Terorisme dan Pemilu, Negara Akan Lebih Berkuasa daripada Rakyat

Sudah muncul wacana dari “kubu” pemerintah Indonesia kalau perangkat undang-undang terlalu lemah untuk mencegah terorisme. Apalagi UU Subversif sudah tak ada lagi. Alasannya logis; negara seharusnya tak menangkap teroris hanya setelah ada bukti kejadian ledakan terlebih dahulu. Kegiatan pencegahan lebih efektif daripada hanya menangkap teroris. Negara, oleh karena itu, perlu kewenangan yang lebih besar dari sekarang.

* * *

Tak ada salahnya mengibaratkan negara seperti deskripsi Plato dalam “Polis”-nya. Beberapa literatur melukiskan segerombolan orang berkumpul dalam sebuah ruangan yang mirip-mirip dengan miniatur Colloseum-nya Romawi. Di sana, para perwakilan ataupun pejabat-pejabat “kampung”, membicarakan sesuatu hal yang secara geografis dan geopolitik lebih luas dari ukuran ruang dan banyaknya orang yang ada di dalamnya.

Hampir dipastikan ruang lingkup negara mengalami reduksi ruang. 200 juta orang Indonesia menyerahkan “aspirasi” politiknya kepada 500 orang perwakilan di DPR. Ada penambahan lagi dari anggota MPR. Secara kuantitatif, maka hanya nol koma nol nol nol nol sekian persen orang yang diserahi tugas untuk mengemban amanah seluruh orang Indonesia. Kalau mengambil analogi dari metodologi penelitian, maka keanggotaan perwakilan rakyat itu ibarat sampel.

Namun jangan lupa, adagium penelitian yang berbunyi; semakin besar besaran sampel atau malah misalnya menjadi populasi sampel maka tingkat representasinya juga makin besar. Semakin kecil jumlah sampel maka akan semakin kecil pula levelnya. Tak hanya level, namun selang kepercayaan dan kadar error juga akan semakin besar. Ujung-ujungnya, kalau makin kecil, maka tingkat pengambilan regeneralisasi-nya juga akan semakin dipertanyakan.

Jadi pertanyaan-pertanyaan seputar apakah wakil-wakil rakyat yang ada di DPR RI, sudah mewakili seluruh Indonesia, akan mendapat jawabnya. Ingat juga pemilu juga menyisakan angka populasi “golput” yang cukup besar. Jadi, kalau ada gugatan soal legitimasi keterwakilan rakyat dalam DPR RI, itu wajar saja. Pemilu dalam hal ini menjadi ujung tombak apakah yang dihasilkan itu akan membawa perubahan atau tidak. Kalau Pemilunya tak beres, maka tingkat error akan semakin besar. Tak cuma error di sampelnya tapi juga pengambilan kesimpulan.

Itu yang sering diabaikan. Kalaulah metodenya salah, maka pengambilan kesimpulan atau jawaban-jawaban pertanyaan penelitian, tak layak lagi diajukan. Kalau Pemilunya ternyata error, maka akan tak layak pula hasil-hasilnya dikedepankan. Apalagi kemudian yang dihasilkan pemilu itu nantinya adalah produk-produk perundang-undangan, atau dengan kata lain, kebijakan-kebijakan kehidupan berbangsa dan bernegara, maka akan terjadi sebuah centang-perenang yang luar biasa dan terjadi dalam skala yang massif dan fundamen.

Jadi Pemilu menjadi titik sentral kekisruhan yang mesti dibersihkan dan dibetulkan metodenya dalam sebuah negara yang mengedepankan sistem demokrasi. Kalau itu rusak, maka rusaklah semua. Kecuali kita sudah tak sepakat lagi dengan demokrasi.

* * *

Bila direlasikan dengan filosofi eksistensi negara, maka akan terjadi kekisruhan yang luar biasa tragis dari konsep kenegaraan; “Yang manakah yang eksis: negara atau rakyat?”

Ada link yang tegas antara rakyat dan negara, yang antara keduanya dijembatani oleh proses politik. Negara boleh tak ada, tapi rakyat akan selalu ada. Dalam sebuah kontrak, maka rakyat sebagai pemilih sah dari negara, berada pada struktur teratas. Jadi posisinya tidak sejajar dengan negara dan negara berada di bawahnya.

Dengan demikian, ketika rakyat membatalkan kontraknya kepada negara, maka rakyat tak punya konsekuensi apa-apa. Rakyat tak perlu ganti rugi, tak wajib membayar kompensasi dan seterusnya.

Via terorisme, kini negara meminta kewenangan yang lebih besar. Negara tidak langsung meminta kepada juragannya, si rakyat tadi, melainkan kepada perwakilan-perwakilannya yang dihasilkan oleh proses pemilu yang dipertanyakan. Inilah keanehan yang amat sangat luar biasa.

Anehlah bila si rakyat memenuhinya. Karena dengan perangkat kewenangan tadi, justru negara akan semakin kuat mencengkram leher rakyat. Secara lebih jauh, negara terus berusaha untuk mengubah posisi antara rakyat-negara; negara ingin lebih besar dari rakyatnya sendiri.

Masyarakat bukan tak perlu keamanan. Tapi ketika UU Subversif itu dulu dicabut, masyarakat telah merasa bahwa UU itu lebih ingin memperkosa hak-hak yang selama ini dimilikinya daripada melindunginya. Masyarakat menjadi tak bebas lagi karena negara lebih mengedepankan kecurigaan daripada mengamankan. Rakyat akan semakin dimata-matai oleh negara. Dan hanya karena apa yang ditemukan dari proses “curiga” itu, rakyat boleh ditangkap oleh negara.

Sudah terlalu banyak kebijakan negara yang diatasnamakan rakyat namun justru berusaha mempreteli kedaulatan rakyat. Kebebasan berpendapat dan berpikir akan mulai diperkecil, kemudian kebebasan berorganisasi, dan lantas kebebasan untuk melakukan gerakan politik dan seterusnya-seterusnya.

Babak Orde Baru sedang dimulai di negeri ini. (*)