Mengunyah Negara Islam dalam Jurnalisme Profetik


 


Nun, Demi Pena dan apa  yang mereka tuliskan (QS. Al-Qalam: 1)

* * *

Jurnalisme profetik (prophetic journalism) merupakan suatu bentuk jurnalisme yang tidak hanya menulis atau melaporkan berita dan peristiwa secara lengkap, akurat, jujur, dan bertanggung jawab atau sekedar memenuhi kaidah dan teknis jurnalistik semata. Tapi juga memberikan petunjuk ke arah transformasi atau perubahan berdasarkan cita-cita etik dan profetik Islam. Ini berarti, suatu jurnalisme yang secara sadar dan bertanggung jawab memuat kandungan nilai dari cita-cita ideologi, etik dan sosial Islam.

Masalah di sana terbuka lebar. Dalam tulisan Mohammad A. Siddiqi berjudul Ethics and Responsibility in Journalism: An Islamic Perspective, mengungkapkan hingga saat ini belum ada kode jurnalistik yang secara tegas didasarkan atas prinsip-prinsip Islam. Itu sebabnya, lebih dari 1 miliar muslim di seluruh dunia, tidak mempunyai kontrol terhadap informasi yang disajikan oleh pers di seluruh dunia terutama negara-negara adikuasa informasi.  Ia menyebut, negara-negara yang berpenduduk muslim seperti Indonesia, Pakistan, Turki, Mesir dan Iran serta negara-negara lainnya, masih mendasarkan jurnalisme pada bias sekuler. Meski demikian memang ada usaha untuk menuju ke sana. Di antaranya, Asian Islamic Conference yang dikelola oleh Liga Muslim Dunia di Karachi, Pakistan, pada 1978. Diputuskan di pertemuan itu kalau jurnalisme muslim mesti didorong untuk melawan monopoli barat di media massa dan propaganda anti Islam.

Pada tahun 1979, International Islamic News Agency (IINA) didirikan oleh Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Jeddah, Saudi Arabia. Kemudian, pada 1980, di Jakarta, Indonesia, dilakukan International Conference of Muslim Journalists yang dilaksanakan oleh Rabithah al-Alam al-Islami (Liga Islam Dunia) yang menghasilkan Deklarasi Jakarta. Barulah di situ dirumuskan kesepakatan untuk bekerjasama dalam merumuskan jurnalisme Islam dan etik yang berkaitan dengannya sudah menjadi kewajiban bersama media-media Islam[1] .

Dalam sejarah perkembangan pers nasional sebelum dan sesudah kemerdekaan, pers Islam mempunyai tempat dan peranan penting. Seiring dengan gerak dan arus kebangkitan nasional di tanah air, pers Islam berkembang melanjutkan risalah Pan Islamisme yang dirintis Jamaluddin Al-Afghani dan Mohammad Abduh lewat majalah Al-Urwatul Wutsqa  (terbit di Paris akhir abad ke-19). Tercatat nama-nama seperti majalah Al Munir (1911) di Sumatra pimpinan Dr. H. Abdullah Ahmad, Utusan Hindia (1912) terbit di Surabaya dipimpin HOS Tjokroaminoto, Panji Islam (1934) pimpinan H. Zainal Abidin Ahmad, Pedoman Masyarakat pimpinan Hamka dan H.M. Yunan Nasution.

Menurut M. Syafii Anwar[2], dua majalah terakhir mempunyai pengaruh cukup luas. Panji Islam yang lebih mengarahkan perhatiannya pada politik Islam, dikenal karena memuat polemik dua penulis terkemuka yakni Ir. Soekarno dan M. Natsir. Polemik itu berputar antara ideologi Islam dan nasionalis bagi Indonesia. Buku Bahtiar Effendy, Islam dan Negara; Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia (1998) mengungkapkan perdebatan ideologis itu. M. Natsir mendukung Islam sebagai ideologi negara, sementara Soekarno lebih memilih nasionalisme Indonesia. Polemik keduanya menyentuh sisi-sisi mendasar dari sebuah konsep “Negara Islam” dan bila dibandingkan dengan polemik “Negara Islam Indonesia” yang berkembang di masa pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono saat ini akan terasa sangat jauh dan lebih berlevel. Jadi, perdebatan dan diskursus negara Islam di Indonesia seperti yang ditunjukkan oleh para founding father Indonesia, bukanlah dalam kerangka “terorisme”.

Sesudah kemerdekaan bermunculan pula pers Islam semacam Panji Masyarakat, Kiblat, Duta Masyarakat (organ NU), Mercu Suar (organ Muhammadiyah), dan Abadi (organ Masyumi). Di bawah maraknya politik aliran di masa Orde Lama, pers Islam seperti halnya pers lainnya, umumnya berkiprah sesuai dengan afinitas ideologisnya. Akibatnya, mereka kurang sekali memperhatikan orientasi ekonomis, yang diperlukan sebagai penyangga kehidupan pers. Namun  demikian, posisi dan perannya sebagai pembawa missi amar makruf nahi munkar diakui, sekalipun mereka kerap berhadapan dengan penguasa. Panji Masyarakat misalnya, dengan berani memuat pamflet Bung Hatta yang terkenal, Demokrasi Kita. Akibatnya majalah pimpinan Hamka ini dibreidel oleh Presiden Soekarno, sementara Hamka sendiri masuk bui.

* * *

Islam abad 21 belumlah mengalami perubahan substansial di banding di awal abad 20. Ketika Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh (Sayyed Jamaluddin Asad Abadi) dan Rasyid Ridha, mengambil media massa sebagai salah satu strategi dalam menyebarluaskan ide dan paham kebangkitan Islam setelah berabad-abad hidup dalam kegelapan dan penjajahan.

Ketiganya bukan jurnalis namun pemikir dan tokoh pergerakan. Adalah hukum baku “pergerakan”, untuk memanfaatkan media sebagai sarana penyebarluasan dan propaganda. Namun, ijtihad mereka untuk membikin Al-Urwatul Wutsqa dan Al-Manar adalah sebuah terobosan dalam pergerakan Islam yang waktu itu lebih mengedepankan cara-cara konservatif.

Namun, penggunaan media ini pun tak bertahan lama. Belum ada konsentrasi untuk memikirkan masalah klasik soal teknis penggarapan, sumber daya manusia maupun manajemen pengelolaan. Dan hal ini, dalam konteks waktu itu punya justifikasi bahwa gerakan pembaharuan tidaklah berfokus ke sana. Apalagi kalau mengharapkan suatu kajian dalam media massa untuk soal ini.

Merujuk pada teori-teori pers kontemporer yang disebutkan sebelumnya, maka akan tergambar bagaimana dinamika yang terjadi pada jurnalisme Islam. Pers Islam di seluruh dunia, dengan pola-pola khusus berkaitan dengan lokalistik dan bingkai historis masing-masing tempat, pernah hidup dalam lingkungan sosial politik seperti yang digambarkan oleh teori-teori yang hingga kini masih berlaku tersebut.

Kasus Indonesia misalnya. Kemerdekaan pers Islam punya riwayat ketika hidup di masa kolonial Belanda, penjajahan Jepang, pra-kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Masa-masa ini pun wajib lagi dibagi-bagi sesuai konteks politik yang berbeda-beda.

Misalnya pada pra kemerdekaan zaman kolonial Belanda, pers Islam tidak bisa sepenuhnya bergerak karena telah berani memulai untuk mengusung tema-tema “Kemerdekaan Indonesia dalam bingkai negara Islam”. Tema ini sontak membuat pers Islam yang kebanyakan merupakan aktivis kemerdekaan Indonesia itu, punya dua tekanan sekaligus yaitu pemerintahan kolonial Belanda dan juga tekanan dari kelompok nasionalis. Walau pada hakikatnya tujuan kelompok Islam dan nasionalis adalah sama yaitu kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda, namun term “Negara Islam” dan “Nasionalisme Indonesia” cukup menyedot perhatian rakyat banyak.

Hal ini berlanjut setelah Indonesia merdeka. Terutama ketika sistem politik memakai pola parlementaria 1948-1959, maka Pers Islam juga banyak didirikan sebagai corong yang menyuarakan suara-suara dari partai-partai Islam seperti Masyumi dan Persatuan Islam (Persis), serta juga organisasi Islam seperti Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama. Beberapa peneliti memasukkan orde parlementaria ini sebagai Pers Parlementer. Dalam ranah umum, maka peneliti jurnalistik memasukkannya dalam bingkai Teori Pers Bebas. Bebas di dalam artian, setiap kelompok bebas untuk mengumandangkan pendapatnya, bebas untuk mendirikan media dan bebas dari penyensoran penguasa.

Namun, hal ini didobrak Soekarno. Soekarno membredel beberapa pers umum seperti harian Indonesia Raya, Pedoman dan beberapa yang lain, dan juga pers Islam seperti Harian Abadi dan Panji Masyarakat. Meski demikian, para aktivis Islam kemudian mendirikan Harian Pelita, sebagai ganti dari harian Abadi. Namun, term-term seperti ideologi Islam sudah sangat-sangat dibatasi penerbitannya.

Hal ini juga berlaku di masa Orde Baru, yang pers-nya sering disebut-sebut pemerintah Orde Baru sebagai Pers Pembangunan dan Bertanggung Jawab. Dua teori pers ini sekaligus digabungkan oleh pemerintahan Orde Baru dalam 32 tahun kekuasaannya. Mula-mula pemerintah  melaksanakan kebijakan pers yang bertanggung jawab kepada Pancasila dan masyarakatnya baru kemudian menerapkan pers sebagai salah satu organ yang mewartakan program-program pembangunan Indonesia.

Pers Islam juga mengalami hal yang sama dengan pers umum. Tema ideologi dan kepentingan Islam sama sekali dibatasi. Bahkan tulisan-tulisan mengenai konsep “Negara Islam” sama sekali dilarang dan dianggap subversif. Pada masa ini pemerintah cukup aktif menggunakan Hatzaai Artikeleen (UU Subversif) , warisan kolonial Belanda, untuk memberangus setiap tulisan yang dianggap “menyebarluaskan kebencian kepada pemerintah”.

Kemerdekaan pers dalam perspektif Islam tidak jauh berbeda dengan konsepsi kemerdekaan pers secara umum dan global. Pers tidak lagi hanya bersifat “media” atau jembatan yang netral, namun mempunyai ideologi yang ditawarkan ke masyarakat. Bila pers umum hanya mengkaji soal kebebasan mengeluarkan pendapat baik lisan dan tulisan, kemerdekaan untuk mendirikan media dan berserikat, serta bebas dari penyensoran oleh penguasa maupun pemilik media, maka perspektif Islam mengenai kemerdekaan pers lebih jauh dari itu. Pers Islam mengusung, membawa dan menawarkan tidak hanya perubahan masyarakat menuju lebih baik melainkan mengusung nilai-nilai dan ideologi Islam. Sejarah telah menceritakan bahwa media massa Islam menjadi salah satu cara aktivis, pemikir dan organisasi Islam untuk menyebarluaskan ide-ide keislaman, kebenaran, keadilan dan lainnya, secara utuh, komprehensif dan holistik.

* * *

Walau Islam memiliki jumlah yang mayoritas, keunggulan dari segi teks-teks Alquran yang sudah berusia ribuan tahun, nyatalah bila kemerdekaan pers dalam perspektif Islam tidak dengan mudah dirumuskan. Perjalanan itu masih panjang.

Meski demikian, hegemoni pers asing dan kontemporer yang lebih bersifat sekuler, di satu sisi memang membuat media dan jurnalis Islam kian terpojok. Namun di sisi lain, kondisi itu justru menjadi stimulator paling penting untuk melihat bahwa kekalahan Islam memang sudah nyata. Saat ini, Islam mengalami titik terendahnya dalam penyebarluasan ide-ide keislaman, di mana ideologi Islam mestilah disesuaikan dengan bingkai kenegaraan. Pers Islam tidak lagi bisa secara aktif seperti yang ditunjukkan dalam menampilkan tulisan-tulisan dari H.O.S. Tjokroaminoto, M.Natsir, Hamka, dan tokoh-tokoh Islam lainnya, yang dulu sewaktu sebelum dan sesudah Indonesia merdeka, telah lantang menyuarakan ideologi Islam dalam negara.

Dari segi kajian, adalah hal urgen untuk memulai melanjutkan studi-studi mengenai pers dan media massa Islam dalam bingkai kajian komunikasi baik dalam perspektif Islam maupun perspektif sekuler.

Mungkin saja dari kondisi itu Pers Islam akan bangkit. Mungkin.

Wallahu a’lam.

Referensi Situs:

http://bataviase.wordpress.com

http://andreasharsono.blogspot.com/2011/03/tingkat-kebebasan-pers-di-indonesia.html

http://blogaryandi.wordpress.com/2010/03/01/karakteristik-pers-islam/

http://pipmi.tripod.com/artikel_agama_pers_dan_pencerahan_peradaban.htm

http://www.suara-islam.com/news/muhasabah/komentar-pembaca/1608-diskriminasi-terhadap-pers-islam-berkepanjangan

http://www.rjionline.org/MAS-Codes-International-Islamic

http://www.waccglobal.org/en/19991-children-and-media/845-Ethics-and-responsibility-in-journalism-An-Islamic-perspective–.html

http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/1980/09/13/MD/mbm.19800913.MD52668.id.html

http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/1980/08/30/MD/mbm.19800830.MD53713.id.html


[1] Sumber: http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/1980/09/13/MD/mbm.19800913.MD52668.id.html. Pertemuan itu dilaksanakan pada 1-3 September 1980 dihadiri sekitar 300 wartawan dan pengarang Islam dari 52 negara tadi yang juga dihadiri peninjau dari Liga Islam Dunia, Asosiasi Bank Islam Internasional dan Unesco, dalam laporan yang disajikan Majalah Tempo, sejak pembukaannya diwarnai sikap militan. “Hasil muktamar pendeknya membuka orientasi baru bagi pers Indonesia,” kata Rosihan Anwar, Ketua delegasi Indonesia. Muktamar menyebut bahwa wartawan Islam adalah orang yang menulis dari sudut pandangan Islam, menyampaikan dan menganjurkan pesan Islam, dan membelanya dengan gagasan dan ‘aqidab (keyakinan). Asof Jailani, Pemimpin Redaksi koran Daily Jang, London, menyetujui kriteria itu. Menurut dia, pers Islam selalu mendasarkan pemberitaannya atas kebenaran Islam dengan cara yang diatur Islam sebagai bilmau’izhah hasanah (dengan pendekatan yang baik). Hingga memungkinkan terjalinnya pengertian pembaca terhadap Islam. Sementara Mesud Havizovic, redaktur majalah Islamska Misao. Yugoslavia, menyatakan kurang setuju pers Islam dijadikan alat kepentingan politik. “Sekali-sekali boleh, tapi kalau terus-terusan, kepercayaan orang akan hilang terhadap kemurnian Islam sebagai agama yang paling toleran,” kata Havizovic. Tapi soal membela Islam dan hal politik seringkali sejalan. Ini terbayang lagi dalam pidato Wakil Presiden Adam Malik, ketika menutup muktaar itu. Ia menyebut tentang berbagai macam manifestasi Islam, misalnya di Libya dan sekitar Teluk Persia, atau di Pakistan dan Indonesia.

[2] http://pipmi.tripod.com/artikel_agama_pers_dan_pencerahan_peradaban.htm. M. Syafii Anwar adalah Mantan Pemred Panji Masyarakat (1986—1988), Pernah mengikuti pendidikan jurnalistik pada School of Jurnalism, Universitas Columbia, New York (1988—1989), kini anggota Dewan Ahli Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF).

2 thoughts on “Mengunyah Negara Islam dalam Jurnalisme Profetik

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s