Negeri di Persimpangan Jalan


Hasil pemilu legislatif sudah diketahui, Susilo Bambang Yudhoyono menjadi pemenang, Yusuf Kalla nomor dua dan Megawati nomor tiga. Partai Golkar sekali lagi membuktikan keperkasaannya, walau dikacau habis-habisan oleh SBY di seluruh penjuru –seluruh DPD melapor ke JK betapa selama lima tahun koalisi antara JK dan SBY mereka merasa ditikam dari belakang oleh Demokrat – partai ini tetap mampu mencapai 14,5% suara. Ada beberapa yang latah menyebutkan ini kemenangan dari partai yang dibentuk oleh masa reformasi dan ujung-ujungnya mengatakan ini adalah kemenangan reformasi atas partai-partai Orde Baru.

Alasannya memang tersedia. Bila ditotal perolehan suara Demokrat, PKS, PAN, PKB, Gerindra dan Hanura (keseluruhannya adalah partai-partai yang dibentuk pasca reformasi 1998), suaranya melebihi partai-partai Golkar, PDIP (14%), PPP (5,3%).

Namun kalau melihat struktur organisasi dari partai pemenang pemilu, maka ciri khas Demokrat justru berbasis sama dengan partai Golkar tempo dulu; yaitu jalur ABG (ABRI, Birokrasi, Golkar). Partai yang dikelola oleh jenderal SBY dan puluhan jenderal lainnya itu, punya segolongan birokrat yang merata di seluruh penjuru tanah air. Lima tahun pemerintahan SBY telah berhasil menjinakkan dan mencari pengikut baru dari kalangan birokrasi. Mendagri Mardiyanto dan mendagri sebelumnya telah berhasil memperkuat jaringan SBY di kalangan birokrasi pemerintahan. Bahkan kini, teknokrat seperti Boediono, Sri Mulyani dan seterusnya pun sudah berhasil diikat erat-erat oleh Demokrat.

Kedua, SBY telah berhasil membuat kropos jaringan Golkar dengan memberi tempat kepada beberapa orang Golkar yang kalah perang pasca terpilihnya Jusuf Kalla menjadi Wapres dan Ketua Umum Golkar tahun 2000 lalu. Jelas, faktor mantan Ketua Umum Golkar seperti Akbar Tanjung tak bisa dilepaskan begitu saja. Apalagi Akbar pun punya cantelan di struktur DPP Demokrat seperti Ruhut Sitompul (mantan anak buahnya di Golkar) dan Anas Urbaningrum (juniornya di HMI).

Tak heranlah kalau ada hipotesis yang mengatakan kalau ingin berkuasa di Indonesia, maka siapapun harus meniru model yang diterapkan Golkar selama puluhan tahun di Indonesia. Jelaslah kalau Orde Baru belum bisa sepenuhnya dikikis habis di Indonesia.

PDI Perjuangan yang sebelumnya punya kans untuk memenangkan pemilu seperti 1999 lalu, ternyata harus bertekuk lutut pada karakteristik pemilihnya sendiri. Kalangan nasionalis tradisional begitu gagap ketika dihadapkan pada sistem pemilu 2009 yang begitu rumit dan mengharuskan adanya pemilih yang mampu “menulis”. Kalaulah sistem pemilu masih memakai teknik pencoblosan, maka hampir dipastikan suara PDIP tidak akan seanjlok ini. Harus diakui, kalangan pemilih tradisional PDIP, masih harus belajar banyak untuk bisa membaca dan menulis. Hanya kharisma Soekarno dan Megawatilah yang menjadi penyelamat PDIP pada 2009 ini. Jadi kalau ada yang meragukan elektibilitas Megawati sebagai seorang figur, maka saya akan tak sependapat dengannya. Karena itu pula, kalau PDIP sampai menyerahkan tahta kecapresan Megawati kepada Prabowo, Sultan atau siapapun, maka PDIP akan habis di 2014 nanti.

***

Kritik yang bisa kita sampaikan kepada pemilu 2009 ini, sesuai dengan apa yang pernah saya postingkan di blog ini adalah sebuah pemilu yang menjijikkan. KPU dan pemerintah saling melempar tanggung jawab siapa yang seharusnya diseret ke meja pengadilan atas kekisruhan dan kekacauan pemilu di 2009 ini. Puluhan juta orang yang tak terdaftar dan kehilangan hak pilihnya dan puluhan juta orang pula yang tak ingin ikut serta dalam pemilu, serta puluhan juta orang yang memilih ternyata harus kehilangan aspirasinya hanya karena surat suaranya tidak sah.

Pertanyaan terbesar atas soal itu selain faktor legitimasi hasil pemilu itu sendiri adalah ketidakmampuan dari pemerintah dan negara untuk memberikan secara penuh hak-hak politik rakyatnya. Hilangnya hak-hak politik rakyat juga adalah hilangnya salah satu dari hak asasi manusia, dan oleh demikian, maka hilangnya amanat konstitusi negara UUD 1945 diterapkan. Pelanggaran serius pada UUD 1945 ini ironisnya hanya ditanggapi dengan santai oleh mereka yang memegang kendali kekuasaan dan penyelenggara pemilu.

Tragedi itu diperparah dengan hilangnya hak-hak politik rakyat itu justru setelah rakyat dengan legowonya menyerahkan kepada negara dana untuk penyelenggaraan pemilu yang jumlahnya triliunan itu. Budget pemilu dalam APBN dan APBD yang merupakan uang rakyat yang wajib dikelola dengan transparan, akuntabel dan jujur, ternyata menjadikan rakyat sebagai korban di negerinya sendiri.

Sebagai korban, maka minimnya legitimasi yang ada di Pemilu justru mengindikasikan ketidakpercayaan rakyat tidak hanya kepada pengelola negara yaitu pemerintahan tapi juga lebih jauh dari itu, ketidakpercayaan rakyat kepada negara. Jangan-jangan pula, kita telah dibisik-bisikkan agar tidak percaya lagi kepada sebuah kata yaitu “Indonesia”.

Apakah “Indonesia” sudah bisa memenuhi hak-hak kita yang lahir, tumbuh dan hidup di sini? Kalau ternyata jawabannya adalah tidak, apakah perlunya kata itu kita ajarkan lagi kepada generasi penerus yang tinggal di sini?

Kehidupan di atas dunia, sebagian besarnya dilingkupi oleh pemikiran untung dan rugi. Kalaulah sebuah perbuatan yang kita lakukan tidak ada untungnya bagi kita, untuk apa pula kita lakukan? Bukankah itu namanya kesia-siaan belaka?

Kalau kita hidup dan mencari penghidupan di atas bumi Indonesia dan kemudian hal itu membuat perputaran roda kehidupan dinamis, maka negara mungkin akan menganggap kita ada dan berbangga kepada kita. Namun jangan lupakan satu kemungkinan lain yang lebih pasti, yaitu negara akan memungut kutipan-kutipan atas nama pajak dari apa yang kita hasilkan, kerjakan dan usahakan sendiri. Kita boleh berdebat bahwa negara telah menyediakan fasilitas dan kondisi atas apa yang kita usahakan. Namun kita juga boleh perdebatkan di mana Indonesia kala nenek-nenek moyang kita dulu sudah lahir, hidup dan tumbuh sewaktu di tanah dan air ini tidak ada yang namanya “Indonesia”?

Negara boleh mati, bangkrut dan hilang, tapi orang-orang yang ada di atas tanah dan air ini, akan selalu tetap hidup dan mencari penghidupannya sendiri. Dari alur itu, maka boleh jadi kita akan sepenuhnya mengernyitkan kening pada teori kontrak politik; apakah berdirinya negara itu karena kerelaan ataukah keterpaksaan dari orang-orang yang “bersepakat” atas pendirian negara itu? Bukankah kontrak selalu ditandaskan pada kesetaraan, keadilan dan seterusnya. Dan bukankah ketika terjadi ketidaksepakatan, maka kontrak harus ditinjau ulang atau malah dibatalkan dengan sendirinya?

Bukankah kalau misalnya si warga negara sudah tak sepakat pada negara dan kemudian negara ataupun elit negara tak berkeinginan memutus hubungan itu, maka yang terjadi kemudian adalah pemaksaan kehendak, kesewenang-wenangan? Kalau demikian, apakah bedanya dengan fasisme, komunisme, naziisme, kapitalisme dan seterusnya, yang sering dikatakan orang hanya menjadikan warga-warganya sebagai budak-budaknya dan bukannya warga yang punya hak untuk hidup, berkarya, menentukan jalannya, dan apalagi lagi mencabut kekuasaan politik penguasanya di kala mereka tak lagi memberikan keuntungan dan perlindungan kepada dirinya?

Bukankah dengan demikian mereka hanya menjadi penguasa bagi dirinya dan kelompoknya namun bukan kepada seluruh rakyatnya? Bukankah kita ini masih lagi hidup seperti di zaman raja-raja kuno yang bengis yang menganggap rakyatnya hanya sebagai pelayan hidupnya?

Sedih memang. Bayangkanlah kalaulah ternyata Anda mati di negara ini, apakah negara akan peduli dengan Anda? (*)

5 thoughts on “Negeri di Persimpangan Jalan

  1. Memilukan, sedih hidup dinegeri yang kaya raya ini hanya dinikmati oleh golongan/sekelompok orang kecil/tertentu saja.

    Jutaan masyarakat hanya melihat dengan tak kuasa kesenjangan yang begitu jauh, hura2, pesta pora, bolak-balik keluar negeri sementara disisi lainnya untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari saja masih harus berjibaku.

    Semua itu tergantung pemimpinnya, membela kelompok atau masyarakatnya.

    === Harapan Itu Masih Ada ===

    Like

  2. Harapan yang mana mas Taubat……..?
    klo undian Harapan dulu sih ada……! terus dah diganti ama SDSB trus sekarang jadi TOGEL dah………….!hahahahaha

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s