuasa, JK jadi Wakil Presiden dan Ical Bakrie jadi Menko Perekonomian dan kemudian Menko Kesra.

Krisis ekonomi menjadi jualan utama SBY pada pemerintahannya. Dia tahu pula, kalau IMF masih disambanginya, maka dia tak akan populer. Namun dia juga tahu, konsep IMF adalah yang paling jitu untuk mendapatkan duit. Maka, IMF dibuang pelan-pelan namun pencalonan Sri Mulyani Indrawati, mantan konsultan USAid dan Executive Director IMF, sebagai Menteri Keuangan sudah dirancang. Si cerdas Boediono yang menjadi Menko Perekonomian (hasil roker jabatan dengan Aburizal Bakrie), pun senyum-senyum saja.

Sri Mulyani mulai bekerja. Hutang kepada IMF dibayar, sehingga IMF tak bisa ngomong apa-apa terhadap SBY. Mula-mula suku bunga dinaikkan, UU Lembaga Penjamin Simpanan direvisi. Masih ada yang lain, Perpu No 4/2008 tentang JPSK (Jaring Pengaman Sektor Keuangan) dan Perpu No 2/2008 mengenai Bank Indonesia. Bila zaman Mega masih ada BPPN maka di zaman SBY ada Perusahaan Pengelola Aset Negara (PPAN). Pengamat ekonomi bilang, skenario SBY ini adalah kembar identik dengan milik IMF di zaman Soeharto, Habibie, Gus Dur dan Megawati. Bedanya, badannya IMF tak ada lagi. BLBI nyatanya cuma ganti baju dengan JPSK.

So, skenario tetap sama dengan yang ada di zaman Megawati. Praktis, sejak 2001 hingga 2006 pemerintah telah menjual lebih dari sepuluh BUMN, di antaranya Telkom, Indosat, Semen Gresik, Bank Mandiri, Kimia Farma, Perusahaan Gas Negara, Bank Rakyat Indonesia, Adhi Karya, dan Bukit Asam Tbk. Pada Januari 2008,sudah ada 37 daftar BUMN yang akan diprivatisasi. Juli 2008, PTPN III, IV, dan VII dan Krakatau Steel juga sudah dirancang untuk diprivatisasi.

Tapi duit-duit yang berserak memang sangat menggiurkan dan karena itu tak bolehlah orang lain turut menikmatinya. Maka KPK pun dengan ganasnya menangkapi para koruptor dan membuat takut kalangan pemborong dan pejabat, untuk mengambil keuntungan dari kondisi ini. Orang pun terheran-heran, Aburizal Bakrie yang sempat bangkrut tiba-tiba menjadi orang terkaya di negeri ini dan JK pun berani maju ke pentas Pilpres 2009. Alhasil, pejabat dan pemborong yang terbiasa korupsi, ketakutan untuk bekerja sehingga APBN dan APBD tak terserap. SBY kemudian maju ke depan pada 2009 lalu, sambil mengipas-ngipaskan tangannya dan tersenyum: “Saya akan menjadi gerbang terdepan dalam pemberantasan korupsi di negeri ini!”

Mantra Reformasi

Uraian Sutardji pada 1973 lalu itu, bisa menjelaskan mengapa kata ”reformasi” di Indonesia ini tak juga menemukan tujuannya, substansi maupun simbolnya, sejak dikumandangkan pada 1998 hingga kini di 2011. Tak ada perubahan di Indonesia, yang ada hanya pergantian kekuasaan semata. Soeharto digantikan oleh Habibie dan seterusnya, hingga kini Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Presiden.

Sistem pun tak berubah. Korupsi yang dulu dibesarkan oleh sistem, kini malah menggila: sistemnya pun sudah dikorupsi. Ketika sudah ada kejaksaan dan kepolisian, serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memberantas penyelewengan, kini kiprahnya malah sudah dikorupsi oleh dan dengan terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK kemudian malah menemukan, banyak korupsi yang dilakukan oknum kejaksaan dan kepolisian. Dengan kacamata ini, maka tak perlu menjadi dukun untuk meramalkan, di masa depan ada kemungkinan KPK juga terjerat korupsi. Itulah yang dinamakan, sistem pun sudah terkorupsi.

Bila kata ”reformasi” saja sudah dibegitukan, maka bukankah hal yang sama bisa terjadi pada kata ”Indonesia”?

4 thoughts on “Reformasi Jilid Dua: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

  1. @kopral cepot says:
    …Secepatnya menutup lembar “orde reformasi” dan menggantikannya dengan…….
    =====================================

    …menggantikannya dengan “ORDE RESTORASI TOTAL”…

    Membersihkan segala jenis parasit dan predator, serta me-reaktualisasi/revitalisasi keaneka-ragaman kearifan2 lokal diseluruh persada Nusantara…….

    Like

  2. Mas Samin sy sedang ngubek2 n cari2 istilah lain soalnyah istilah “Restorasi” sudah dipake ama NASDEM😆

    butuh “mantra kata” untuk membangunkan bangsa Indonesia … sy setuju Indonesia itu Kaya Raya termasuk kaya akan “KATA-KATA” … Coba perhatikan kenapa “Orde Baru” ada “Orde Lama” .. apakah Soekarno mengistilahkan sebagai “Orde Lama” ? Istilah “Orde Lama” krn Zaman Soeharto ingin direfresentasikan sebagai “BARU” maka Soekarno adalah “LAMA” … Dialetika Lama VS Baru lahir “Reformasi”? berapa lama pergantian ORDE? haruskah menunggu per 20 tahunan ?

    Mari kita cari “mantra kata” untuk nusantara jaya …

    mantra kata, sakti mandraguna …😉

    Like

  3. @pak Kopral dan @pak Nirwan,

    …”mantra kata, sakti mandraguna”…
    ____________________________________________________________________

    karena diposting sebelumnya sdh disinggung ‘Dalihan Na Tolu’ pilar utamanya BHINNEKA TUNGGAL IKA – PANCASILA – UUD45, bagaimana kalau ORDE-TRIWIKRAMA..?

    Semoga…

    Salam…JAS MERAH
    Bhinneka Tunggal Sikep

    orde yang susah dijelaskan hahahaha salam kompak pak samin

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s