Partai Banyak Cakap

Siapa partai yang paling banyak cakap?

Ini asumsi penelitiannya: Partai dan elitnya yang paling sering muncul di media massa, mulai dari koran, majalah, tabloid, radio, internet dan seterusnya. Partai yang paling banyak selebaran, baleho dan billboardnya. Partai yang paling sering kampanye terbuka mengerahkan seluruh massanya ke jalan-jalan.

Karena dia asumsi, naikkan dia ke derajat hipotesis baru kemudian disimpulkan. Habis itu, generalisasikan saja. Soal salah atau benar, urusan kedua, yang penting metode sudah benar.

* * *

Elit parpol makin lincah mencari duit di sela-sela kampanye. Ini gejala internasional bukan lokal, nasional, maupun regional. Pemilu di Amerika Serikat saja, yang dikatakan sebagai mbahnya demokrasi, mesti mengerahkan ratusan ribu massanya dalam pertemuan akbar. Mulai dari gymnasium, lapangan olahraga, convention hall dan seterusnya. Siapa bilang untuk melakukan itu tak perlu duit? Siapa pula bilang orang Amerika tak mata duitan?

Untuk kampanye terbuka memerlukan energi dan dana yang luar biasa. Karena karakternya begitu, maka dia merupakan lubang uang bagi elit-elit politik maupun para tim sukses. Para TS akan sangat bersemangat untuk mendorong-dorong partai melakukan itu. Padahal, apa tujuannya?

Ya, cuma satu: show of force alias unjuk gigi. “Inilah kekuatan kami!”

Kampanye terbuka itu paling sedikit manfaatnya bagi pendidikan politik. Tidak ada nalar dan logika di sana, melainkan hanya emosi dan fanatisme saja. Juru kampanye bilang, “Hidup parpol!” Ya sudah, cukup sampai di situ.

Nah, bedanya dengan di Amerika, ketika calon presiden mereka ngomong, audience-nya pada diam. Itu makanya, dari kebanyakan kampanye rapat umum yang dilakukan, lebih banyak dilangsungkan di dalam gedung, bukannya di lapangan terbuka. Sound akan lebih terdengar. Itu untuk mengurangi noise communication hingga ke titik paling minimal.

Indonesia tidak. Dulu, memang pernah ada orang seperti Soekarno atau Bung Tomo yang mampu menggerakan orang dari atas podium. Syarat utamanya adalah dibutuhkan orang yang mampu menyihir peserta, tidak hanya dengan kata-kata, intonasi, tapi lebih luas lagi menggunakan retorika secara mendalam. Sekarang, politisi memang lebih banyak cakap tapi tak tahu dia apa yang dicakapkannya. Anda tak perlu belajar banyak untuk berteriak; “Hidup Parpol!”

Yang dipancing adalah emosi peserta. Emosi bukan kemarahan. Tapi mungkin kegembiraan, kesedihan, haru dan semacamnya. Tapi ingat, kalau si peserta sampai bisa menangis, itu baru tahap awal. Karena belum tentu nanti mereka akan memilih si yang bersangkutan. Sifat sebuah crowded (kerumunan) adalah tentatif lokal; artinya berlaku pada waktu tertentu dalam tempat yang tertentu pula. Itulah mengapa ketika dilakukan “zikir akbar” dan kemudian banyak orang menangis-nangis, tapi ketika pulang dan berjumpa pengemis meminta sedekah, matanya langsung melotot.

Untuk itu diperlukan kampanye tahap dua dan ini sebenarnya jauh lebih penting untuk menyehatkan iklim kampanye kita yang bobroknya luar biasa. Kampanye ini adalah common campaign.

Common artinya sama, sejajar dan semacamnya. Artinya, si juru kampanye, caleg, capres dan yang lain-lain, mesti menempatkan diri dulu sejajar dengan dengan masyarakat. Jadi kalau ketemu petani ya jangan pakai dasi. Mungkin si petani nanti akan terpana (karena ada variabel kelas dalam masyarakat yang masih feodal), namun keterpanaan tidak akan efektif karena justru dengan adanya jurang kesenjangan itu, si petani tadi menjadi antipati.

Dampak jelek yang kedua, karena “dasi” itu nanti dilambangkan dengan tingkat yang lebih tinggi, maka yang lebih rendah akan berada dalam posisi “meminta”. Dari situ bisa ketahuan, mengapa banyak orang yang berkampanye harus menyediakan duit banyak untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat yang ditemuinya. Dan itu jelas money politic. Money politic tak melulu uang, tapi juga paket sembako, iming-iming kupon sembako murah dan seterusnya.

Parpol tak ada urusannya dengan pembagian sembako, itu urusannya Bulog, mekanisme pasar, Deperindag, dan kawan-kawannya. Partai politik ya urusannya politik saja, jangan sampai bawa-bawa baju yang lain. Parpol urusannya bagaimana mekanisme itu berjalan adil dalam dataran kebijakan, pressing ke eksekutif dan seterusnya. Jadi kalau parpol sampai membagi kupon sembako, sekali lagi itu namanya “jual beli”, dan itu money politic.

Nah, konsep kesejajaran ini pun sebenarnya tak ideal. Pasalnya, eksekutif itu sejatinya “pelayan”, dan legislatif itu “wakil”. Jadi, posisinya hakikatnya lebih rendah dari masyarakat. Dengan begini, sebenarnya ditinjau posisi komunikasi, para caleg, capres atau kandidat dalam pilkada, itu adalah “komunikan”; pihak yang menjadi objek komunikasi. Karena dia objek, maka posisinya lebih banyak menerima dan mendengarkan. Tidak bisa dipakai sistem dua arah, karena posisinya sudah berbeda. Apapun cerita sebuah “diskusi” antara “guru” dan “murid”, tetap saja substansinya adalah guru sedang mengajarkan ilmu kepada murid, bukan sebaliknya.

Konsekuensi ini menyuratkan banyak hal. Pertama, rakyat mesti diperkuat dalam seluruh dimensinya. Bagaimana memperkuat posisi rakyat? Kalau dalam konteks pemilu, biarkan rakyat yang memilih, jangan partai lagi yang menentukan. Itu makanya, ketika putusan Mahkamah Konstitusi (MK) keluar, itu disebut sebagai kemenangan rakyat.

Kalau partai-partai diberi kewenangan penuh untuk memilih siapa calon yang berhak mendapatkan kursi, maka itu adalah kemunduran dan itu penipuan kepada rakyat. Partai-partai yang masih bersandar pada sistem prioritas kader partai berdasarkan mekanisme nomor urut dan “malu-malu” serta terpaksa menerapkan sistem suara terbanyak, adalah partai hipokrit. Kepada mereka-mereka ini, tak layak untuk diberikan suara.

Dengan begini, maka adalah pekerjaan setiap rakyat memelototi Daftar Caleg Tetap (DCT) sedetil-detilnya. Dari DCT akan ketahuan, siapa-siapa partai yang meletakkan kadernya hanya untuk melengkapi administrasi di KPU. Artinya, banyak caleg yang hancur-hancuran –dan ini biasanya di urutan-urutan bawah- dalam daftar itu. Yang diprioritaskan bagi partai-partai yang semula pakai nomor urut ya jelas di nomor satu.

Lihat juga faktor kelahiran dan domisili. Soal kelahiran bikinlah faktor nomor dua, tapi domisilinya ini harus berada di tengah-tengah masyarakat pemilihnya langsung. Karena kalau orang itu tak lahir di lingkungan kita, tapi sangat concern dengan lingkungan kita karena dia tinggal bersama-sama kita, maka dia layak pilih. Nah, kalau dua-duanya tidak terpenuhi, ya, tak usah dipilih. Karena orang-orang seperti itulah penjual-penjual rakyat.

Pertanyaannya, apakah masyarakat kita sudah sekritis itu? Ya, belum, wong masih banyak yang “tanda tangan” itu pakai cap jempol kok! Yakinlah Anda, di Indonesia ini, rumus untuk berkuasa adalah membuat rakyat terus bodoh. Orang bodoh ya bisa dibodoh-bodohi.

Adalah tugas setiap orang yang pernah sekolah atau sedang sekolah untuk menyebarkan pengetahuannya kepada seluruh masyarakat. Ilmu jangan dinikmati sendiri. Itu tugas-tugas cendekiawan muslim, kata Ali Shariati. Dan itu nanti yang akan ditanya di akhirat kelak. Kalau Anda masih percaya sama akhirat! (*)