Menebak-nebak Maling DPT


Ini bukan level maling kelas kampung yang mendobrak jendela dan kemudian merusak lemari dan mengobrak-abrik rumah sembari melayang-layangkan goloknya kepada pemilik rumah. Ini pencuri kelas wahid yang tersenyum kepada korbannya, menyapanya, membelainya dan kemudian memberi santunan kepada korban. Pencuri kali ini selalu tersenyum.”

* * *

Tak banyak yang bisa diprediksi dari gugatan pasangan pilpres Mega-Prabowo dan JK-Wiranto. Politik mengajarkan pada saya lingsebuah perjuangan demi kekuasaan haruslah dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan serius. Tak ada tempat untuk bermain-main. Apapun motifnya.

Pun begitu, Pilpres 2009 telah membawa kita pada bukan hanya sekedar catatan. Saya sungguh-sungguh tak yakin benar dengan kata “catatan” itu. Kata itu seolah-oleh menisbikan apa yang telah terjadi barusan di pentas Pemilu Legislatif dan Pilpres 2009.

Semua orang boleh mencerca, mencaci dan menatap dengan pesimis dan sinis kepada gugatan yang dilakukan paket Pilpres yang dinyatakan kalah oleh KPU. Tapi bagaimanapun, kalau melihat pentas Pileg dan Pilpres, proses keduanya sungguh-sungguh tidak bisa diabaikan begitu saja. Yang dipertaruhkan adalah eksistensi negara dan pemerintahan yang dihasilkan oleh Pemilu itu. Yang dipertaruhkan adalah siapa yang duduk di istana negara dan mereka-mereka yang nantinya membawa aspirasi rakyat INdonesia dalam DPR dan DPRD.

Yang dipertaruhkan adalah produk politik hukum yang dikeluarkan oleh kedua lembaga itu, eksekutif dan legislatif. Yang dipertaruhkan adalah legitimasi keputusan Anggaran Pengeluaran dan Belanja Negara (dan Daerah) yang dari sanalah roda pembangunan bisa diputar. Jadi, ini bukan sekedar persoalan legitimasi kekuasaan seperti kata buku-buku hukum dan politik. Tapi ini adalah sebuah persoalan hidup matinya sebuah negara, pemerintahan dan rakyat yang ada di dalamnya.

Katakanlah, mungkin di antara kita ada yang mengatakan, kalau proses Pemilu sudah usai dan rakyat harus kembali bekerja seperti biasa. Para capres yang kalah mestilah legowo dan memberikan selamat kepada yang menang. Rakyat sudah lelah melihat elit politik, sudahlah, sudahlah …. Kita pun dapat melihat, semakin menggugat, semakin tinggi pula sinisme terhadap para capres. Ya, katakanlah begitu pandangan sebagian dari kita.

Tapi Sahabat, maafkanlah kali ini saya berbeda pandang dengan sahabat-sahabat kita yang sinis terhadap gugatan-gugatan itu.

* * *

Pemilu bukan sekedar bobrok tapi juga penuh indikasi kecurangan. Memang, semua itu harus dibuktikan di depan pengadilan dan memang harus dibuktikan. Hanya saja, kalaulah ia dibiarkan berlalu begitu saja, dan kita hanya mencatatnya, lebih baik kita lupakan saja berdemokrasi. Kita lupakan saja konsensus ataupun kesepakatan kita untuk menggunakan demokrasi dalam proses bernegara.

Saya sungguh tak habis pikir ketika LSI-nya Syaiful Mujani dan kemudian diikuti melansir survey mengenai 80% rakyat Indonesia merasa pemilu itu sudah jujur dan adil. Betullah itu, semakin tinggi tingkat dan level kecurangan itu, tentulah akan semakin kabur juga prakteknya di mata masyarakat. Semakin tinggi level barang yang akan dicuri, maka akan semakin tinggi pula level pencurinya. Selanjutnya adalah semakin lihai pencurinya maka yang dicuri pun akan tak tahu kalau barang miliknya tak dicuri. Yang dicuri akan tak tahu barang miliknya telah dicuri.

Dalam berdemokrasi, kompetisi dan transparansi dijunjung tinggi. Demokrasi di satu sisi, adalah salah satu di antara banyak metode bagaimana cara mengendalikan hasrat kekuasaan yang ada di dalam hasrat terpendam di seluruh orang. Demokrasi ingin kekuasaan itu dipergilirkan dengan kejujuran dan adil. Dia ingin kekuasaan itu bisa dinikmati siapa saja dan harus diawasi oleh siapa saja.

Kalau ada sesuatu yang ditutup-tutupi dalam politik Indonesia sekarang ini, maka sesungguhnya demokrasi sudah mati di negeri. ini. Ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan soal “KTP” sebagai “kompromi” terhadap persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT), maka dari situ pula kita sudah mafhum kalau persoalan DPT itu sudah ada yang salah. Ada yang tidak benar dalam proses pemilu ini, begitu pikir saya.

DPT, seperti yang sudah banyak ditulis orang, adalah satu prasyarat paling utama sehingga sebuah Pemilu itu bisa dilangsungkan. Dari DPT, setiap peserta tahu gambaran pasti dari masyarakat INdonesia yang sudah berhak memilih. Itu adalah pasar yang harus diperebutkan suaranya dalam pemilu. Dari DPT pula, semua strategi politik dicanangkan. Tapi yang lebih dari itu adalah dari DPT-lah masyarakat tahu berapa suara yang dibenarkan oleh hukum menyalurkan haknya, dan kemudian diperebutkan oleh kandidat dan lantas dihitung dalam pentas pemilu.

Dan itu bukan untuk keperluan sebuah logika demokrasi, tapi sebuah syarat hukum yang mempengaruhi keseluruhan proses pemilu. Putusan MK yang memperkenankan KTP sebagai tanda bukti bagi warga yang tidak terdaftar dalam DPT, justru memperlihatkan adanya pemilu yang tidak beres. Bagaimana mungkin KPU bisa mencetak kertas suara kalau DPT itu masih dalam keadaan ragu-ragu keabsahannya? Apa dasar KPU mencetak dan kemudian mendistribusikan surat suara? Bagaimana KPU menentukan jumlahnya? Bagaimana pula KPU menentukan jumlah cadangan kertas suara? Bagaimana mungkin?

* * *

Di antara kita mungkin sudah mendengar ucapan Presiden soal demokrasi dan hukum. Bahwa syarat demokrasi adalah tegaknya hukum yang adil dan transparan. Semua konflik yang tercipta dalam proses demokrasi harus diselesaikan oleh ranah hukum. Kita patut gembira dengan ucapan yang kadang-kadang menurut kita itu klise dan lips service semata. Mari pelototin proses itu bersama-sama. Biarlah semuanya dibongkar dalam pengadilan. Biarlah perkelahian itu dilakukan dalam koridor hukum. Biar kita makin dewasa berdemokrasi. Kita berharap mereka yang memperkarakan itu tetap serius dan konsisten serta tidak menjadikannya sebagai salah satu amunisi dalam bargaining politik pasca pileg dan pilpres. Politik nasional sudah sangat-sangat panas, dan jalan hukum menjadi salah satu cara mendinginkannya.

Bagi saya, persoalan DPT Pemilu adalah persoalan level maling kelas tinggi. Ini tak seperti kecurangan pemilu yang kasat mata seperti mencontreng tiga surat suara sekaligus atau menodongkan senjata kepada masyarakat pemilih.

INi bukan level maling kelas kampung yang mendobrak jendela dan kemudian merusak lemari dan mengobrak-abrik rumah sembari melayang-layangkan goloknya kepada pemilik rumah. Ini pencuri kelas wahid yang tersenyum kepada korbannya, menyapanya, membelainya dan kemudian memberi santunan kepada korban. Pencuri kali ini selalu tersenyum. (*)

8 thoughts on “Menebak-nebak Maling DPT

  1. kalau menggunakan logika produksi…
    garbage in = garbage out…
    apalagi mesin pemrosesnya ternyata underspec karena dikorupsi…😀

    brg kadaluarsa harus ditarik dari peredaran …😀

    Like

  2. se7… kbanyakan rakyat pun tidak tahu klo mereka sedang ditipu…

    legowo hanya sebatas menghargai bolehlah…….

    tapi kecurangan…. dan masalah DPT adalah memang harus diselesaika scara hukum….. bagaimanapun hal ini penting dalam pembelajaran demokrasi indonesia….

    hmm… tapi memang rakyat pun tidak ingin perubahan……..

    kita ingin perubahan, tp mgk blm ketemu siapa yang bisa melakukannya. mgk itu.😀

    Like

  3. […] Menebak-nebak Maling DPT “Ini bukan level maling kelas kampung yang mendobrak jendela dan kemudian merusak lemari dan mengobrak-abrik rumah sembari melayang-layangkan goloknya kepada pemilik rumah. Ini pencuri kelas wahid yang tersenyum kepada korbannya, menyapanya, membelainya dan kemudian memberi santunan kepada korban. Pencuri kali ini selalu tersenyum.” * * * Tak banyak yang bisa diprediksi dari gugatan pasangan pilpres Mega-Prabowo dan […] […]

    Like

  4. […] Menebak-nebak Maling DPT “Ini bukan level maling kelas kampung yang mendobrak jendela dan kemudian merusak lemari dan mengobrak-abrik rumah sembari melayang-layangkan goloknya kepada pemilik rumah. Ini pencuri kelas wahid yang tersenyum kepada korbannya, menyapanya, membelainya dan kemudian memberi santunan kepada korban. Pencuri kali ini selalu tersenyum.” * * * Tak banyak yang bisa diprediksi dari gugatan pasangan pilpres Mega-Prabowo dan […] AKPC_IDS += "3743,";Popularity: unranked [?] Bagikan dengan teman: […]

    Like

  5. kekisruhan yang beruntun diawali dari PILKADA dilanjutkan pada PILEG hingga PILPRES, terkesan kinerja KPU hanya memberikan nuansa/warna kekecewaan yang menuntun pada polemik/masalah disana-sini serta mendapatkan/menyandang predikat pemilu terburuk ditampuknya.

    Rasa bangga mengikuti pilpres begitu antusiasnya namun setelah di TPS jutaan pemilih ditolak mentah2 dengan alasan KTP nya harus yang berdomisili eh……. salah maksudnya yang tertera pada alamatnya harus warga di lingkungan sekitarnya, padahal sudah antri sampai 1 jam menjelang penutupan.

    Disisi lain juga ada jutaan memiliki DPT yang ganda, kemudian ada segelintir orang karena dianggapnya sepele dan lugu lalu memanfaatnya dengan mencontreng 2 kali di TPS yang berbeda. lantas ketahuan terkenalah sanksi …….. kurungan ?.

    Lagi2 KPU seperti tidak konsisten ada ……… dikipas dari kanan bergeser kekanan, dikipas dari kiri bergeser kekiri, ………… kejurang …………

    Banyak sudah warga yang tidak respek/simpati lagi pada KPU, …….. tidak dilanjutkan adalah konsekwensi terbaiknya.

    Yang menjadi pertanyaan :

    – Dengan memiliki DPT ganda lalu terkena sanksi kurungan, lalu bagaimana dengan KPU yang menelantarkan jutaan pemilih yang tidak dapat melaksanakan mengikuti pemilihan untuk memberikan suaranya pada pemilu, sebagai pertanggung jawaban serta sanksinya ?

    penjarakan saja KPU nya.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s