Kisah Cinta Megawati Soekarnoputri dan Soesilo Bambang Yudhoyono

“… kalaulah semuanya dibeli asing, bukankah kita ini cuma bangsa kuli berkasta sudra? Maka simaklah, kisah cinta SBY dan Megawati ini jauh lebih dahsyat dari Samson dan Delilah…”

* * *

Megawati Seokarnoputri tampil dalam acara Kickandy di Metro TV milik Soerya Paloh, sahabatnya Yusuf Kalla, wakilnya Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dia bicara blak-blakan dan keluar dari mainstream yang diciptakan untuknya selama ini: the silent president. Andy F Noya pun terkejut dan terlihat emosional di acara itu. Semua tak menyangka, bagaimana mungkin seorang Megawati bisa cerewet?

Dialah pesaing terbesar SBY dan dia pun menganggap SBY sebagai rival terberat. Keduanya mustahil disandingkan, semustahil bercampurnya minyak dan air. Pertempuran keduanya di masa kepemimpinan Mega di (2001-2004) membawa akibat yang sangat parah di negeri ini. Inilah sebuah contoh buruk dari sejarah kabinet Presidensial: seorang Presiden ditelikung oleh menteri-menterinya yang berhasrat ingin menjadi Presiden. Apa lacur, warta sejarah soal pertarungan di tiga tahun terakhir itu di 2004 itu, membuat reformasi yang ditapaki di 1998, menjadi korban dari pertarungan itu.

SBY begitu sibuk mematut-matut diri di media massa dan Megawati sibuk “mengurus dapur”. PDI Perjuangan memang merasa “aneh”, kok bisa-bisanya perjuangan mereka sampai di tangga kekuasaan.

* * *
Inilah pertarungan yang menyedot begitu besarnya energi reformasi sehingga harus mati lemas di sepuluh tahun usianya. Selayaknya, seperti usia manusia, usia sepuluh tahun merupakan usia yang sedang “lasak-lasaknya”. Tapi itu tidak terjadi. Reformasi harus terpuruk hanya di locus MPR-RI. Itu karena DPR-RI dan Presiden, eksekutif dan yudikatif, mengerakkan mesin-mesinnya untuk mencari kekuasaan semata. Reformasi hanya terasa di lantai paling dasar negara ini, di konstitusi negara. Amandemen UUD 1945 adalah sumbangan terdalam dari reformasi (yang kemudian dengan skenario khusus didebatkan kembali). Jabatan Presiden dibatasi dan setiap orang di negeri ini bisa memilih langsung pemimpinnya, desentralisasi direalisasikan, kebebasan berpendapat dan berserikat dimaktubkan, hak-hak asasi manusia dimerdekakan, dan seterus-seterusnya. Catatlah, pekerjaan masih terlalu sangat banyak sementara waktu untuk itu harus tersedot di pertarungan dua orang ini: Megawati vs SBY.

Karena reformasi hanya terasa di lantai paling dasar negara ini, maka tak kelihatanlah perubahan itu di atap-atapnya, di sendi-sendinya, di dinding-dindingnya, apalah lagi di pekarangan depan dan teras belakangnya. Pelaksana perubahan itu, si Presiden dan jajarannya, maaf saja, tak sempat karena negara masih sibuk menuntun-nuntun jalan Abdurrahman Wahid dan terpesona oleh gegap-gempita Megawati versus SBY. DPR RI dan eksekutif yang seharusnya mempersiapkan perangkat kerja dari UUD tak sempat mengurus itu semua. Mereka-mereka ini mengeluarkan seperangkat UU yang justru melanggengkan jalan kekuasaan kepada mereka.

* * *
Letter of intent versi IMF yang diskenariokan sebelum kejatuhan Soeharto, ditimang-timang Habibie dan tak dibaca oleh Gus Dur, namun sangat dipahami Megawati, menguras energi reformasi. Aset negara pun dijuali, BUMN pun dilelangi. Alasannya sama seperti kita ketika SBY menaikkan harga BBM di Mei 2008: APBN defisit. Ini sejalan dengan gerak Soeharto sebelum kejatuhannya yang sempat mengatakan, “Tenang saja, nilai aset BUMN kita masih lebih tinggi dari defisit APBN.”

Tapi bukankah defisit dibayar dengan utang luar negeri? Ah, bukankah untuk berhutang harus ada jaminan? Lihatlah kemudian, garansi itu berbentuk penjualan BUMN ke luar negeri. Megawati memang berbeda dengan pendahulunya di era reformasi: Habibie dan Gus Dur menyikapi skenario IMF ini. Megawati langsung jualan ke luar negeri. Hasilnya, Indosat adalah salah satu yang terjual sangat cepat.

Maka, duit-duit pun berserakan: satu dari utang luar negeri, satu dari penjualan aset, satu dari kontrak karya dengan asing. Bagaimana menyerak duit-duit ini di masyarakat? Bank Indonesia, produsen duit di Indonesia, menggelontorkan bailout versi Indonesia, Bantuan Likuiditas Bank Indonesia alias BLBI. Duit banjir, masyarakat pun sejenak tak menarik duitnya dari bank. Bank-bank diobati di rumah sakitnya bank-bank yang bernama BPPN. Sejatinya, BI dan BPPN bergandeng tangan mengatasi krisis finansial. Tapi kemudian mereka berkelahi, gara-gara BPPN tidak hanya berkuasa menjual aset tapi juga merestrukturisasi aset. BPPN punya senjata. Di ujung kekuasaannya dulu, Habibie sempat mengeluarkan PP Nomor 17 tahun 1999 tentang BPPN pada Oktober 1999 yang memberi wewenang restrukturisasi.

Toh, duit berserak-serak. Siapa yang menikmatinya? Jangan hanya bersangka pada para pemilik bank, justru itu dikeluarkan untuk dinikmati berjamaah. Siapa terkena badai krisis ekonomi? Jangan sangka itu menimpa rakyat kecil yang hanya bisa menggenggam duit bergambar Soeharto dan bergambar monyet di bagian belakangnya. Mereka tak bisa menabung di bank, apalah lagi mengantongi duit bertuliskan United States of America. Dan semua itu duit itu melintas deras di depan mata sang Presiden, Megawati Soekarnoputri, dan dicatat dengan rinci oleh Menteri Keuangannya, Boediono, yang oleh SBY kini diplot menjadi Gubernur BI.

Dan tiba-tiba, kekayaan Megawati itu mengundang kecemburuan luar biasa, karena tak mungkinlah dia dan PDIP akan sekaya itu bila hanya mengandalkan galon minyak semata. IMF gigit jari, Megawati ternyata lebih pintar dari dugaan mereka. Megawati membubarkan BPPN pada 27 Februari 2004 via Keppres Nomor 15 Tahun 2004.

Siapa tak mau duit? SBY tak paham betul mencari duit, tapi dia berteman akrab dengan dua saudagar. Satu asal Makassar (Mantan Menko Kesra zaman Megawati dan Mantan menteri perindustrian dan perdagangan zaman Gus Dur) serta satu lagi, ah, si Ketua Umum Kadin pada tahun 1999 – 2004, Aburizal Bakrie, putra Achmad Bakrie, pengusaha dari Sumatera.

Penghambat terbesar ketiga orang ini adalah sang Presiden sendiri, Megawati. Mega, tidak bisa tidak, harus dihancurkan. Megawati mencium gerakan ini dan SBY yang menjadi komandan harus disingkirkan. Ah, tapi Mega begitu emosional menghadapi SBY yang jenderal militer ini. Dia masuk perangkap. Maka, trio SBY-JK-Bakrie adalah trio paling sahih yang menjelaskan kekalahan Megawati di Pilpres 2004. SBY pun berkuasa.

* * *
SBY adalah Megawati di sisi yang lainnya. Trio SBY-JK-Bakrie memang bukan tercipta untuk menjalankan tugas-tugas reformasi. Krisis ekonomi menjadi jualan utama SBY pada lima tahun pemerintahannya. Dia tahu pula, kalau IMF masih disambanginya, maka si pesolek ini tak akan populer. Namun dia juga tahu, konsep IMF adalah yang paling jitu untuk mendapatkan duit. Maka, IMF dibuang pelan-pelan namun pencalonan Sri Mulyani Indrawati, mantan konsultan USAid dan Executive Director IMF, sebagai Menteri Keuangan -yang nantinya menggantikan Jusuf Anwar- tinggal menunggu waktu saja. Si cerdas Boediono yang menjadi Menko Perekonomian, pun senyum-senyum saja.

Sri Mulyani mulai bekerja di bawah pengawasan trio SBY-JK-Bakrie. Hutang kepada IMF dibayar, sehingga IMF tak bisa ngomong apa-apa terhadap SBY. Pasar jangan di-bailout lagi. Mula-mula suku bunga dinaikkan, UU Lembaga Penjamin Simpanan direvisi. Masih ada yang lain, Perpu No 4/2008 tentang JPSK (Jaring Pengaman Sektor Keuangan) dan Perpu No 2/2008 mengenai Bank Indonesia. Bila zaman Mega masih ada BPPN maka di zaman SBY ada Perusahaan Pengelola Aset Negara (PPAN). Pengamat bilang, skenario SBY ini adalah kembar identik dengan milik IMF di zaman Soeharto, Habibie, Gus Dur dan Megawati. Bedanya, badannya IMF tak ada lagi. Jadi, walau SBY berkelit, BLBI cuma ganti baju dengan JPSK. Skenario BLBI sejatinya tak pernah padam di negeri ini.

So, skenario menguras duit tetap sama dengan yang ada di zaman Megawati. Praktis, sejak 2001 hingga 2006 pemerintah telah menjual lebih dari sepuluh BUMN, di antaranya Telkom, Indosat, Semen Gresik, Bank Mandiri, Kimia Farma, Perusahaan Gas Negara, Bank Rakyat Indonesia, Adhi Karya, dan Bukit Asam Tbk. Tak percaya? Januari 2008, Meneg BUMN, Sofyan Jalil, bahkan mengatakan sudah ada 37 daftar BUMN yang akan diprivatisasi. Aset BUMN Per triwulan I-2008 itu sudah mencapai Rp 1.891 Triliun. Nah, tujuh bulan kemudian, Juli 2008, Sofyan Jalil mengatakan lagi, “Kesimpulannya adalah minat terhadap PTPN III, IV, dan VII dan Krakatau Steel sangat bagus, kalau kita bisa privatisasi tahun ini, Alhamdulillah,” ujar Menneg BUMN Sofyan Djalil usai rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (7/7).

Tapi duit-duit yang berserak memang sangat menggiurkan dan karena itu tak bolehlah orang lain turut menikmatinya. Maka KPK pun dengan ganasnya menangkapi para koruptor dan membuat takut kalangan pemborong yang pembohong dan penjabat yang penjahat, untuk mengambil keuntungan dari kondisi ini. Maka, orang pun terheran-heran, Aburizal Bakrie yang sempat bangkrut, tiba-tiba menjadi orang terkaya di negeri ini. Alhasil, pejabat dan pemborong yang terbiasa korupsi, ketakutan untuk bekerja sehingga APBN dan APBD tak terserap. SBY-JK dengan manisnya kemudian berencana untuk merevisi Keppres No 80/2003 soal pengadaan barang dan jasa pemerintah. SBY kemudian maju ke depan di 2009 nanti, sambil mengipas-ngipaskan tangannya dan tersenyum: Sayalah pemberantas para koruptor di negeri ini!

* * *
SBY dan Megawati adalah dua sisi mata uang. Mega menjuali, ya, SBY menjuali juga. Bedanya, SBY lebih canggih dari Mega untuk soal itu. “Keunggulan” lain dari SBY adalah dia juga berasyik-asyik ria dengan perusahaan multinasional asing seperti Exxon, Freeport di Natuna, Cepu dan Timika, dst… sehingga tak pernah mau meninjau ulang kontrak-kontrak itu. Wong, pelabuhan Jakarta International Container Terminal sudah dimiliki Singapura (Hutchinson Pty Ltd), SBY tenang-tenang saja kok.

Maka kalau Eep Syaefullah Fatah mengatakan, SBY dan Megawati adalah capres dengan dana terbesar, tak ada yang luar biasa akan hal itu. Sama seperti Prabowo yang menyesal dulu tak kudeta.

Keep in u’r mind, kalaulah semuanya telah dibeli asing, bukankah kita ini cuma bangsa kuli berkasta sudra? Maka simaklah, kisah cinta SBY dan Megawati ini jauh lebih dahsyat dari Samson dan Delilah…(*)