Raja Inal Siregar


… Bagi orang “pusat”, pemekaran tidak diartikan semangat untuk membangun, namun lebih bermakna “penyempitan kekuasaan” …

raja-inal-siregar-1

Langit begitu teriknya, namun mendung sudah menggantung di hati setiap orang di tanah Sumatera Utara ini. Berjalan-jalan di Kota Medan, dari Lapangan Merdeka yang penuh café, hingga Balai Kota yang dibelakangnya membonceng mall yang dibangun oleh orang Singapura, lintasan jalan Raden Saleh, menuju Imam Bonjol, jalan Jenderal Sudirman dan membelok ke jalan Diponegoro. Di sana, megahlah menjulang kantor gubernuran yang lebih satu dasawarsa lalu duduk seorang sosok bernama Letjend Purn H Raja Inal Siregar (almarhum).

Untuk orang di luar Sumatera Utara, nama itu masih selintas-lintas di lembaran buku sejarah yang catatannya sudah sedikit usang. Dia adalah mantan Gubernur Sumatera Utara yang lahir pada 5 Maret 1938 dan wafat dalam insiden jatuhnya maskapai milik militer, Mandala Air, pada 5 September 2005. Dia menjabat menjadi gubernur selama sepuluh tahun, sejak 1988 hingga 1998, setelah menjadi panglima daerah militer (Pangdam) Siliwangi yang kharismatis.

Di usianya yang baru 46 tahun, dia sudah dipercaya menyandang bintang satu dengan menjadi Pangdam XIII Merdeka-Manado. Setahun kemudian, dia diangkat menjadi Pangdam Siliwangi. Cuma ada dua orang Batak yang bisa sampai ke posisi itu, saat itu, dia dan Jenderal AH Nasution. Namun, Soeharto memutuskan lain. Oleh panglima tertinggi TNI yang duduk di puncak kekuasaan sentralistis, dia diperintahkan “pulang kampung”. Dia didudukkan menjadi gubernur. Pasca itu semua, Pangdam dan Gubernur, dia menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI 2004 hingga akhir hayatnya.

Raja Inal memang adalah seorang raja. Dialah yang menggenggam konsep “marsipature hutana be” yang berarti membangun kampung sendiri dan mengajak seluruh orang Sumut, tak peduli dia dari suku Batak, Melayu, Karo, Minang, Tionghoa sampai India, beragama Islam, Kristen, Hindu, Budha maupun Sikh. Dialah yang memulai menggagas untuk memindahkan Bandara Polonia Medan ke sebuah hamparan tanah di tepi laut, bernama Kualanamu, sebuah areal asing yang perlu kacamata tebal untuk melihatnya di peta Sumatera dan apalah lagi Indonesia. Dia pula yang pada 1994 lalu mengemukakan perlunya menghubungkan antara luasnya daerah Sumatera ini dengan ruas jalan tol Medan-Tebing Tinggi dan Medan Binjai.

Sumut menumpahkan air matanya ketika dia wafat. Peristiwa Mandala Air di 2005 itu memang langsung “menghabisi” putra terbaik Sumut dari tiga kalangan sekaligus. Ulama H. Abdul Halim Harahap, Gubsu kelahiran Melayu HT Rizal Nurdin dan dia sendiri, Raja Inal Siregar.

Dia tak cuma meninggalkan empat orang anak, Hotmaria Siregar, Riri Rosalina Siregar, Yuriandi Siregar dan Siri Yulita Siregar, namun ditinggalkannya juga seluruh rakyat Sumatera Utara ini.

* * *

Optimisme pembangunan di daerah tak boleh padam. Marsipature Hutana Be adalah sebuah semangat dan program kalau setiap orang mestilah tahu akar muasal dirinya. Dia tak jauh beda dengan budaya mudik yang rutin terjadi kala Idul Fitri. Kala itu, kala lebaran, saat setiap orang berhari raya setelah sebulan berpuasa di bulan Ramadhan, tiba-tiba ada kerinduan untuk kembali ke asal, ke suatu ruang yang fitrah, yang suci, kepada mereka yang melahirkan, kepada mereka-mereka yang telah mendidik kita, memelihara dengan linangan air mata, tenaga, daya, uang dan “darah”.

Setiap orang-orang yang merantau, apakah itu orang dari Pahae ke Medan, ataukah orang Medan yang di Jakarta, ataukah orang asal Tapanuli lahir di Jakarta dan tinggal di London, tak akan habis-habisnya merasakan kesedihan yang menyayat ketika melihat daerah-daerah tempat asal ompung-ompungnya, mamang dan inang-inangnya, bapak-bapaknya, nande-nandenya, kakek dan neneknya, tak beranjak-beranjak dari abad kegelapan. Daerah yang dulunya di zaman kolonial hanya berjalan tanah, kok, di abad millenium ini masih juga “beraspalkan” tanah? Sungai-sungai yang dulunya di atas ada jembatan kayu, lho, kok di zaman abad millenium ini malah sama sekali tak punya titi?

Dan tiba-tiba, emas-emas mereka yang mengalir di sungai-sungai yang mereka renangi dulu ketika kecil, tiba-tiba diangkut ke Jakarta tanpa sedikitpun bisa di leher dan pergelangan mereka. Tiba-tiba minyak-minyak mereka di Pangkalan Brandan sana, yang merupakan pertambangan minyak pertama di negeri ini, lho, kok kini seperti habis manis sepah dibuang? Tiba-tiba tanah-tanah mereka yang dulu mereka biasa bermain patok lele, kini sudah berdiri perkebunan-perkebunan beribu-ribu hektar, dan tiba-tiba pula mereka-mereka itu ditanyai soal sertifikat tanah mereka. Ada apa ini? Kok bisa begini wajah “ibuku”?

* * *

Pembangunan di daerah memang tak selayaknya di-remote dari Jakarta. Apalagi, pusat itu memanglah bermacam-macam tabiatnya. Orang-orang di tingkat Jakarta, menganggap orang-orang di Sumut dan Medan adalah “daerah”. Seterusnya juga begitu hingga ke titik bawah. Orang-orang di provinsi menganggap orang-orang di Tapanuli Selatan itu sebagai orang “daerah”. Hal ini merupakan akibat langsung dari dikotomi “kota” dan “desa” yang begitu parahnya terjadi akibat sentralisasi kekuasaan di zaman Soekarno dan Soeharto; selama Indonesia ini merdeka.

Bagi orang “pusat”, pemekaran tidak diartikan semangat untuk membangun, namun lebih bermakna “penyempitan kekuasaan”. Dua hal ini –pemekaran dan penyempitan- tak akan ketemu, karena faktor sejarah serta buruknya pemerataan pembangunan.

Kesalahpahaman kedua adalah diyakininya pemekaran daerah itu sebagai bibit-bibit separatisme. Istilah itu memang disengaja, karena itu istilah hukum dan nantinya akan dibawa-bawa ke ranah “makar”. Itu ‘kan tolol luar biasa. Orang mau membangun daerah kok dibilang mau makar? Karena itu, konsep “separatisme” pastilah dan justru telah dijadikan senjata pusat untuk menghambat pembangunan di daerah. Yakinlah, itu sebenarnya keluar dari pengkonsumsi pemikiran kapitalis, bagaimana agar terjadi penumpukan modal di istana tertentu saja.

Ingatlah, pemekaran juga bukan ditujukan untuk membuat jabatan-jabatan baru. Jabatan-jabatan itu sejatinya hanya sebuah konsekuensi logis saja dari terbentuknya sebuah daerah yang baru. Apa mau elit politik dan pejabat-pejabat di Jakarta itu berjalan-jalan kaki di tengah tandusnya bumi Tapanuli Selatan sana? Tak masuk di akal sehat kalau sebuah pembangunan pelabuhan di Tanjung Balai, Asahan, harus terhenti hanya gara-gara elit di Jakarta sana sedang berkelahi.

Dikotomi “daerah-pusat”, “nasional-lokal” harus dihentikan. Jangan sampai Jakarta harus selalu memaksakan kehendak kepada rakyatnya di seluruh daerah di Indonesia ini. Kita tentu tak mau benih-benih ketidakadilan pembangunan terus terjadi, sementara elit politik di Jakarta masih asyik berkelahi memperebutkan kue-kue pembangunan dan hanya menjadikan warga di masing-masing daerah yang ber-KTP Indonesia sebagai “budak-budak pembangunan” semata.

* * *

Meski demikian, makna pemekaran daerah telah dinodai dengan sengaja oleh insiden Protap di DPRD Sumut kemarin. Ketua DPRD Sumut, H Abdul Aziz Angkat, telah “dibunuh” oleh mereka-mereka yang menyangka bahwa pemekaran daerah sebagai sebuah konsep untuk memisahkan diri. Ini sejatinya bukan pemisahan, kawan, tapi membuat ruang pembangunan daerah bisa lebih terukur dan terfokus. Jangan salah artikan pemekaran itu, karena hakikat terbentuknya provinsi baru di daerah Sumatera Utara tak bisa dilepaskan dari bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Namun, inilah yang menjadi bukti dari masih kuatnya sentralisasi kekuasaan yang masih terus ingin diatur dan dinikmati oleh pusat-pusat kekuasaan. Protap, Protabar, Provinsi Sumatera Tenggara, Provinsi Aslab dan seterusnya, harus dipahami sebagai sebuah cara anak-anak bangsa ini ingin membangun daerahnya masing-masing, daerah kelahirannya, dengan penuh kesungguhan, ketulusan dan totalitas.

Sang raja, yang menelurkan konsep marsipature hutana be dengan hatinya, dengan keinginannya yang kukuh dan kuat, dengan semangatnya selama sepuluh tahun kepemimpinannya di Sumut dulu, sudah memerinci bahwa pembangunan di seluruh pelosok harus dilakukan oleh anak-anak bangsa itu sendiri. Bukanlah kita menjadi budak bangsa lain, tidaklah kita ditadkirkan jadi jongosnya negara-negara lain.

Kini, ratapan sebagian orang di depan pusaranya harus dilantunkan di bawah pandangan dingin burung-burung pemakai bangkai. Dingin, hening dan sunyi. Lamat-lamat, adzan melantun tenang dari corong mikropon mesjid Agung Medan: Hayya ‘alal falah, marilah menuju kemenangan. Berbisik-bisik dia, bernyanyi kecil nan lirih: “Raja sudah memaklumkan, bangunlah daerahmu. Bangunlah, karena engkau adalah anak dari bangsamu sendiri. Oleh anak bangsanya sendiri, untuk bangsamu sendiri… “ (*)

4 thoughts on “Raja Inal Siregar

  1. Turut Bela Sungkawa Atas Meninggalnya Pak A Aziz Angkat.

    Flash back Pemilu 2004, di Sumut khususnya wilayah Tapanuli termasuk Sibolga/Tapteng: Partai Golkar menjual ide berani Propinsi Tapanuli dalam setiap kampanye. Dijanjikan ProTap akan jadi kalau Golkar menang di wilayah Tapanuli khususnya dan Sumut umumnya. Berapi-api orator-orator ulung seperti Bang Akbar Tanjung (tokoh yg seharusnya paling bertanggungjawab!!), A Wahab Dalimunthe, Chandra Panggabean (ex yg pindah ke PPRN), dan caleg lain menyerukan pilih Golkar untuk wujudkan ProTap. Akhirnya Golkar menang telak di daerah yg secara tradisional basis PDI(P).
    Banyak juga kawan-kawan dan sanak keluarga yg mantap nusuk Golkar, padahal sebelumnya mereka maniak partai lain.

    Itu 4-1/2 tahun lalu. Tapi hingga sekarang, janji itu tinggal janji. Seperti debu dikibas angin di jalanan. Rasa kecewa yg sangat dalam pada Golkar, tapi tetap berpengharapan pada janji-janji yang di ulur-ulur Ketua A Wahab Dalimunthe, dan terakhir Pak A Aziz Angkat.

    Ah..seandainya anggota dewan (khususnya dari Golkar) berkaca diri, mungkin tidak seperti ini kejadiannya. Akhirnya Pak Aziz Angkat-lah yang diincar untuk pelampiasan, sebab akumulasi di atas…

    Harusnya jangan anarkis…
    Menang jadi arang, kalah jadi debu.

    Like

  2. Turut berduka cita atas meninggalnya bapak Abdul Aziz Angkat.
    Betul..untuk maju tidak selalu membentuk propinsi sendiri, seperti yang dituntut para preman dan brutal itu.
    Banyak cara, ya salah satunya “masipature hutana be” yang dicanangkan bapak Raja Inal Siregar.

    agree.🙂

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s