Merdeka


17 Agustus 1945, Indonesia belum punya apa-apa. Hanya sebuah proklamasi oleh hanya dua orang yang mengatasnamakan seluruh rakyat Indonesia, Soekarno dan Hatta. Sebuah bendera, merah dan putih, yang belum disepakati sebagai bendera kebangsaan. Semua terjadi begitu tiba-tiba.

hatta soekarno

Suatu hari, beberapa dari kawan saya, memberi saya catatan penuh sinisme. “Proklamasi hanya untuk pulau Jawa!” kata mereka.

“Tapi Muhammad Hatta yang orang Minang itu?” saya berbalik bertanya.

“Lho, justru itu yang harus dipertanyakan. Mengapa Hatta mau di-fait accomply?” tangkis mereka lagi.

Saya tak meneruskan perdebatan itu. Mereka resah, gundah gulana dan lebih dari 50% kemungkinannya mereka akan tak hendak menerima argumentasi orang lain. Saya, tentu punya pendapat yang berbeda dengan mereka.

* * *

Vito, reporter TVONE, menanyakan soal yang kritis itu kepada sejarahwan, Anhar Gonggong, dalam suatu acara di malam tujuhbelasan di TVONe. Acara itu juga dihadiri Iwan Fals dan “Orang Indonesia”. “Dalam sebuah organisasi kecil saja, untuk menandatangani sebuah pernyataan, mungkin bisa berkelahi. Ini mengatasnamakan seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana ini, Pak?” kata dia kepada Gonggong.

Anhar Gonggong menjawab dengan tangkas, “Mungkin karena dirasa waktu itu yang paling luas pengaruhnya, ya, Soekarno dan Hatta.” Anhar lantas tersenyum. Saya nggak ngerti, tapi saya merasa senyumnya itu membawa arti.

Pertanyaan itu akan sulit dijawab. Bila sentralisasi kekuasaan terus terjadi seperti yang hingga kini dipraktekkan, maka terus akan terjadi ketidakpercayaan dan dikotomi yang runcing antara “pusat” dan “daerah”. Pun begitu, hegemoni kekuasaan Jawa atas seluruh wilayah nusantara, begitu masif diperlihatkan di pentas Pilpres kemarin. Dengan seluruh calon Presiden berasal dari suku bangsa Jawa dan hanya ada satu Jusuf Kalla, itu tak bisa dibantah dengan hanya mengandalkan kalimat, “dikotomi Jawa-Non Jawa sudah tak relevan lagi.” Kalau memang tak relevan, mengapa hanya ada satu Jusuf Kalla? Ini kan membawa permasalahan ke titik “apakah dan benarkah tidak ada orang luar Jawa yang mampu dan berani maju ke sana?”.

Itu satu. Dua, apa sih yang telah diberikan negara ini kepada daerah? Otonomi daerah? Anda bisa bayangkan, harus ada orang mati dulu baru ada otonomi daerah itu. Mahasiswa harus mati dan reformasi baru terjadi! Baru kemudian, sidang anggota dewan yang terhormat itu mengamandemen UUD 1945 supaya desentralisasi bisa diberlakukan. Itu aneh, sekali lagi aneh! Berapa tahun umur desentralisasi itu nonggok di UUD 1945? Ya sejak UUD 1945 resmi diberlakukan negara ini. Tapi mengapa mesti tanah harus menyerap darah yang tertumpah, baru desentralisasi direalisasikan? Dan ketika otonomi daerah itu berjalan, lihatlah omongan “pusat” yang seenak perutnya itu, “Otonomi daerah telah menciptakan raja-raja kecil.”

Pusat benar-benar tak rela, tak ikhlas menyebar kekuasaan itu hingga ke unit terkecil. Filosofi dan teknis pelaksanaan itu dua hal yang berbeda. Tapi kalimat itu telah menyerang filosofi, bukan di dataran teknis. Siapa tak memungkiri, dengan makin beringasnya Bupati/Walikota mengeset APBD mereka sendiri akan terjadi korupsi secara massif? Hampir seluruh koran kini memberitakan kalau banyak Bupati/Walikota hingga Gubernur terseret kasus korupsi. Tapi Anda juga mesti jeli, menurut peraturan, kalau Mendagri tak menyetujui APBD, maka tak akan pernah ada persetujuan dan pengesahan APBD itu. Jadi, kekuasaan daerah yang manakah yang Anda maksudkan?

Ketiga, kemerdekaan seluruh wilayah itu bukan hanya identik dengan kesejahteraan. Kalau itu terjadi, maka konsep Biaya Tunai Langsung (BLT) adalah jawaban terhadap seluruh persoalan negara ini. Ingatlah susunan Pancasila itu, sila “Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” itu ada di urutan terakhir, setelah Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan dan Kerakyatan. Orang-orang dulu sadar, keadilan sosial adalah salah satu tujuan, tapi kehidupan di atas dunia ini bukan hanya soal “makan, minum dan uang”. Kini negara ini semakin tak sadar kalau mengidentikkan “kemerdekaan” dengan “kesejahteraan” justru telah meletakkan negara ini pada hasrat kemanusiaan yang paling rendah.

Kalau lumpur Lapindo masih dikatakan “bencana nasional”, maka negara ini otomatis telah menyalahkan Tuhan, yang dengan tiba-tiba tega-teganya menyemburkan lumpur itu dari perut bumi. Kalau akibat lumpur itu ternyata ribuan orang harus terusir dari tanah kelahiran, tempat tinggal dan bercerai berai antara keluarga, itu tragedi kemanusiaan, itu jelas tragedi kemerdekaan! Bahkan, orang yang wafat dan sudah dikuburkan di sana pun harus kehilangan “hak”nya.

Perbincangan negara ini sejak lahir dan kini selalu soal “Persatuan”. Justru itu adalah peringatan dari founding father bahwa negara ini begitu jamaknya, begitu beranekanya sehingga sekecil apapun riak, dapat dengan mudah memecah persatuan. Sakingkan sulit dan urgennya, maka mereka sepakat kalau tema “persatuan” mesti masuk dalam salah satu sila yang merupakan ideologi negara ini.

Tapi apakah akan ada persatuan bila yang terjadi adalah pseudo alias semu alias kepura-kepuraan atau malah sebuah hipokrasi atawa kemunafikan?

benderajualtuh

Negaraku, jujurlah. Tak akan ada perkawinan yang ikhlas bila tak ada saling kepercayaan dan kejujuran satu sama lain. Kalau tak ada itu, maka perkawinan itu jelas karena ada pragmatisme di belakangnya. Bukankah sudah nyata sekali contoh-contoh ketidakjujuran “persatuan” itu. Lihatlah, setelah lima tahun, perkawinan SBY dan JK di 2004 ternyata hanyalah memendam bara dalam sekam. Perkawinan “Barat” dan “Timur” itu ternyata hanyalah demi sepotong kursi bukan?

Ketika Hatta menyanggupi menyusun dan kemudian menandatangani teks proklamasi, kita haturkan seribu pujian kepadanya. Kepada dunia “luar Jawa” yang terus rela untuk menjadi “nomor dua”. Dalam bisikan kecil dari sisi kepala yang nakal, semua orang pasti mafhum, kalimat “Soekarno dan Hatta”, hanyalah berarti “Soekarno”. Dan, kalau Hatta tak sampai memendam pilu yang luar biasa atas kepemimpinan Soekarno, niscaya dia tidak akan mundur dari konsep “Dwitunggal” itu. Soekarno tidak pernah hendak mencegah itu.

Persoalannya bukanlah apakah Soekarno membujuk Hatta agar kembali menjadi “dwitunggal”. Soekarno tidak mengerti, persoalannya bukan bujuk-membujuk. Yang tidak disenangi Hatta adalah kebijakan negara yang dijalankan oleh Soekarno dan pemerintahannya, yang terus berurat berakar, mentradisi dan menjadi warisan bagi seluruh bangsa. Ini bukan soal pribadi. (*)

===

Foto: Hatta dan Soekarno (dokumentasi Kompas Dan Getty Images), Bendera (17an.dagdigdug.com)

10 thoughts on “Merdeka

  1. […] Merdeka 17 Agustus 1945, Indonesia belum punya apa-apa. Hanya sebuah proklamasi oleh hanya dua orang yang mengatasnamakan seluruh rakyat Indonesia, Soekarno dan Hatta. Sebuah bendera, merah dan putih, yang belum disepakati sebagai bendera kebangsaan. Semua terjadi begitu tiba-tiba. Suatu hari, beberapa dari kawan saya, memberi saya catatan penuh sinisme. “Proklamasi hanya untuk pulau Jawa!” kata mereka. “Tapi Muhammad […] AKPC_IDS += "7013,";Popularity: unranked [?] Bagikan dengan teman: […]

    Like

  2. Saya mengucapkan SELAMAT menjalankan PUASA RAMADHAN.. sekaligus Mohon Maaf Lahir dan Bathin jika ada kata kata maupun omongan dan pendapat yang telah menyinggung atau melukai perasaan para sahabat dan saudaraku yang kucinta dan kusayangi.. semoga bulan puasa ini menjadi momentum yang baik dalam melangkah dan menghampiriNYA.. dan menjadikan kita manusia seutuhnya meliputi lahir dan bathin.. meraih kesadaran diri manusia utuh.. meraih Fitrah Diri dalam Jiwa Jiwa yang Tenang

    Salam Cinta Damai dan Kasih Sayang ‘tuk Sahabat Sahabatku terchayaaaaaank
    I Love U fullllllllllllllllllllllllllllllll

    selamat juga.😀

    Like

  3. Seolah memberi jawaban untuk salah satu pertanyaan posting ini, dalam pidato SBY di depan Paripurna DPD RI kemaren dijelaskan kerangka development for all (1) inklusif (2) dimensi kewilayahan (3) integrasi ekonomi nasional di alam global (4) pertumbuhan lokal ekonomi domestik (5) keserasian dan keseimbangan pertumbuhan dan pemerataan (6) kualitas SDM. Kita ketahui tidak banyak hal baru dari kerangka development for all ini. Tetapi pidato yang fasih, sistematis dan tanpa teks patut dipujikan untuk SBY.

    Sebelumnya Ginandjar Kartasasmita mengantar dengan mengemukakan permasalahan berat seperti bagi hasil (termasuk kebun di Sumatera Utara), paradoks daerah penghasil energi tapi listrik mati-mati. Juga tentang policy pembangunan infrastruktur lainnya termasuk jalan raya. Ginanjar meminta perhatian serius dari pemerintah.
    Merdeka!!!

    untung saja pidato kemaren itu tak lupa menyanyikan lagu “Indonesia Raya”…..😀
    1) inklusif. Tentulah ini kebalikan alias lawan dari eksklusif. Mari tunggu, apakah seluruh masyarakat diberdayakan hingga pelaku pembangunan tak cuma pemerintah, seterusnya modus konglomerasi dan perhitungan makro tidak lagi dijejalkan pada wong cilik. Akan ada banyak peraturan yang mesti direformir ulang. Di antaranya soal UU Penanaman Modal Asing (PMA).
    2) Dimensi kewilayahan. Patut juga diperbandingkan dengan bagaimana nasib daerah-daerah pemekaran yang katanya akan digabung kembali ke kabupaten induk. Misalnya kabupaten Batubara di Sumut, yang katanya, karena dari lebih setahun ini tak juga kunjung punya “PAD” sendiri akan dikembalikan ke Asahan. Kalau ini dihadapkan pada fakta bahwa64 tahun Indonesia merdeka, hutang Indonesia justru bertambah banyak, itu aneh.
    3) integrasi ekonomi nasional di alam global. Ada sebagian kekhawatiran justru ini menjadi pintu masuk kembali dari pemusatan kekuasaan ekonomi di tangan pusat. Tapi mungkin saja akan ada kebijakan bagi hasil yang adil misalnya perkebunan di wilayah Sumatera atau juga pertambangan di Papua dan Kalimantan. Kalau Bappenas masih seperti Paskah Suzetta dan Departemen Keuangannya ditahtai Sri Mulyani, bisa-bisa nasibnya seperti Bandara Kualanamu yang tak juga kunjung selesai.
    4) Pertumbuhan lokal ekonomi domestik. Oh ini mungkin yang dimaksud oleh Jusuf Kalla, “Lihat sepatu saya, JK collection!”. Ini bukan soal budaya, tapi juga jalur distribusi ekonomi. Kalaulah pelabuhan Belawan dan Tanjung Priok Jakarta tidak dioperatori oleh asing, mungkin saja, akan ada hasilnya. Tapi kalau SBY memakai konsep Mahatma Gandhi, boleh juga. So, akan ditunggu kebijakan kuku besi yang mewajibkan seorang Presiden dan seluruh aparatur pemerintahan tidak lagi memakai baju bermerk Versace atau tali pinggang Calvin Kelin. Ohya, sekalian juga mobil kepresidenan tidak lagi Mercedez Benz, tapi pakai punyanya Tommy Soeharto aja, Timor, gitu lho.
    5) keserasian dan keseimbangan pertumbuhan dan pemerataan. Ah, kalau yang ini sih tak akan pernah ada jawaban sebelum SBY membaca betul-betul soal postingan ini.😀
    6) Kualitas SDM. Mungkin ini sasarannya di bidang pendidikan. Patut juga diperlengkapi sudah berapa persenkah dari 440 (2004) daerah kab/kota dan 33 propinsi yang menerapkan 20% anggaran pendidikan di APBD-nya. Ohya, sekalian juga SBY memperlengkapi datanya dengan seperangkat peraturan yang mewajibkan alokasi peruntukan yang 20% itu. Kalau tidak aneh juga mendengar berita baru-baru ini guru-guru honorer sampai mesti sembahyang di depan Istana Merdeka.

    Merdeka!

    Like

  4. Kita kembalikan bangkitkan nilai-nilai luhur bangsa dan kultur bangsa Indonesia, yang jelek kita buang, yang baik kita bina dengan diktat-diktat ala Indonesia.
    Merdeka…haruslah mulai dari mental, dari jiwa yang membara, maka fisik pun akan bangkit memerdekakan diri, memerdekakan rakyatnya juga.

    @nbasis
    Pidato pak SBY bagai layar LCD transparan.
    Bukan tanpa teks…

    amin.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s