Sidang Istimewa Bisa Dipercepat Bila Terjadi Sesuatu yang Mengancam Negara


Sidang Istimewa MPR RI adalah jalan konstitusional untuk menyelamatkan Republik Indonesia (RI). Arus reformasi 1998 juga salah satu jalan “konstitusional”. Setiap warga negara punya hak untuk mempunyai tafsir sendiri mengenai kondisi negaranya. Setiap warga negara juga punya hak untuk menafsirkan apakah ia akan memakai aturan main yang sudah dituliskan atau tidak. Apalah lagi sekedar untuk menyatakan kalau aturan main yang dibuat ternyata untuk melanggengkan kekuasaan yang nyata-nyata tidak membawa manfaat dan maslahat bagi seluruh warga negara.

Kasus Ahmadiyah tidak bisa hanya dilihat dari masalah keyakinan beragama saja. Kegagalan pemerintahan dan negara secara sistemik merupakan suatu hal yang kritis yang telah membawa negara ini ke jurang kehancuran paling dalam. Tidak adanya peran negara dalam memberi keamanan dan “rasa” aman kepada setiap warganya adalah titik nadir paling krusial dalam kesepakatan kita untuk berbangsa dan bernegara.

Kebebasan beragama dan menjalankan perintah agama merupakan salah satu kesepakatan kita yang jauh lebih tinggi dari kadar sepucuk surat SKB. Islam punya tugas dan tanggung jawab yang krusial dalam sejarah pembentukan negeri ini. Umat Islam yang menjalin kesepakatan untuk bernegara dalam bingkai Indonesia seharusnya tidak (lagi) menjadi objek yang dipermainkan semena-mena, seperti yang pernah dipertontonkan dengan sadis di masa Orde Baru-nya Soeharto.

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merupakan lembaga tertinggi di negara ini yang berdiri di atas asas kedaulatan rakyat yang sama-sama dulu disepakati oleh founding father. MPR RI di masa reformasi, tidak lagi kita inginkan menjadi sebuah lembaga tak berkuku. Dia lebih tinggi dari apapun di negeri ini. Kepadanyalah harapan untuk merubah negara ini menjadi lebih baik, lebih masalahat, lebih bermartabat sebenarnya disandarkan. Wakil-wakil kita yang di sana seharusnya lebih banyak berbicara, lebih banyak memperjuangkan apa yang menjadi kebutuhan dasar, kebutuhan asasi dari setiap orang yang bernafas dan yang sudah almarhum di negeri Indonesia ini.

Bila MPR pun sudah tidak lagi berguna, maka setiap individu, setiap kepala di negeri Indonesia ini, berkewajjiban dan punya hak untuk mengingatkan kembali, punya kewajiban dan hak untuk mencabut mandatnya, punya hak dan kewajiban untuk meletakkan sendi-sendi yang benar, yang mulia, yang terhormat, untuk menjamin keberlangsungan hidup di negara ini.

* * *

Copypaste salah satu berita dari link Tempo di bawah ini, bila diikuti dengan rangkaian informasi lainnya yang tercantum di dalamnya, minimal membuat kita sedikit mafhum mengenai konstelasi politik pra dan pasca Sidang Istimewa MPR RI pada masa kekuasaan Presiden Abdurrahman Wahid.

====

SI Bisa Dipercepat Bila Terjadi Sesuatu yang Mengancam Negara
10-7-2001 / 13:08 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Sembilan Fraksi MPR menyatakan penyelanggaraan Sidang Istimewa (SI) MPR dapat dipercepat dan dilaksanakan sebelum tanggal 1 Agustus 2001, apabila terjadi hal-hal yang mengancam keselamatan negara. Demikian pernyataan disampaikan dari fraksi PDI Perjuangan, F -Partai Golkar, F-UG, FPP, F Reformasi, F TNI-Polri, F DU, FPBB dan FKKI pada rapat paripurna BP MPR yang dipimpin oleh ketua MPR Amien Rais di Gedung Nusantara V Kompleks MPR DPR senin (9/7) sore pukul 17.50 WIB.

Fraksi PDI P melalui juru bicaranya Erwin Muslimin Singaruju mengemukakan, permintaan DPR melalui surat nomor KD 02/3462/DPR RI/2001 yang berisi permintaan tujuh fraksi untuk mempercepat SI MPR dari jadwal yang ditetapkan semula, harus didasarkan pada proses konstitusional. Surat Bamus DPR yang mewakili tujuh fraksi DPR itu tidak dapat menjadi dasar percepatan SI. “Karena Bamus DPR bukan suatu institusi yang berdaulat untuk mengambil keputusan yang mengikat, terutama untuk mempercepat SI MPR dari jadwal yang sudah ditentukan semula,” kata Erwin.

Ia mengatakan, usul yang disampaikan tujuh fraksi melalui Bamus DPR, belum memenuhi syarat yang diatur oleh Tap MPR nomor III/MPR/1978, kecuali terjadi ancaman keselamatan negara. Artinya, F-PDIP berpendapat tidak menutup kemungkinan digelarnya SI di luar jadwal 1 Agustus mendatang. “Namun hal itu baru mungkin terjadi, kalau keadaan yang sungguh-sungguh mengancam keselamatan negara benar-benar terjadi dengan suatu parameter konstitusional obyektif yang diterima oleh masyarakat,” ujarnya.

Pihaknya mengusulkan agar pimpinan dan fraksi-fraksi MPR memantau perkembangan situasi yang terjadi di dalam masyarakat, supaya MPR dapat mengambil tindakan yang cepat dan tepat pada waktunya. Juru bicara F Partai Golkar, Freddy Latumahina menyatakan, fraksinya pada dasarnya juga menyetujui percepatan SI MPR, namun apabila terjadi hal-hal yang benar-benar mengancam keselamatan dan keutuhan bangsa dan negara. Mengenai waktu percepatan SI, fraksi itu menyerahkan kepada pimpinan MPR yang juga merupakan pimpinan BP MPR untuk menetukan kapan percepatan SI MPR tersebut. Hal senada juga disampaikan Fraksi Utusan Golongan dan F-PP.

Jubir Fraksi Reformasi Patrialis Akbar menyatakan, percepatan SI MPR dapat dilakukan sebelum tanggal 20 Juli ini. Ia mengatakan, apabila Presiden Wahid melakukan pelantikan Kapolri baru, memberhentikan Panglima TNI dan stafnya, dan membekukan DPR, pihaknya meminta pelaksanaan SI MPR sebelum tanggal 20 Juli. Selain itu, Fraksi Reformasi meminta kepada anggota BP MPR untuk memberi mandat kepada pimpinan MPR dalam menentukan kapan waktu pelaksanaan percepatan SI itu.

Fraksi TNI/Polri melalui juru bicaranya Mardiono mengungkapkan, rencana percepatan SI MPR sesungguhnya menimbulkan perdebatan baru. Pihaknya menganggap belum cukup alasan yang kuat adanya ancaman terhadap negara yang mengganggu integritas keamanan negara. Namun demikian, pihaknya mengaskan apabila sebelum 1 Agustus 2001 keamanan dan integritas bangsa terancam, Fraksi TNI/Polri menyerahkan rencana percepatan SI kepada pimpinan majelis.

Pendapat berbeda diungkapkan oleh FKB yang dibacakan oleh Nur Iskandar Arbasani dan FPDKB yang dibacakan Seto Aryanto. Dikatakan, usul yang disampaikan tujuh fraksi melalui Bamus DPR, bukanlah merupakan suara institusi DPR. Menurut FKB, masalah seperti ini harus dikembalikan ke DPR untuk segera diselesaikan dan dibicarakan di dalam lembaga DPR, sehingga menjadi suara institusi DPR. Sedangkan menurut FPDKB, percepatan SI MPR tidak memiliki dasar dan landasan.(Jhony Sitorus)

*

sumber: tempo.

2 thoughts on “Sidang Istimewa Bisa Dipercepat Bila Terjadi Sesuatu yang Mengancam Negara

  1. kegaduhan politik nasional, konflik horizontal di akar rumput … itu tanda2nyah ??? kemarau tiba … api menjalar kemana-mana

    sebagai orang jawa, sby masih juga tak mau melihat sekelilingnya. mungkin pagar istana negara dan istana cikeas terlalu tinggi.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s