Sumpah Si Rama

Rama diasingkan di sebuah hutan. Di sana, dia berteman dengan si kera sakti, Hanuman, yang kemudian nurut menjadi anak buahnya. Bersamanya, Shinta –istrinya- dan Laksamana –adiknya.

Anda carilah kisah itu di internet dan buku-buku, dan Anda akan menemukan sebuah babad yang bercerita soal kesetiaan, cinta, sikap ksatria dan kekuasaan. Rama-Shinta-Laksamana adalah kisah yang mengilhami miliaran orang di seluruh dunia. Begitu melintas batas kisah itu, hingga dia melompati pagar-pagar yang dibangun oleh agama-agama.

Rama adalah sebuah konsepsi Hindu yang banyak dibaca oleh orang-orang Islam. Tak heranlah bila banyak orang Islam menyematkan nama itu kepada keturunannya. Tak lain, yang diinginkan adalah adanya semangat “Rama” yang bisa dilakukan oleh mereka nantinya.

Menjadi seorang Rama adalah sebuah konsepsi yang sebenarnya sangat masuk akal dalam hutan modern kini. Lihatlah, pertarungan kekuasaan antara Rahwana dan Rama telah menyeret-nyeret ranah paling pribadi yaitu cinta dan persaudaraan. Rahwana terpincut hatinya melihat Shinta dan kemudian dikisahkan pula Rama pernah menaruh kecurigaan pada Shinta sehingga meragukan kesetiaannya. Laksamana yang sebenarnya berada di luar pusaran kisah “cinta segitiga” itu, terimbas. Persaudaraan telah membawanya masuk dalam pusaran kekuasaan. Dia yang bukan putra mahkota, harus bertempur dalam peperangan yang dikomando oleh kakaknya itu.

Menjadi seorang Rama adalah sebuah konsepsi yang meletakkan manusia pada posisi yang multitafsir dan multidemensi. Di satu sisi, Rama disebutkan sebagai putra mahkota dalam sebuah kerajaan, dia juga disebut sebagai pecinta sejati, dan tak luput pula dia adalah seorang ksatria yang teguh pada prinsip.

Ada yang menyebutkan, fragmentasi karakter itu sebenarnya linear saja. Seorang raja (ataupun calon raja) mestilah bersikap ksatria, penuh cinta kasi dan ini nantinya akan bergema pada kekuasaan yang dijalankannya. Namun tentu bagi penganut Hindu, itu bukan kisah yang biasa. Dia telah masuk dalam ranah yang sakral alias suci.

* * *

Abdul Hadi Djamal, mantan politisi PAN, mengarahkan jarinya pada Rama Pratama (politisi PKS) dan Jhonny Allen Marbun (politisi Demokrat) dalam kasus yang melibatkan dana stimulus yang melibatkan duit dengan dua belas nol di belakangnya. Tak cukup di situ, dia juga menunjuk Anggito Abimanyo, seorang ekonom Departemen Keuangan yang berasal dari Universitas Gadjah Mada dan senang bemain biola.

Ada logika politik yang bertaut di sana; pemerintah memerlukan persetujuan DPR dalam sebuah program. Sebenarnya tak ada yang luar biasa dalam alur itu. Itu merupakan sistematika hubungan normal dari konsep Trias Politika; Eksekutif-Legislatif-Yudikatif. Lembaga Yudikatif baru belakangan terikut dalam hubungan itu. Itu ketika Abdul Hadi ditangkap KPK karena disangkakan korupsi.

Namun, kasus itu juga mengungkap bahwa begitu gawatnya hubungan antara parlemen dan pemerintah dalam sebuah format pemerintahan Presidensial ala Indonesia. Indonesia menerapkan kabinet presidensial justru berdasarkan sharing kekuasaan yang ditentukan sepenuhnya oleh parlemen bukan berdasarkan konsepsi dan program-program ketika si Presiden masih lagi sebagai “calon”. Hal itu menandakan, SBY tak punya platform dan program yang jelas akan dibikin seperti apa pemerintahan 2004-2009.

Para menteri yang diangkat Presiden berasal dari usulan para parpol yang duduk di Parlemen, sementara Presiden juga mesti bertindak sesuai dengan perolehan suara partainya dalam pemilu legislatif. Jadi, yang terjadi justru adalah Presidensial-Parlemen. Hubungan ini sangat merisaukan karena yang terjadi adalah sebuah pseudo, kepura-puran, semu.

Adalah wajar bila terjadi hubungan yang tegang antara pemerintah dan DPR bila hubungannya oposisional. Itu salah satu ciri negara demokrasi. Efek positif dari pola ini adalah pengawasan DPR menjadi begitu kuat terhadap kinerja pemerintahan. Efek negatifnya, pemerintahan bisa-bisa mandeg seperti di zaman Demokrasi Terpimpin gaya Soekarno.

Di mana-mana, suatu pemerintahan memang memerlukan dukungan yang kuat dari parlemen. Program pemerintahan yang kuat, jelas, tegas dan komprehensif adalah prasyarat bagi terpenuhinya persetujuan oleh DPR. Bush dan Amerika saja harus menjilat ludah kapitalismenya ketika bailout tidak disetujui oleh senat. Namun, akhirnya program itu sama-sama disetujui karena argumentasi mengenai program yang ditawarkan. Padahal, kubu yang tak setuju justru datang dari Partai Republik –di mana Bush menjadi anggotanya. Apakah Bush harus “menyiram” anggota senat yang tak setuju. Tidak. Dia justru mengandalkan dukungan Partai Demokrat yang justru menjadi lawan politiknya.

* * *

DPR memanglah institusi terkorup, namun lihatlah, program yang menyebabkan korupsi itu ada di tubuh pemerintahan. DPR tak punya kekuasaan untuk mengelola anggaran dan menelorkan program. Hal itu membuat pemerintah bak magnet bagi politisi.

Dengan kata lain, yang menyebabkan DPR itu sebagai lembaga terkorup adalah pemerintah. Jadi yang terjadi adalah hubungan simbiosis-mutualistis. Politisi tak akan membiarkan para pejabat pemerintahan lenggang kangkung menikmati program-program dan duit-duit pembangunan sendirian.

Alur itu membuat DPR dengan segala upaya akan mewarnai kabinet. Jalan untuk itu adalah fakta bahwa Presiden yang terpilih tak punya dukungan mayoritas di parlemen. SBY dan Demokrat hanya punya 7%. Sementara waktu itu Partai Golkar justru masih dikuasai Akbar Tanjung, dan bukannya Jusuf Kalla.

Karena itu, efek terburuk dari gaya pemerintahan SBY adalah tumbuh suburnya korupsi. Itu karena, hubungan pemerintah-DPR ditentukan hanya berdasarkan seimbang atau tidaknya kekuasaan di DPR. Sekali bandul tak seimbang, maka DPR akan “goyah”. Dan karena pemerintah terbelit dalam hubungan itu, pemerintah harus menyeimbangkannya kembali.

SBY menumbuhsuburkan praktek korupsi yang melibatkan DPR-pejabat pemerintah-rekanan sehingga merajalela. Dia tak punya konsep dan kemampuan untuk bersikap tegas seperti apa bentuk koalisi pemerintahan. Karena begitu rentannya koalisi itu, yang menjadi perekat sehingga relasi menjadi seimbang, adalah dengan mengikutsertakan kalangan parpol dalam program pemerintah. Itu berarti, stimulus koalisi ditegakkan dengan –kasarnya- uang.

Departemen Keuangan punya program menaikkan dana stimulus. Itu perlu persetujuan DPR. DPR akan setuju menyetujui bila ada pelicin. Bagi pemerintah, itu bukan masalah besar, toh itu sudah kesepakatan “koalisi”. Toh, kalau program tak terealisasi, pemerintah juga akan rugi dua kali. Selain akan diserang dengan buruknya kinerja perekonomian, para pejabatnya juga tak bisa menikmati keuntungan dari program itu. Jadi, ini kenikmatan bersama, alias bagaimana menikmati duit secara “bersatu”.

Sebagai anggota parpol, Abdul Hadi mustahil sendirian dalam kasus korupsi yang berasal dari dana triliunan. Ini adalah korupsi berjamaah. Di sisi lain, Indonesia memang tak patut memilih seorang Presiden yang hanya gara-gara Jusuf Kalla dan Megawati berjabat tangan, membuat seorang Presiden yang jenderal itu, langsung terbirit-birit ke toilet. Sementara, Rama Pratama tak perlulah bersumpah-sumpah membawa nama Tuhan yang suci dalam politik Indonesia yang jahiliyah ini. Hal itu hanya membuat daftar politisi busuk bertambah panjang di negeri ini. (*)