Pemilu yang Menjijikkan

Saya tidak menyontreng di Pemilu Legislatif 9 April kemarin. Saya golput. Kalau menuruti apa kata MUI kemarin, yang pasti dosa saya paling tidak sudah bertambah satu lagi.

Sebagian kawan mengatakan saya sudah tak peduli lagi dengan negeri ini. Saya mengangguk. Sebagian kawan mengatakan, harapan itu masih ada. Saya menggeleng. Sebagian kawan berujar, seharusnya contreng saja, toh tak ada ruginya. Saya mengangguk dan menggeleng.

Tapi kemudian, teman-teman saya yang golput justru menjadi pemenang. Angkanya rata-rata ada di kisaran 40-50%. Dengan kisaran itu, maka legitimasi partai politik (berikut caleg-calegnya), akan sedemikian lemah. Kalau ini diteruskan hingga Pilpres nanti, maka akan terjadi kegoncangan kekuasaan, yang menurut saya, akan luar biasa.

Pertama, parlemen akan semakin menjauh dari aspirasi masyarakat . Jurang itu akan sedemikian dalam. Korelasi antara anggota dewan dengan rakyat yang sebelumnya sudah jauh (karena bertemu hanya ketika akan Pemilu) akan semakin melebar. Akibatnya, apapun yang akan dilakukan oleh anggota dewan, mereka tidak akan peduli. Tapi ketika anggota dewan itu kena masalah, misalnya korupsi, maka rakyat akan tertawa terbahak-bahak sambil bilang, mampus lu!

Parlemen yang menjauh, di satu sisi, tentu akan menjadikan parlemen seagai salah satu poros kekuasaan yang dari segi kontrol sangat minimal. Konsekuensinya, mereka akan terus dengan leluasa merangsek di kekuasaan eksekutif. Korelasi antara eksekutif dan legislatif yang seharusnya antara pengawas dan yang diawasi, justru menjadi korelasi simbiosis mutualistis: saling menguntungkan satu sama lain.

Dulu ini pernah terjadi di amannya Soeharto. Payung hukumnya adalah pola kemitraaan antara legislatif dan eksekutif. Di masa lalu, eksekutif begitu dominan dengan memberi kompensansi-kompensasi tertentu kepada legislatif. Tak heran, ketika masa orde aru, anggota dewan juga merangkap sebagai kontraktor proyek-proyek pemeirntah. Ini masih akan terus terjadi hingga sekarang dan masa akan datang.

Pola seperti ini menjadikan koalisi parlementer adalah inheren dengan koalisi di pemerintahan. Satu yang menjadi alasan adalah kuatnya pemerintahan di parlemen menjadi syarat logis bagi kuatnya pemerintahan. Sejarah menjadi salah satu argumentasi, terutama pada kisruh pemerintahan di masa demokrasi terpimpin, di mana kabinet harus jatuh bangun karena tidak kuatnya pemerintahan.

Ini semua terjadi karena Indonesia tidak pernah konsisten untuk menerapkan sebuah kabinet yang benar-benar presidensial, di mana Presiden mempunya posisi yang sangat kuat untuk menentukan jajaran kabinetnya. Presiden Indonesia mesti lebih dulu berkonsultasi dengan parpol (terutama yang mendukungnya) untuk menyusun kabinet. Itu karena Presiden yang ada hingga sekarang tak punya program apapun untuk memawa Indonesia maju. Karena program tidak ada, maka tentu saja dia tak punya gambaran tentang siapa orang yang tepat untuk duduk di kabinetnya.

Akibatnya, inti pemerintahan hanya persoalan sharing of power saja. Legitimasi yang lemah melalui Pemilu, plus tidak ada parpol yang mayoritas, menjadi indikator dari itu semua. Presiden terus diancam oleh bayang-bayang instabilitas kekuasaan. Konsekuensinya, selama periode pemerintahan, yang terjadi di Indonesia adalah bagaimana agar Indonesia hanya tetap ”ada” dan bukannya bagaimana agar Indonesia mampu untuk maju.

Program pemerintahan yang akan membawa Indonesia untuk maju dan mensejajarkan dirinya di depan bangsa-bangsa yang maju, tidak akan pernah ada, selama Indonesia dipimpin oleh seorang Presiden yang lemah dan tak punya visi dan misi untuk maju. Presiden Indonesia disetting dengan manisnya hanya untuk memenuhi administrasi tata negara yang menunjukkan bahwa di Indonesia ada presiden.

Pemilu 2009 kemarin adalah gambaran untuk itu. Tampaklah pemilu itu tidak mementingkan apa yang seharusnya dilakukan agar Indonesia bangkit dari keterpurukan yang berkepanjangan. Pemilu kemarin hanyalah sebuah proses untuk memenuhi keadministrasian negara belaka.

Karena Indonesia ternyata tak ingin berubah. Masyarakat miskin dan lapar sangat mudah untuk dikadal-kadali. Kasih mereka bLT sebelum pemilu, maka dia akan memilih Anda. Itu adalah money politic yang paling memuakkan yang pernah ada. Hitunglah berapa belas juta penerima bLT, dan itulah yang menjadi indikator naiknya suara Partai Demokrat tahun 2009 ini. Kalau misalnya statistik mengatakan ada 10% orang Indonesia yang miskin, itu menandakan ada lebih dari 20 juta orang. Dan kalau hanya 50% dari 20 juta itu memilih Anda, maka Anda akan menang Pemilu!

Dari segi permainan politik, hal itu perlu diacungin jempol, tapi dari segi keinginan untuk merubah bangsa ini, itu adalah hal yang sangat menjijikkan: bagaimana rakyat miskin dan lapar terus dibohongi dan dibodohi untuk kepentingan elit dan kekuasaan.

Siapa yang ingin perubahan kalau ternyata kondisi sekarang ini lebih nikmat? Kalau kita tak ingin berubah, itu karena kita memang tak punya gambaran soal masa depan itu akan lebih baik atau tidak. Kita takut, jangan-jangan kalau kita berubah, nasib kita malah justru lebih buruk.

Sebagai bangsa, kita memang kumpulan dari orang-orang yang tak punya mimpi dan niat untuk merubah masa depan kita. Kita adalah bagian terbesar dari penerima bLT itu; miskin, lapar dan bodoh dan karena itu pula akan memilih siapapun yang akan menyuapkan kita sesuap nasi.

Kita seharusnya malu dengan Pemilu 2009 ini!