Indonesia dan Islam, Cermin yang tak Seharusnya Dibelah

Majelis Ulama Indonesia (MUI) memang telah mementik emosional umat muslim. Saya termasuk orang yang “marah” dengan fatwa nyeleneh itu. Suatu hari saya dan teman-teman ditemani teh, kopi dan pisang goreng, mendiskusikan ulang soal fatwa politik dari MUI itu. Asap-asap rokok pun mengepul-ngepul.

Dalam diskusi itu, ada yang pro banyak yang kontra. Kami membatasi pembicaraan tidak menyangkut pada hal-hal fiqh. Karena dari diskusi itu, kami berpandangan bahwa urusan fiqh tidak tepat diletakkan untuk melihat fatwa politik MUI. Fatwa politik berbeda kasusnya dengan penarikan fatwa misalnya pada haram atau tidaknya babi.

Waktu itu, kami yang berkumpul berasal dari ragam ranah pemikiran. Ada yang sekuler, ada yang tradisional, ada yang fundamentalis, moderat dan ada pula dari kubu Islam holistik. Pemikiran melintas-lintas, diskusi toh semakin hangat kalau ada perbedaan perspektif dan hipotesis.

Kawan saya yang sekuler – mereka sebenarnya bukan “kawan” karena jauh lebih senior dan masuk level guru-guru saya – menganggap, tidak perlu ada campur tangan agama dalam kehidupan politik. Agama adalah suatu hal yang suci karena itu jangan sampai di bawa-bawa ke ranah politik yang penuh kekotoran. Membawa agama ke politik justru menjadikan agama sebagai ladang hujatan, ladang pertempuran dan akibatnya agama pun jadi penuh dengan tangan-tangan kotor manusia. Alasannya memang benar. Sejarah sudah membuktikan Islam justru semakin mundur ketika hadits-hadits palsu bertebaran hingga sekarang. Pembenaran atas nama agama adalah konsekuensi dari ditariknya agama ke ranah sosial politik.

Yang lain menganggap, sekulerisasi agama justru menjadi biang kemunduran politik. Politik itu sebenarnya tidak kotor, karena politik justru diperlukan untuk menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kotor itu adalah perilaku elit. Itu sudah ranah akhlak. Karena itu ranah akhlak, maka agama mau tak mau, harus ikut serta dalam arus itu. Kalau agama dikeluarkan dari kehidupan sosial politik, maka agama tak lebih hanya menjadi semacam “keset kaki” saja. Moralitas yang dibawa agama seharusnya juga diterapkan dalam kehidupan politik. Karena itu, yang perlu dilestarikan adalah nilai-nilai keberagaman mesti dapat jaminan dalam kehidupan politik.

Yang fundamentalis lebih dahsyat. Penarikan kesimpulannya sebenarnya berasal dari ranah tradisional, tapi dia jauh lebih berani. “Lha, justru karena agama itu sangat suci, maka kesucian itu mesti dimasukkan seluruhnya dalam sebuah sistem. Negara Islam mesti terbentuk!” kata dia. Dia bilang, politik is the real politic. Karena itu, dalam politik, naif adalah barang haram. Kalau satu kelompok mau memasukkan idenya untuk terlaksana, maka dia mesti merubah, mengambil, dan menguasai sistem itu. Lebih besar dari itu, agar sistem itu bisa terlaksana, maka sistemnya mesti dilestarikan dalam ketetapan hukum. Negara Islam adalah konsekuensi yang logis untuk itu.

Saya terang menyetujui lintas pemikiran-pemikiran tersebut. Saya menganggap kalau Islam adalah agama yang sudah sempurna sehingga tak perlu digugat-gugat lagi. Karena itu pula adalah kewajiban meletakkan sendi-sendi Islam dalam kehidupan berbangsa bernegara secara totalistik. Islam itu mengatur dari hal-hal seperti cara buang air hingga bagaimana cara mengambil keputusan dalam suatu negara. Islam juga menyebutkan soal organisasi dan perkumpulan. Islam juga membicarakan soal bangsa-bangsa, namun Islam juga mengutamakan keindahan seni, budaya dan cinta.

Karena luasnya jangkauan Islam itu, maka hal-hal seperti “negara Islam” berada di dalam laci tertentu dari banyaknya laci-laci pembicaraan Islam. Karena itu pula, dalam hal-hal tertentu saya lebih menyetujui pandangan kaum tradisionalis dan fundamentalis daripada kaum moderat dan sekuler. Saya berpandangan, menyisihkan agama dari kehidupan sosial politik justru mengkerdilkan pengertian agama itu sendiri. Soal-soal seperti justifikasi ayat-ayat dan penerepannya, memang tak bisa dianggap sepele, namun itu dinamika. Toh, Islam sendiri sudah punya perangkat yang jelas untuk menghempang hal itu.

Namun, pemikiran itu juga memang tidak serta-merta membawa persepsi yang saya kira terlampau buru-buru, bahwa di Indonesia ini harus berdiri negara Islam. Dibutuhkan pengkajian yang luar biasa komprehensif hingga didapatkan formula yang tepat dan tegas untuk menafsirkan ulang Islam. Persoalan yang utama saat ini adalah apakah Islam di Indonesia itu sendiri sudah mampu menjawab persoalan-persoalan modernisasi saat ini dan punya kemampuan untuk memprediksikan serta merancang kehidupan yang lebih baik di masa akan datang.

Saya kira kita belum sampai di sana. Kaki kita masih tersangkut pada minimnya pendidikan yang dinikmati oleh umat Islam. Kita tidak perlu malu mengakui kalau sebagian besar umat Islam Indonesia level pendidikannya masih rendah. Itu karena Islam di Indonesia adalah mayoritas. Indonesia itu miskin, karena itu pula umat Islam masih di bawah garis kemiskinan. Itu persoalan yang ada di Indonesia ini bahkan sejak Indonesia itu sendiri belum berdiri kukuh. Itu persoalan nyata, tak perlu ditutup-tutupi. Justru itu ada untuk dipecahkan.

Melihat Indonesia adalah melihat kondisi Islam juga. Persoalan Indonesia adalah persoalan Islam. Indonesia dan Islam ibarat cermin. Dua-duanya tidak bisa saling menyalahkan sehingga kemudian “membelah cermin”.

* * *

Jalan pemikiran itu akan membawa kita pada pandangan bahwa kita tidak boleh berkelahi dengan pemeluk agama lain di Indonesia ini. Umat Islam tidak diperbolehkan sedikit pun menyinggung-nyinggung kepercayaan agama lain. Yang wajib diurusi oleh setiap umat muslim kepada umat agama lain adalah persoalan kehidupan berbangsa dan bernegara. Persoalan kemiskinan dan kebodohan yang dialami pemeluk agama lain, adalah persoalan kita juga, sama seperti kita juga harus malu kepada kondisi yang dialami umat Islam sendiri. Ini bukan persoalan kuantitatif, siapa paling banyak yang bodoh atau siapa paling sedikit miskinnya. Itu pemikiran inlander, orang yang sudah terjajah mentalnya. Orang-orang seperti itu akan terkesima dengan propaganda pemerintah yang dengan bangganya menyebutkan kemiskinan di negeri “hanya” 15%. Kita lihat memang “kecil”, tapi bisakah Anda bayangkan jumlah 15% dari 220 juta lebih itu adalah lebih dari 33 juta orang? Bisakah Anda bayangkan puluhan juta orang itu dikumpulkan dalam satu pulau di Indonesia ini dan semuanya tidak bisa makan?

Buanglah jauh-jauh pemikiran statistika “anak-anak” itu. Islam sudah mengajarkan, siapapun itu harus diangkat dari jurang kebodohan dan kemiskinan. Islam tidak pernah menghitung-hitung berapa yang harus diangkat, karena bagi Islam satu orang yang tidak makan, satu orang yang tidak sekolah adalah bencana.

Bingkai Islam holistik seperti ini, akan membawa Indonesia lebih damai. Kita tidak ingin menuntut pemeluk agama lain untuk percaya pada konsep yang diyakini Islam. Islam tidak butuh itu. Karena yang diinginkan Islam adalah kemajuan dan perubahan di segala bidang. Namun, pemikiran itu sama sekali tidak mengesampingkan faktor-faktor riil politik dalam pertarungan kepentingan antar umat agama dalam ranah politik. Umat Islam pun memang tidak boleh buru-buru menjadi naif dan malah menjadi under control.  (*)

—

foto: dipinjem dari AP Photo. 😀
yang foto: rahmat gul, pavel rahman