Terorisme “Bangsa” Protap

Innalillahi wa innailahirojiun. Berpulanglah ke rahmatullah, H Abdul Azis Angkat, Ketua DPRD Sumut, seorang politisi yang diakhirnya hayatnya dikenang sebagai orang yang tegas, putus syaraf takutnya walau dihadang ribuan demonstran. Ribuan orang “barbar” telah menyerbu kantor DPRD yang waktu itu sedang bersidang. Dan apakah Azis Angkat, seorang yang dipilih menggantikan H Abdul Wahab Dalimunthe lari tunggang langgang? Tidak, ternyata. Dia lebih memilih berhadapan langsung dengan para penyerbu itu, mendatanginya, menanyakan apa maunya. “Pokoknya, sekarang kau harus meneken rekomendasi paripurna Provinsi Tapanuli!” seru mereka.

Azis Angkat menggeleng. Dia tidak mau. Dia tidak bisa mengatasnamakan sebuah rekomendasi yang berkop surat DPRD Sumut bila tidak atas izin dan putusan dari sebuah paripurna. Azis Angkat sadar kalau dia bukanlah DPRD itu sendiri. Dia hanyalah seorang ketua dari suatu lembaga yang di dalamnya bermukim puluhan anggota dewan yang punya hak sama dengan dia. Dia berdiri di atas asas legalitas. Karena hukum itu pula, dia berani mengatakan tidak pada ribuan demonstran barbar itu.

Namun, sikap itu memang menuai resiko. Dia dipukuli, ditampari, diinjak. Maki dan caci jangan ditanya lagi. Akibatnya, nafasnya pun sesak dan dia disekap di dalam suatu ruangan dewan. Akses ke luar gedung dewan, sudah diblokir oleh demonstran barbar. Dadanya terus sesak, tapi dia lebih percaya pada polisi yang akan menjamin keselamatannya. Walau dia pasti tahu, kalau jumlah polisi sangat sedikit, tak seimbang dengan jumlah demonstran. Dia terpaksa menunggu di ruangan itu. Tapi bibirnya sudah mulai membiru dan dia terus kesakitan. Yang lainnya melihat kondisi kader Partai Golkar itu sudah kepayahan. Mereka langsung mengambil putusan, kalau bangsa “barbar” itu mesti diterobos apapun resikonya. Ketua DPRD harus diselamatkan.

Namun, dia memang tak terselamatkan. Setelah dipukuli, disekap dan tak dibolehkan keluar ke rumah sakit, jantungnya tak berdegup lagi. Dia wafat dalam suatu kondisi yang lebih mirip dengan pembunuhan berencana itu. Azis, pak haji dari kabupaten Dairi itu, sebuah wilayah yang justru dimasukkan dalam daerah “provinsi Tapanuli”, harus “terbunuh” oleh para barbarian beratas nama “Tapanuli”.

Terorisme
Disebut-sebut, mereka yang menyerbu DPRD Sumut konon ada yang berasal dari mahasiswa. Mereka pun latah menyebut itu gerakan mahasiswa. Mereka telah lupa, gerakan mahasiswa sejak 1966, 1970-an, 1980-an dan 1998, tidak pernah mengambil korban jiwa kepada pihak yang melawan perjuangannya. Pada reformasi 1998, mahasiswa bahkan menduduki seluruh gedung DPR, namun, sejarah memberitakan kalau tak ada satupun korban, baik dari kalangan anggota dewan, sampai kepada sang ketua. Demonstrasi 1966 juga begitu. Tak ada korban yang diambil mahasiswa dalam demonstrasi-demonstrasi itu.

Namun, semua warta tahu, kalau orang yang membunuh demi terlaksananya nafsu dan kehendak adalah sebuah gerakan teroris. Gerakan yang menghalalkan segala cara. Dia bukan tergantung dari banyak atau tidaknya korban yang terbunuh, karena walaupun satu orang yang melayang nyawanya demi kehendak dan nafsu kekuasaan semata-mata, nafsu untuk berkuasa penuh syahwat yang busuk, maka dia sudah masuk kategori terorisme.

Sejatinya, terorisme adalah si penebar ancaman, si penabur bibit-bibit ketakutan dan mereka-mereka yang tanpa belas kasihan mengambil nyawa korbannya tanpa ampun. Gara-gara demonstrasi para teroris itu, anggota dewan merasa was-was untuk bekerja dan menerima unjuk rasa. Karena, jangan-jangan mereka pun akan bernasib sama dengan Azis Angkat.

Tidak hanya anggota dewan saja yang dilingkupi was-was, karena seluruh masyarakat pun harus ketakutan. Takut untuk mendatangi DPRD, karena mereka bakal disangka akan juga berbuat hal yang sama dengan para demonstran barbar itu. Takut untuk menyampaikan pendapatnya dan aspirasinya.

Kalangan media pun jangan-jangan dilingkupi ketakutan. Jangan-jangan kalau mereka tidak mendukung suatu wacana dan gerakan politik, kantor-kantor dan nyawa-nyawa para jurnalis pun bisa-bisa ikut terancam. Itu karena media pun telah diperalat menjadi alat propaganda para pecinta terorisme itu. Jangan-jangan, kantor mereka pun akan dihancurkan seperti yang terjadi pada kantor DPRD Sumut. Jangan-jangan, mereka pun dipaksa untuk membikin berita dan menyebarluaskan informasi yang diinginkan oleh sang demonstran.

Jangan-jangan, para mahasiswa pun sudah mulai takut memakai jaket almamaternya. Karena ternyata, jaket almamater itu pun sudah dikotori oleh darah-darah kaum teroris pemaksa kehendak. Jangan-jangan mahasiswa sudah takut untuk kuliah, takut untuk kritis, karena nantinya mereka bisa-bisa diangkut ke sel-sel penjara, akibat refresifnya pihak keamanan menanggapi suatu wacana politik supaya “kejadian yang sama tak terulang lagi”.

Jangan-jangan, mereka-mereka yang selama ini berjualan aman di dekat gedung DPRD, sudah takut menggelar dagangannya di sana. Jangan-jangan, tak hanya mereka, tapi warga biasa pun takut melintas di depan gedung dewan, gara-gara trauma dan terngiang-ngiang pada ngerinya perilaku politik barbar itu. Jangan-jangan, semua pihak kini telah takut pada DPRD dan sebaliknya DPRD pun takut pada warganya sendiri.

Teror memang telah terjadi. Sahlah sudah, kalau terorisme bukanlah doktrin agama, karena perilaku teror kemarin, hanya dilakukan oleh mereka yang tak punya agama. Titik. (*)