Selamat Tinggal, Antasari …


Mas Susilo berkata, kasus Antasari Azhar adalah kasus serius. Saya setuju, sangat setuju, amat sangat setuju dan amat-amat sangat-sangat setuju. Itu memang kasus serius.

Tapi di titik keseriusannya mana?

* * *

Beberapa hari ini, saya berusaha sedapat mungkin menjauhi informasi mengenai kasus itu. Kalau tiba-tiba ketika melihat televisi dan kemudian dibacakan tentang hal itu, langsung saya rubah channelnya. Dan tibalah suatu saat ketika remote tivi tak digenggaman dan berita Antasari muncul di hadapan saya. Ya sudahlah, saya tonton saja.

Sesungguhnya saya bosan melihat apa yang dilakukan SBY, apa yang digebrak Antasari dan apa yang dilaksanakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bagi saya, ini satu paket semua dengan SBY menjadi komandannya. Dalam benak saya sudah tertanam kalau Antasari merupakan orangnya SBY dan KPK merupakan salah satu mesin politik SBY yang paling bisa diandalkan dalam lima tahun belakangan ini.

Semua kasus-kasus korupsi yang terungkap, justru bukan dalam hal pemberantasan korupsi yang sesungguhnya. Melainkan ini ada dalam satu gerbong besar kereta bertajuk permainan politik yang aneh. KPK telah menjadi mesin politik yang digunakan untuk menghabisi partai-partai politik, baik partainya, elitnya sampai pada citranya. Dan di sisi lain, KPK telah menjadi mesin politik yang memperkuat pencitraan terhadap SBY. Dia tidak hanya berlaku di tingkat elit “nasional” (sesungguhnya saya malas sekali memakai kata-kata seperti nasional dan lokal ini!), tapi menyebar di seluruh daerah-daerah.

Saya muak sekali ketika dikatakan parlemen merupakan institusi yang paling korup di negara ini. Bagi saya itu pembodohan. Wong, program pembangunan itu ya dikelola oleh eksekutif kok, bukan parlemen! Tapi saya juga tidak sedang mengatakan kalau parlemen itu tidak ada korupsi. Bahkan bisa dibilang parlemen itu gudangnya korupsi. Tapi itu gudang kecil, sementara eksekutif adalah “nenek moyangnya” gudang-gudang ini.

Eksekutif itu bukan hanya mengelola, tapi juga merancang, menganggarkan dan memutuskan soal program-program yang berisi proyek-proyek pemerintah. Jadi bagi saya, bapak nenek moyangnya koruptor itu, ya, ada di institusi yang paling tinggi di eksekutif itu. Apalagi kalau bukan lembaga kepresidenan dan Istana.

Sebagai orang yang setiap hari berkutat di masalah korupsi, penyelewengan, hukum dan seterusnya, apa yang dilakukan KPK bagi saya adalah keanehan yang sistemik. Bagaimana mungkin KPK tidak memakai alur pemikiran seperti itu? Bagaimana mungkin KPK menemukan praktek korupsi ratusan juta atau miliaran rupiah di pelosok-pelosok daerah tapi tak melihat praktek koruptif di depan matanya sendiri?

Betullah ini seperti pepatah para orang tua; semut di seberang lautan tampak tapi gajah di pelupuk mata tak kelihatan. Kasus suap Abdul Hadi Jamal dalam proyek di Sulawesi kemarin itu hanya satu kasus dari bermacam-macam kasus yang memperlihatkan begitu busuknya praktek itu dan yang jauh lebih busuk adalah cara pengungkapan kasus itu. Lha, KPK hanya mengungkap “ekor” kasusnya (suap proyek bandara) tapi justru tak melihat “kepala” kasusnya (penggelembungan dana stimulus). Dan anehnya, sekali lagi anehnya, KPK baru menelusuri kasus dana stimulus justru setelah Abdul Hadi Jamal bernyanyi ke media massa. Jadi, penemuan adanya kasus di dana stimulus itu, bukanlah hasil temuan KPK.

Dengan logika seperti ini, maka posisi KPK itu tak lain tak bukan, ya, menjadi semacam alat kekuasaan bagi mereka-mereka yang sedang menjadi penguasa.

Di satu sisi, harus diakui apa yang pernah dilakukan KPK dalam mengungkap kasus-kasus itu. Tapi kalau hanya itu, maka bagi saya KPK itu tak perlu ada. Kejaksaan, kepolisian, inspektorat dan BPK, itu sudah lebih dari cukup untuk mengungkap kasus-kasus korupsi.

Ada memang yang berpendapat, kalau institusi yang disebutkan tadi itu sudah tak bersih lagi, atau tak maksimal kinerjanya. Mendengar itu, saya balikkan lagi: apakah Anda berpendapat KPK itu bersih dari tangan-tangan politik kekuasaan atau malah lebih bagus kerjanya? Bagaimana mungkin bisa diharapkan suatu pemberantasan dari penyakit paling akut dari negara ini kepada para komisioner yang hanya beberapa orang saja itu?

Dengan posisi yang sedemikian “kecil” itu, maka kasus Antasari Azhar menjadi wajar-wajar saja bagi saya. Pertama, posisinya yang sedemikian rawan di ranah politik itu (karena dia hanya menjadi alat kekuasaan), maka membuat KPK justru menjadi ajang permainan belaka; apakah dia akan digunakan untuk menghantam kaum oposisional terhadap kekuasaan (tidak hanya dalam pengertian oposisi partai politik, melainkan juga oposisi yang lebih luas, oposisi terhadap proyek dan pembangunan pemerintah), ataukah dia nantinya justru menjadi pintu masuk perlawanan dari kaum oposisi itu.

Bila SBY menggunakan KPK untuk menghantam lawan-lawan politiknya, maka lawan-lawan politiknya juga akan menggunakan –salah satunya- KPK untuk menyerang SBY. Apalagi secara politik, para komisioner KPK juga harus lewat persetujuan DPR dan keputusan Presiden (walau secara normatif hukum, komisi pemerintahan berdiri langsung di bawah lembaga kepresidenan, artinya posisi Presiden lebih diuntungkan dalam hubungan itu).

Saya berpendapat, Antasari adalah pion dalam permainan politik kekuasaan itu. Siapa pun ngeh, kalau KPK dan Antasari pasti tak akan mempan disogok dengan uang. Bukan karena mereka tak mau, tapi karena posisinya terlalu rentan saja; masak anggota KPK menerima uang sogok?

Namun, suap ‘kan bukan hanya duit semata. Karena itu, diaturlah “suap” yang lain, yang lebih “cair”, yang lebih “anggun” dan bisa melibatkan seluruh orang, mulai dari orang berduit, orang miskin, anak muda, kakek, remaja, pokoknya seluruh elemen lah; yaitu perempuan!

Dan dus … bahkan orang-orang pilihan pun tak bisa lepas dari perempuan, konon lagi hanya seorang Antasari? Ya sudah, masuklah dia ke dalam jerat itu, dan jerat-jerat selanjutnya seperti jaring laba-laba saja. Sudah dikatakan para orang-orang tua, kalau nafsu itu bisa menyingkirkan akal sehat. Dan, duarr……. terjadilah pembunuhan itu.

Bagi saya, skenario untuk menjebloskan Antasari jelas-jelas sangat halus. Dan tentu ini bukan menyerang seorang Antasari yang cuma pion itu. Ini jelas serangan pada SBY. Dan saya garis bawahi, ini bukan serangan pada seorang Presiden yang “konon” sedang memberantas korupsi, tapi ini nyata-nyata serangan politik pada seorang penguasa yang selama lima tahun seperti tak mendapat lawan berarti ketika sedang menghabisi lawan-lawan politiknya.

Ketika hal itu terjadi, hanya ada dua skenario yang mungkin dilakukan SBY. Pertama, meninggalkan Antasari Azhar dan kedua, membelanya. Tapi saya mengira, karakter politik SBY sudah terpatri bahwa dia sering dikatakan orang suka sekali “menelikung” di belakang; mulai dari jajaran jenderal-jenderal di TNI, sampai pada Mega dan Jusuf Kalla, atau malah seorang Denny JA. Semua ditinggalkannya.

Kalau itu dilakukan SBY, Antasari Azhar tak akan bisa menunjuk langsung hidung SBY sebagai majikannya selama ini. Ini ‘kan seperti praktek korupsi juga, tidak ada pembuktikan hitam di atas putih. Itu pula yang meringankan langkah SBY untuk tak akan membela Antasari habis-habisan. Untuk apa? Toh, bukankah dia juga sedang menikmati kemenangannya bersama Demokrat dan sedang bersiap-siap ke pentas pilres?

Apa yang akan dilakukan seorang Susilo sudah tampak di televisi. Dia mengucapkan keprihatinannya di depan wartawan dan mengungkapkan betapa “seriusnya” kasus itu. Tentu, serius itu bukan untuk Antasari, KPK atau yang lainnya, melainkan untuk pencalonannya sendiri. Statemennya itu juga menjadi pertanda, kalau dia telah mengucapkan selamat tinggal bagi seorang Antasari. The show must go on, with or without Antasari.

So, kiss me goodbye Antasari, and don’t cry for me, KPK… (*)

24 thoughts on “Selamat Tinggal, Antasari …

  1. @Nirwan
    Kasus Antasari yang anda tulis diatas ? mohon maaf
    sepertinya bang nirwan ini selalu menyangkut-pautkan dengan pemerintahan sekarang
    ingat…! kasus Antasari adalah kasus cinta segitiga, entah yang sy tulis ini benar apa tdk..? tapi berdasarkan berita di TV dan media cetak demikian adanya.
    pertanyaan sy adalah apakah Bang Nirwan sebagai wartawan akan menulis pada tabloid anda semacam tulisan diatas ? atau tulisan diatas hanya berdasarkan kebencian belaka terhadap SBY dan pemerintahannya ? atau mungkin kecewa karena Amin Rais dukungan anda selalu jeblok suaranya..?
    sy sangat mendukung pada pertanyaan bang Jamalsmile……yakinkah dengan tulisan anda diatas..?

    saya kira ini semua masih dalam ruang lingkup pembicaraan sosial politik kekuasaan. Semua faktor tidak bisa diabaikan. informasi dari media massa boleh diterima, tapi tentu dicerna kembali. tulisan sy di sini masih sederhana, kl untuk di media tempat saya bekerja, sy harus menulis ulang dan lebih teliti lagi menuliskannya. Postingan ini juga tak berdasarkan kebencian kepada SBY. Saya rasional saja. Saya tak sempat membenci dia. dan, tentulah juga postingan ini tak ada hubungannya dengan kekecewaan-kekecewaan apapun.🙂

    Like

  2. Siapa bilang Antasari itu orangnya SBY?
    Dia kan dipilih oleh FPDIP seperti halnya Miranda Goeltoem! Tuh makannya kasus Agus Tjondro aja mengambang nggak diapap2kan.

    Wallahualam

    Like

  3. Antasari melibas besan SBY…
    SBY balas melibas Antasari…
    Ah mana yang cocok di hati aja….hehe

    ya cocok cocokkan aja bang, hehee😀

    Like

  4. Hanya satu nasehat untuk siapapun terutama ketika dirinya sedang berada di atas singgasana: berhati-hatilah terhadap tiga perkara: Harta, Tahta, dan Wanita.

    yg perempuan itu yang payah😀

    Like

  5. Belajar nulis bos? Kelihatannya anda cuma mau nulis truss jadi rame, gitu aja kan..truss senang klo di comment…hahahaha. Betul2 dangkal, tendensius, anda cuma bisa nyambung2in pernyataan tokoh2 tp tidak populer, gak ada analisa dan logika yang anda tunjukkan tapi langsung memvonnnis, se-olah2 penulis yang punya kharisma…kasihan. Tidak perlu tendensius dulu, semua orang bisa salah tanpa kecuali, atau sekalian aja anda jadi pahlawan (wartawan?) yang berani membuka semua fakta….asal gak kesiangan……..
    Saran: sedikit bersabar tapi punya kelas.

    emang kelihatannya masih belajar ya? hihihihihihi😛 , makasih atas sarannya …

    Like

  6. sy kira ini bukan soal sosial or politik… ini mah soal iseng aja, kek nabi adam n hawa pun juga gara2 iseng kok makanya kita sekarang hidup di dunia ini

    ya, mungkin juga nikmat membawa sengsara ..😀

    Like

  7. Selama saya mengikuti tulisan dari ICW di antikorupsi.org, benar adanya bahwa KPK masih tebang pilih, banyak kasus terkesan KPK berupaya tetap eksis dengan manuver pemberantasan korupsi.
    Sebut saja, mengapa kasus Korupsi Dana DKP pada Pilpres 2004 yang melibatkan SBY-JK, Mega-Hasyim, Amien-Siswono, Wiranto-Soleh, Hamzah-Agum dihentikan. Mengapa??
    Mengapa kasus Agoes Condro didiamin saja?
    Mengapa dana gratifikasi BI hanya menangkap “tumbal2” saja?
    Begitu juga skandal DPR-Pemerintah-Pengusaha dalam kasus AHD.
    Siapa yang mau mengungkapkan?

    Like

  8. Adalah Contoh supremasi hukum dijalankan di NKRI ini, artinya siapapun akan diperlakukan sama tidak ada yang kebal hukum/caranyapun sama.(diaplikasikan sebagaimana mestinya)

    Terlepas salah atau tidaknya pengadilanlah yang dapat menentukan. (proses dulu)

    === Harapan Itu Masih Ada ===

    Like

  9. Asmara segitiga? kok, sederhana amat. Konspirasi untuk “menghantam” SBY? Kok, jauh amat… Hehehehe..

    Like

  10. Boss : “…kenalin saya sama yang baju
    putih itu lah…, saya tunggu di
    mobil…”
    Pecundang : “…Kamu ditunggu bapak di mobil,
    bapak mau kasih kamu uang….”
    Caddy : “…ada apa pak??…, kok mainnya
    udahan??…”
    Boss : “…kamu pulang jam berapa??…, mau
    barengan nggak??…”
    Caddy : “…Nggak enak ah pak….., malu…”
    Boss : “..kenapa malu??…, cantik2 kok malu
    apa ketemu diluar aja temenin saya
    makan, kamu tau restoran yang enak
    nggak?…”
    Caddy : “…emang bapak mau makan dimana?..”
    Boss : “…saya tunggu di restoran hotel XXX
    aja, kamu nyusul naik taxi aja, ini
    ongkos taxinya…”

    SELANJUTNYA FIKIR SENDIRI YA…….

    Like

  11. Apa pun predikat yang pada akhirnya harus disematkan kepada Antasari, ‘nBASIS dari dulu menganggap perang melawan korupsi itu semestinya jelas dulu komitmennya, perbaiki kinerja Kejaksaan, Kepolisian dan Pengadilan (JAPOLHA = Jaksa, Polisi, Hakim). Masa memperbaiki Japolha tidak mampu lantas mau buat lembaga baru. Lembaga apa pun yang akan dibentuk (termasuk yang belum terbayangkan di benak saat sekarang) niscaya hanya akan dipergilirkan di antara orang-orang yang tidak memiliki komitmen. Bakalan lebih gawat jiwa lembaga baru itu tanpa terhindari terpelanting ke ranah yang menjadikannya tak ubahnya ornamen politik.
    Mari memperbaiki kinerja JAPOLHA.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s