Persatuan Politik a la Es Beye


Nah, Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II yang diracik Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden Prof Boediono, untuk sementara, selesai sudah. Saya tulis sementara karena masih ada prosedur “reshuffle” bila nantinya si Presiden sudah tak berkenan. Dan kini, nama-nama itu sudah tersaji bak hidangan di restoran Minang.

presiden
SBY, Hatta Radjasa dan Sudi Silalahi (sumber foto: beritasore.com)

Yang bisa dikatakan dan hampir umum dibicarakan khalayak adalah pemilihan kue-kue kabinet memang sangat heterogen dari segi politik. Tampaknya geliat partai politik dalam peta koalisi sebelum pilpres kemarin, jadi kenyataan di kabinet ini. Bagi-bagi kekuasaan di pemerintahan lima tahun ke depan, sangat terasa. Apalagi, dengan judul kabinet yaitu “Kabinet Indonesia Bersatu II”, si Presiden tampaknya tak ingin merubah tema starting line up pemerintahannya. Dia ingin persatuan lebih diutamakan. Dengan demikian juga, itu tandanya dia mau stabilitas politik yang kokoh dalam lima tahun ke depan. Dan itu tak cuma di level eksekutif, tapi juga di sektor lain misalnya di legislatif.

Intinya, SBY ingin membentuk pemerintahan yang kuat di mana dia menjadi poros alias sumbu utama kekuasaan dan kekuatan politik. Kalau pemerintahan kuat, program akan mudah dijalankan. Rakyat pun sejahtera. Itu versi Presiden.

Dan untuk itu, sudah banyak pula yang meragukan versi Presiden ini. Malah, dengan komposisi yang begitu gemuk, kabinet diramalkan akan tidak lincah alias efesien. Tujuan yang hendak dicapai pun jadi tak efektif. Asumsinya adalah pola racikan SBY-Boediono ini diprediksikan hanya akan menemui kegagalan. Kalau itu terjadi, tentu saja masyarakat yang harus menanggung akibatnya. Kekuatan yang hendak dibangun Presiden melalui koalisi super dahsyat yaitu solid di eksekutif, solid di legislatif, plus solid antara eksekutif-legislatif, justru akan menjadi bumerang tersendiri justru karena faktor koalisi itu sendiri. Apa itu? Bagi-bagi kekuasaan yang hampir merata kepada partai-partai politik, justru terdengar naif dan menisbikan karakteristik dari politik itu sendiri yaitu perebutan kekuasaan.

Artinya, seluruh parpol yang ada di sana sedang mengolah bagaimana kekuasaan yang akan diambil untuk lima tahun ke depan. Dan untuk itu, kabinet tidak akan pernah efektif, karena jabatan kementrian yang akan merembes dan punya dampak ikutan pada struktur pemerintahan di level bawahnya, akan digunakan sepenuhnya untuk proses kekuasaan di 2014. Alih-alih stabilisasi kekuasaan, justru pertempuran politik di tingkat kabinet akan semakin niscaya. Dan bila itu terjadi, maka infrastruktur pemerintahan hanya akan menjadi sapi perahan dari parpol.

Itu masih dari parpol. Belum lagi yang berasal dari kaum militer dan teknokrat. Saat ini, saya sendiri hampir berada di tahap kehilangan kepercayaan pada komitmen dan konsistensi kaum teknokrat (dan militer) yang selalu disebut-sebut “kaum profesional” itu. Ah, kalau kata itu disebut, “kaum profesional”, hampir-hampir saya tak bisa menyembunyikan geli. Seolah-olah kata “profesional” itu hanyalah milik “kaum teknokrat, ekonom dan mereka yang berkarir di swasta hingga bussinesmen”. Entah apa yang terjadi dengan makna “profesionalisme” di negara ini.

Nah, untuk kaum kayak begitu, kita bisa ajukan pertanyaan nakal kepada mereka-mereka yang berasal dari ranah itu soal shahwat mereka akan kekuasaan. Misalnya saja begini: apa betul Wakil Presiden Boediono, Sri Mulyani Indrawati si Menteri Keuangan, hingga Kuntoro Mangkusubroto itu tidak bernafsu untuk semakin memperbanyak orang dan jaringannya dalam jajaran departemen yang masuk dalam jajaran koordinasi keuangan dan perekonomian? Apalagi Menko Perekonomian Hatta Radjasa juga dikabarkan tak akrab dengan mereka.

Atau bagaimana pula ceritanya Ir Djoko Kirmanto sampai bisa menjabat dua kali sebagai Menteri Pekerjaan Umum dalam pemerintahan, sementara persoalan infrastruktur di negeri ini sudah kupak-kapik hampir merata di seluruh Indonesia? Oh, jangan lupa lihat kondisi di Departemen Kesehatan RI yang bahkan di hari pelantikan kabinet saja masih menimbulkan riak antara Menkes lama Siti Fadilah Supardi dan yang baru Endang Rahayu Sedyaningsih.

Militer? Wah, kalau Anda katakan kalangan TNI Angkatan Darat (AD) sekarang sedang berwajah “ceria” maka kita sedang berbeda pendapat. Kepala BIN, dipegang wakil dari Polri, yaitu Jenderal Pol (purn) Sutanto, sementara Menkopolhukam dari Angkatan Udara yaitu Marsekal TNI (Purn) Djoko Suyanto. Artinya, selama dua periode kabinet SBY, yaitu sepuluh tahun, jabatan Menkopolhukam ini tak pernah singgah lagi di Angkatan Darat. Memang, Panglima TNI masih dijabat mantan KSAD yaitu Jenderal TNI Djoko Santoso dan masih ada Letjend TNI (Purn) Sudi Silalahi sebagai Mensesneg. Tapi itu pun sudah jadi masalah karena jangan-jangan karir perwira AD nanti hanya akan kandas di Panglima TNI, dan tak akan pernah sampai lagi ke Menkopolhukam. Sungguh akan sangat sulit menepis kenangan indah di masa pemerintahan Soeharto kalau jabatan Menkopolhukam adalah “jatah”nya AD. Apalagi, untuk jabatan Panglima TNI pasca pensiunnya Jenderal Djoko, ah, ini dia, belum pasti juga dari AD, bukan?

Itu satu. Yang kedua, Sudi sendiri dalam jajaran AD, sering dikatakan bukanlah masuk dalam elit. Karir militernya lebih banyak dihabiskan sebagai staf dan asisten. Dan jangan lupa, dia orang akrabnya SBY, sehingga kalau mengikuti karir Sudi, sebagian ada nama SBY di atasnya.

Jangan abaikan juga posisi strategis satu lagi yang biasanya akan diisi oleh purnawirawan dari AD yaitu Menteri Dalam Negeri. Baru kali inilah seorang sipil menduduki jabatan di departemen prestisius itu, yaitu mantan Gubernur Sumbar, Gumawan Fauzi. Kalau dikatakan ini sebagai pukulan atau tamparan keras bagi militer, itu terserah Anda.

Karena itu, pertanyaan yang paling mengemuka adalah mampukah duet SBY-Boediono mengendalikan shahwat kekuasaan yang ada di kabinetnya?

Menurut saya, apa yang dilakukan sekarang oleh SBY adalah bagaimana hendak menjadikan dirinya sebagai poros utama dari seluruh kekuasaan itu. Kayaknya, dia ingin menjadi “Raja Diraja”. Dengan menjadikan dirinya sebagai pusat, maka otomatislah sentralisasi kekuasaan akan terpusat pada dirinya. Dengan sebanyak mungkin mengakomodir kekuatan politik, mungkin dugaannya dia akan tanpa riak di lima tahun terakhirnya ini. So, jelaslah kalau SBY play safe alias “main aman” atau malah “cari aman” saja di komposisi kabinetnya ini.

Tapi itu ‘kan wajar saja. Kalau memakai caption paling asyik yang pernah dibilang Soekarno (yang diperankan alm. Umar Kayam) seperti yang saya dengar di film Pemberontakan G-3-S/PKI karya Arifin C Noer (almarhum), Soekarno bilang, “Bagi saya, dalam revolusi itu hal lumrah.”

Nah, tapi ada baiknya juga berkaca pada kisah klasik Soekarno itu. Kala itu dia dianggap menjadi bandul penjaga keseimbangan politik antara arus TNI-AD, PNI, aliran politik agama dengan kekuatan kiri kaum Komunis yang dirangkum dalam bingkai “Nasakom”. Justru hikayat “manis”-nya dalam sejarah Indonesia itu harus diakhiri dengan kejatuhan yang tragis.

Dengan mengambil posisi paling kompromistis, memang diperlukan sikap “air” yang cair kepada seluruh kekuatan politik. Air memanglah membawa kesejukan, aman, daman dan “tentrem”. Plus, tingkat adaptasi dan fleksibilitas yang tinggi. Dan yang terpenting, air dengan segala sifat yang ada pada zatnya itu, tidak bisa dipecah-pecah. Segelas air yang diambil dari samudera, maka dia akan tetap bernama “air samudera”. Begitulah analoginya.

Tapi Presiden kali ini mungkin lupa, kalau air yang cair masuk dalam kondisi yang super dingin, dia akan membeku menjadi “es”. Tentu, laiknya batu dan zat padat lainnya, es juga sangat-sangat mungkin untuk ter dan dipecah-pecah. Dan ah, konon, era 2009-2014 itu disebut-sebut sebagai era di mana setiap orang, setiap kekuatan politik, sedang menyusun kekuatan untuk kekuasaan di 2014 mendatang, bukan dengan frontal, tapi justru sembunyi-sembunyi, diam-diam. Dingin sekali. (*)

6 thoughts on “Persatuan Politik a la Es Beye

  1. aduuuh masih mudeng nih dengan “politik air” nya si abang ini😉 pokoknamah aku ngikut ama si abang ini end nBasis ..
    btw .. sy ucapken selamat daripada yang mana kib jilid 2 smoga bisa jalanken mega pro ; pro-rakyat, pro-parpol n pro-paman nya😀

    kl air males berkonflik, tp dia bisa menyusup ke mana-mana… SBY kan ngakunya pengen damai n santun, tp mulai golkar hingga partai-partai kecil dirusaknya hahahaha😀

    Like

  2. Sungguh berharap Tukang Nagrang membahas Menko dalam posting ini. Rupanya ia tak tertarik. Sudahlah.
    Konsepsi (politik) kah, tradisi (politik) kah, filsafat (politik) kah yang tak menghendaki posisi dan peran wakil dalam pemerintahan Indonesia? Bung Hatta (Wapres) mundur. HB IX (Wapres) mundur. Ketika ada orang yang tak mau “dikondisiewuhpakewuhi” (JK) maka Indonesia 2004-2009 telah merasakannya.
    Menko itu 200 % mewajibkan Wapres menganggur saja. Tahukah Tukang Ngarang apa sebab beberapa Menteri diberi Wakil? Arbi Sanit (UI) pernah menjawabnya ketus:”…….”

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s