Dua Jenderal

Hanya ada dua jenderal besar di negeri ini: Jenderal Besar Abdul Haris Nasution dan Jenderal Besar Soeharto. Yang pertama putra asli Tapanuli, kelahiran Hutapungkut, Kotanopan, Tapanuli Selatan dan yang satu lagi kelahiran Kemusuk, Yogyakarta.

Kalau latah, keduanya bisa dianggap sebagai poros kekuatan para jenderal, satu jenderal Jawa dan satu jenderal Batak. Kalau lebih latah lagi, keduanya laksana bandul kekuatan antara kekuatan politik pulau Jawa dan luar pulau Jawa (termasuk bagian Timur dan Barat). Nasib keduanya jauh berbeda, yang sama adalah kini keduanya telah almarhum.

Dengan latar belakang kelahiran yang berbeda, entah mengapa, keduanya juga digambarkan sejarah sebagai jenderal yang saling bertolak belakang. Jenderal Nasution adalah jenderal yang hendak dibunuh (dalam peristiwa G-30-S/PKI) dan sebaliknya, Jenderal Soeharto adalah sesosok militer yang disebut-sebut buku cerita sebagai jenderal “pembunuh” (mulanya berkembang pasca penumpasan G30-S/PKI juga).

Kita tidak sedang membicarakan pembunuhan yang dilakukan militer, karena salah satu modus kerjaan militer, ya, itu, membunuh. Tentu saja, pembunuhan yang dilakukan di luar koridor hukum dan peraturan militer, tidak ada dalam kamus militer. Malah-malah bisa diajukan ke mahkamah militer. Jadi, kalau ada militer yang membunuh di luar aturan, persoalannya bukan sekedar pelanggaran hak-hak asasi manusia semata, tapi juga melanggar peraturan paling dasar alias substansif dari korps militer sejak zaman dulu kala dan di manapun itu.

Dalam buku Memenuhi Panggilan Tugas Jilid 5, AH Nasution yang sering dipanggil Pak Nas itu, mengungkapkan bagaimana sebenarnya seharusnya sikap seorang yang bertugas di militer dalam “pembunuhan” itu. Suatu saat, TNI berhasil meredam pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) Kartosoewirjo. Memang, sang pentolannya, Kartosoewirjo belum tertangkap. Di dalam rapat kabinet yang juga dihadiri Pemimpin Besar Revolusi, Soekarno, terjadi kericuhan. Banyak yang beranggapan, terutama dari golongan komunis (menurut Nasution dalam bukunya itu, DN Aidit, Ketua PKI juga hadir dalam pertemuan itu), meminta agar seluruh anggota DI/TII dihabisi saja. Kata-kata “habisi” sudah pasti bermakna dibunuh.

Mereka beralasan, karena hal itu adalah pemberontakan yang bermakna makar atau ingin memisahkan diri dari negara kesatuan RI, maka hukuman itu akan memberi efek jera kepada pelaku maupun mereka-mereka yang punya pikiran ke arah itu. Sebagai Menhankam yang mengomandoi seluruh kesatuan TNI dan pertahanan negara, Nasution menjadi sasaran permintaan itu. Namun, sampai panas pembicaraan, Nasution belum juga memberikan pendapatnya dan menanggapi secara langsung. Barulah ketika tiba giliran dia berbicara, Nasution ternyata tidak berbicara dengan ciri khas militer; meletup-letup penuh gaya doktrinasi dan instruksi.

“Selama saya bertugas di TNI, saya mendidik anak buah saya dengan sikap ksatria. Orang yang sudah kalah, jangan lagi diludahi,” kata dia. Pelan tapi tegas.

Sontak, ruangan rapat menjadi hening dan tak ada yang membantah dan ingin mendebat. Rapat lalu dilanjutkan. Keputusannya adalah para pemberontak harus dihukum namun dengan landasan mereka diminta untuk pulang ke pangkuan ibu pertiwi. Itu pula yang disampaikan TNI kepada pentolan DI/TII Jawa Barat, Kartosoewirjo; kembali ke pangkuan ibu pertiwi. Kartosoewirjo menolak, melawan dan dia kemudian harus mati.

Pasca rapat itu, diceritakan oleh Nasution, DN Aidit mendatangi dia dan kemudian memberi semacam klarifikasi. Menurut Nasution, DN Aidit dan teman-temannya yang lain merasa tertohok dengan kata “ksatria” yang ditekankan Nasution.

Perbedaan pandang ideologi dan konflik yang terjadi antara TNI-AD dan PKI membuat DN Aidit dan Nasution, kemudian bertemu di arena “pembunuhan” lainnya; peristiwa 1 Oktober. Untuk menggapai kekuasaan di Indonesia, Nasution sebagai pemimpin tertinggi militer (posisinya hanya bisa dilewati oleh Presiden Soekarno sebagai panglima tertinggi militer), memang “harus” dibunuh oleh DN Aidit. Aidit telah melakukan apa yang harus dilakukannya untuk menguasai perpolitikan Indonesia.

Saya yakin, bila Nasution terbunuh dalam peristiwa 1 Oktober itu, maka Soekarno pun akan masuk daftar pembunuhan juga. Ini cerita soal kekuasaan dan teori yang paling “realistis” untuk merebut kekuasaan, di manapun itu, adalah machiavelisme. Pasca pemakaian metode machiavelis, maka pekerjaan selanjutnya adalah menerapkan apa yang sudah dilakukan oleh Kaisar Perancis sebelum revolusi Perancis abad 18, Louis XIV, yaitu L’etat c’est moi; negara adalah aku, aku adalah negara.

Para penganut paham Machiavelisme sudah pasti paham, pengambilan kekuasaan tidak masuk dalam kerangka “halal-haram” sehingga kalimat “penghalalan segala cara” sebenarnya tidak tepat. Inti machiavelisme adalah semua harus dilakukan (baik buruk maupun jelek, sah atau tidak sah) untuk merebut, mempertahankan dan memperluas kekuasaan. Jadi apa yang dilakukan Aidit adalah dalam kerangka itu; semua cara harus dilakukan.

Puji bagi Allah, Nasution tidak terbunuh dalam peristiwa 1 Oktober. Secara fisik, Aidit justru yang harus mati. Itu akibat, datangnya seorang jenderal baru, yang secara “tiba-tiba” dan legal, mengambil alih semua yang harus dilakukan atau dalam bahasa Supersemar “mengambil segala tindakan yang dianggap perlu”, untuk mengembalikan situasi keamanan. Itulah landasan hukum bagi terbunuhnya Aidit dan hampir sebagian besar anggota dan kader PKI. Namun kemudian, efek ikutan dari Supersemar yang menjadi tonggak berdirinya sebuah masa yang disebut “orde baru”, justru juga menghantam balik Jenderal Nasution. Waktu itu, pasca menjabat sebagai Ketua MPRS, Nasution yang tergabung dalam barisan (di antaranya banyak para Jenderal) Petisi 50 dan menjalani hidup dalam sebuah masa yang diistilahkan oleh Letjend KKO Ali Sadikin (almarhum), matinya “hak-hak perdata” mereka para peneken petisi.

* * *

Aku adalah negara, adalah tabiat dari rezim Soeharto. Pengandaian diri sebagai satu-satunya sumber hukum yang membuatnya menjadi ruang terpisah dari hukum itu sendiri, menjadikan otorianisme, totaliterisme dan egosentrisme. Dia berbiak dari pandangan filsafat kenegaraan theokrasi. Seperti yang terjadi di zaman Mesir, Fir’aun mengandaikan dirinya sebagai tuhan ataupun wakil tuhan. Dia tidak berada di puncak piramid, tapi dia adalah “Ra”, dewa matahari, dewa tertinggi yang disembah rakyat Mesir. Itu maknanya, posisi Fir’aun ada setelah ujung puncak piramid; dia berada di luar piramid itu sendiri. Itulah sebabnya, Soeharto tidak bisa dijangkau oleh hukum, karena dialah pembuat hukum itu sendiri; persis sama seperti posisi Fir’aun itu dulu kala.

Maka begitu si jenderal ini bertitah, seluruh isi piramid akan berguncang dan harus melaksanakan kehendak si dewa ini. Si Jenderal ini sudah merasa sebagai “titisan” Tuhan dan kemudian bertindak sebagai pelaksana ketuhanan itu sendiri. Tak akan ada yang bisa membantah, karena hukumannya sudah jelas; membangkang pada tuhan, nerakalah tempatnya. Dus, orang-orang yang dikomando oleh para jenderal yang menyembah paham teokrasi dan fir’aunisme itu, adalah orang-orang yang sudah mati akal sehatnya. Mereka memandang si jenderal ini, seperti memandang “tuhan” mereka sendiri. Sesembahan dan sesajian terus dipanjatkan karena keterpanaan akan sosok sang jenderal yang diyakini mereka sebagai perlambang ketuhanan.

* * *

Dua orang jenderal ini, dulu, setiap tahunnya selalu saya tonton dalam film Pemberontakan G30-S/PKI karya sutradara Arifin C Noer (almarhum). Selalu terbayang-bayang, bagaimana Jenderal Nasution melompat pagar rumahnya. Bagaimana pidatonya saat penguburan jenderal-jenderal pahlawan revolusi, telah membuat saya merinding. Walau, selalu juga kening saya mengernyit, karena dalam film itu, begitu luar biasanya Soeharto mengerdilkan peran Jenderal Nasution dan jenderal-jenderal lainnya dalam sejarah revolusi di Indonesia ini.

Juga, dari film itu, melintas-lintas kekaguman atas sikap ksatria-nya (mendiang) Mayjend Donald Isaac Panjaitan ketika ditembak saat berdoa. Saya tak peduli, apakah kisah itu betul atau tidak, dikarang-karang atau bukan. Tapi bagi saya, Jenderal Panjaitan telah menunjukkan apa yang harus dilakukannya; bersumpah setia pada negara, dan juga bersumpah setia pada Tuhannya. DI Panjaitan adalah seorang jenderal kristen yang saya kagumi.

Saya mungkin tak terlalu mafhum soal riwayat hidup Jenderal Nasution dan Jenderal DI Panjaitan ini, dua di antara sedikit jenderal-jenderal yang telah dilahirkan bumi Tapanuli yang telah menunjukkan ksatriaannya pada negara. Ah, tapi di manakah kita bisa mendapatkan potongan-potongan sejarah yang benar di negeri ini? Sejarah, toh, tak lepas dari persepsi … (*)