Sumut Enam Propinsi… Why Not?


Oleh seseorang yang saya hormati, saya diperintahkan (waduh, entah mengapa kata itu pula yang muncul di benak saya), untuk menyelidiki soal pemekaran propinsi di Sumatera Utara. Bingung saya, karena soal pemekaran ini belum mendapat perhatian “super serius” karena, ini versi dia, saya terlalu menyibukkan diri dengan hal-hal “makro politik”. Hahaha, saya sendiri kegeeran dikatain (ini istilah Medan, maknanya diolok-olok), dibilang seperti itu.

Dulu, sempat juga saya menelaah sejenak, secara pribadi, soal pemekaran propinsi Sumut. Fokusnya pada wacana (dan gerakan) pembentukan Propinsi Tapanuli. Sikap saya jelas sekali di sana: Jelas Ambigu alias jelas tak jelas (hehehehe…). Namun, setelah saya pikir-pikir ulang, ternyata stigmatisasi terhadap konsep ini memang sedemikian kuat bertempur di lapangan. Yang dipakai adalah diskursus yang selama ini dianggap tabu yaitu SARA, sementara soal indikator ekonomi menjadi argumentasinya.

Untuk pemekaran Tapanuli, memang ada dua imej yang muncul yaitu streotif etnik dan ikatan agama. Di Sumut, suku bangsa Melayu dan Batak adalah dua suku bangsa dominan dalam soal sosial politik. Saat ini, Gubernur Sumut adalah orang Melayu, setelah sebelumnya orang Batak, dan sebelumnya lagi orang Melayu. Alhasil, timbul kesan yang kuat kalau pemisahan diri orang-orang Tapanuli dalam konsep Propinsi Tapanuli adalah “subordinasi”, “desersi” ataupun pembangkangan secara kultural dan politik. Kalau pakai istilah yang bisa kena jerat hukum, “separatisme”.

Imej kedua adalah adanya “konflik agama”. Saya harus memberi tanda petik di sini, karena konflik yang terjadi di sini, bukanlah secara terbuka seperti misalnya yang diceritakan oleh sejarah “Perang Salib”. Hal itu terjadi secara berulang-ulang, terus-menerus namun juga bisik-bisik. Realitasnya, telah terjadi konflik antara Islam dan Kristen dalam wacana itu. Pendukung calon propinsi Tapanuli dianggap sebagai kubu Kristen dan yang menolaknya adalah Islam. Hal ini kemudian meluas di internal pendukung Propinsi Tapanuli ketika terjadi dikotomi antara Tapanuli bagian utara yang dianggap basis Kristen dan Tapanuli bagian selatan yang dianggap Muslim.

Alhasil, kerasnya wacana ini kemudian membuat ide pembentukan Propinsi Tapanuli menjadi nihil sama sekali, dan kurang mendapat dukungan dari masyarakat luas dan pemerintah pusat.

Saya menolak analogi-analogi SARA ini. Pembelokan wacana pembentukan propinsi Tapanuli menjadi isu SARA, saya kira adalah sebuah pekerjaan sistematis dari gerakan pembungkaman terhadap aspirasi daerah. Dan kalau itu betul terjadi, maka yang mengeruk keuntungan dari konflik itu, ya jelas, pemerintah pusat. Dengan kata lain, pusat hingga sekarang belum merestui dengan seikhlas-ikhlasnya kekuasaan itu harus didesentralisasikan ke daerah-daerah. Pusat masih ingin mengontrol langsung secara penuh pembangunan dan dengan demikian dapat dengan mudahnya mendikte soal apapun kepada masyarakat di daerah.

Hingga sekarang, bahkan dikotomi antara “Pusat” dan “Daerah” itu masih terasa. Orang-orang yang berada di Jakarta, akan selalu bangga berada di daerah Pusat, sementara orang yang berada di ujung Sipiongot sana, tetap saja harus menerima nasib sebagai orang daerah. Orang Pusat dan Orang Daerah itu, kalau hendak meminjam Teori Kelas-nya Marx, adalah Orang Pusat identik dengan Kelas Atas –yang punya kewenangan tinggi, kesejahteraan mantap dan menjadi penentu kebijakan serta nasib bawahannya- dan Orang Daerah identik dengan Kelas Bawah –yang mirip bangsa paria, tak bisa mengatur dirinya sendiri, tergantung pada kemurahan hati para orang kaya dan seterusnya.

Nah, lazim dikatakan kalau indikator ekonomi menjadi penentu kesejahteraan rakyat. Sering pula disebut kalau daerah-daerah itu masih miskin dan terbelakang, sehingga kalau nanti dimekarkan, bisa jadi semakin miskin dan terbelakang. Bahkan dikatakan, infrastruktur belum jalan, pendidikan masih rendah sehingga SDM pun kerdil, menjadi alasan kalau pemekaran dijalankan dengan setengah hati oleh pusat. Riilnya, sering disebut (dan ini biasanya dicetuskan oleh Depdagri, Bappenas dan Depertemen Keuangan), daerah-daerah yang ingin dimekarkan biasanya tak punya kemampuan mengolah SDA, penggalian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang minim, dan APBD daerah Propinsi/kabupaten/Kota pun selama ini masih tergantung dari Dana Alokasi Umum yang diberikan pusat.

Argumen itu sebenarnya bisa di balik dengan gampang. Memangnya pemerintah pusat itu mendapat pemasukan dari mana? Contoh: perkebunan, pertanian, perikanan/perternakan, kerajinan yang kemudian didagangkan dalam ekspor impor maupun domestik, toh, itu dilakukan di dalam dan oleh daerah. Emangnya bisa bersawah di kota? Mana ada kebun sawit, karet, coklat, kopi, dst di tengah-tengah kota Jakarta? Memangnya mereka yang berdasi, punya pendidikan tinggi, bermobil mewah itu dan selalu duduk di kantor ber-AC itu, mau berbasah-basah di kolam ikan?

Jadi, pendapatan negara itu justru diraup dan berada di daerah, bukannya di Jakarta. Nah, kalau masalahnya adalah soal SDM, maka di balik lagi konsepnya: apakah yang terjadi dengan bidang pendidikan selama ini yang dikontrol langsung oleh pusat? Toh, hingga sekarang anggaran pendidikan di APBN tak pernah tembus 20%.

Oke, tak usahlah menunggu itu. Pusat, bila punya kemauan yang kuat untuk mensejahterakan seluruh bangsa, ya tinggal, mengoper kalangan terdidik, teknokrat atau malah bisa saja membayari orang-orang pintar dari luar negeri untuk mendidik seluruh warganya di saentero negeri. Tak rumit bukan?

Nah, itu beberapa cuplikan sederhana dari tidak adanya kemauan pemerintah pusat untuk kesejahteraan rakyat secara keseluruhan.

Soal kedua, adalah soal SARA tadi. Toh bila kata orang, Tapanuli bagian Utara itu –konon- identik dengan mayoritas umat Kristen, dan kemudian Tapanuli Bagian Selatan itu identik dengan mayoritas Islam, apakah itu ada persoalan? Katanya, ada Pancasila dan katanya pula, Pancasila itu abadi (weleh-weleh). Dengan demikian, soal agama, itu saya kira dihembus-hembuskan saja ke permukaan. Apakah bila nantinya Tapanuli Bagian Utara itu dikuasai oleh orang kristen, bakal berubah menjadi “propinsi kristen” dan orang Islam, Hindu, Budha dst, tak berhak hidup, diusir dan tak boleh masuk ke sana? Apakah orang bersorban kemudian tak berhak mandi di Danau Toba? Demikian juga sebaliknya. Demikian juga untuk soal etnis yang saya kira penjelasannya sama dengan soal agama tadi.

Menurut saya, secara sederhana saja, saat ini potensi Sumatera Utara bisa dikembangkan menjadi enam propinsi.

  • Propinsi Mungkin Sumatera Timur (Medan, Sergai, Deliserdang, Binjai, Langkat),
  • Propinsi Boleh Jadi Asahan (Tanjung Balai, Asahan, Batubara, Tebing Tinggi, Labuhan Batu),
  • Propinsi Calon Tapanuli Utara (Taput, Simalungun, Siantar, Samosir, Toba, Humbahas)
  • Propinsi Kandidat Tapanuli Bagian Selatan (Tapsel, Sidempuan, Madina, Tapteng, Sibolga, Padang Lawas, Padang Lawas Utara)
  • Propinsi Bisa Saja Dairi (Karo, Kabanjahe, Dairi, Phakpak Barat)
  • Propinsi Baru Nias (Nias, Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat

Menurut Anda?

20 thoughts on “Sumut Enam Propinsi… Why Not?

  1. naik pesawat dari jakarta mendarat di medan, trus jalan lagi ke balige dan terus ke sidikalang, berarti saya udah melewati 3 propinsi? wuih…hehe…

    setidaknya bang pangeran sudah melewati propinsi Lampung, bengkulu, Sumsel, Riau, Kepri, Sumbar, Sumut…jadi kalau tambah 3 lagi jadi sepuluh, tak akan memberatkan…hehehehe
    Tapi saya kira, maksud saya adalah agar tidak terjadi jurang yang jauh antara pemimpin dan rakyatnya sehingga kontrol pun bisa intensif. Sementara, pembangunan daerah bisa lebih terpacu. Kesenjangan pembangunan yang terjadi selama ini, tidak hanya antara kawasan Barat dan Timur, namun juga antara pedalaman, desa dan kota. prioritas pembangunan belumlah memihak kepada seluruh masyarakat.🙂

    Like

  2. Artikel-artikel di blog ini bagus-bagus. Coba lebih dipopulerkan lagi di Lintasberita.com akan lebih berguna buat pembaca di seluruh tanah air. Dan kami juga telah memiliki plugin untuk WordPress dengan installasi mudah.
    Kami berharap bisa meningkatkan kerjasama dengan memasangkan WIDGET Lintas Berita di website Anda sehingga akan lebih mudah mempopulerkan artikel Anda untuk seluruh pembaca di seluruh nusantara dan menambah incoming traffic di website Anda. Salam!

    Like

  3. Salam,
    Saya sebagai warga Jawa Barat, di provinsi kami juga sempat ada wacana pemekaran (setelah sebelumnya provinsi BANTEN terbentuk) kini muncul wacana pembentukan provinsi CIREBON (yang meliputi kabupaten dan kota Cirebon, kabupaten Indramayu dan kabupaten Kuningan)

    Secara budaya daerah itu lebih ke Jawa dialek Cirebon, sementara sebagian besar Jawa Barat adalah suku Sunda.

    Provinsi Cirebon sempat akan dibentuk dengan nama Provinsi Pantura (Pantai Utara Jawa) yang meliputi juga Kabupaten Brebes di Jawa Tengah!

    Apakah pemekaran ini membawa efek positif atau tidak kira-kira bang?

    Saya kira, ini berdampak positif. tapi begini saja, saya akan jelaskan soal ini dalam tulisan selanjutnya.. karena kolom komentar ini mungkin terlalu sempit .😛

    Like

  4. Sumatera timur bisa di pecahlagi. propinsi langkat hulu dan langkat hilir.

    ha ha ha….
    ada ada aja…

    kaunya tu wan?

    Like

  5. Halah, pemekaran hanya menambah panjang deretan penyelenggaraan PILKADA saja… Demokrasi yang mahal😦

    Komentar begini adalah contoh pemikiran yang terdogma indoktrinasi pemerintah pusat alias sentralistististis…dan menikmati “kepusatannya” itu… dan kemudian agak gerah kalau orang “Daerah” jadi pintar dan sejahtera …😛

    Like

  6. Salam,

    Setuju… setuju.. mantap kali artikelnya lae. Namun bagi mereka yang sedikit lebih memahami “pemekeran tapanuli” yang bukan hanya sekedar isu pemekaran, jadi sedikit merasa lucu.

    Banyak orang yang tidak mengerti siapa di posisi apa. Dalam artikel ini, bagaimana posisi pemerintah pusat? bagaimana posisi orang tapanuli yang di pusat dan bagaimana sebenarnya kemauan berbagai pihak.

    Bahkan banyak orang “Batak” yang menjadi calon pemilik Tapanuli itu juga tidak mengerti lika-liku perpolitikan menuju pembajakan nama Tapanuli itu.

    Kok pembajakan??? Karena ternyata orang-orang “protap” itu tidaklh berpihak kepada provinsi tapanuli yang sebenarnya.

    Jadi.. Karena begitu likunya politik di sini, pendapat orang batak yang tinggal di bonapasogit dengan orang batak imigran yang tinggal di luat na dao, bisa sangat jauh jaraknya. Bahkan bisa antara moderat dan ekstrimis. Antara kebaikan dan kerakusan dll

    Like

  7. Horas..
    Wacana pembentukan Prontap sudah sering dibahas antara perantau dan penduduk di website kami. Masalah SARA itu tidak terlalu krusial untuk dibahas, terlalu dangkal.
    Masalah PAD, bukankah itu yang akan dan harus diperjuangkan?
    Masalah kesiapan masyarakat, kami dari Balige siap 1000%, karna tujuan kami adalah kesejahteraan! Semoga

    mantap-mantap… wacana ini perlu dibuka lebih lebar, tidak ada kesalahpahaman dan menjalin ukhuwah seluas-luasnya…sehingga pemekaran propinsi bukan hanya wacana orang Tapanuli saja, tapi gerakan seluruh masyarakat.

    Like

  8. Kali ini tulisan Anda terjebak dengan strategi dan perangkap Neoliberal-Neoimprealisme. Dan Anda terlalu naif menggunakan teori kelas Marx dalam menganalisis hubungan Pusat-Daerah. Anda perlu tahu (dokumennya bisa dilacak secara mudah), otonomi daerah ini adalah ide yang diinjeksikan oleh USAID dan antek-anteknya (Ford Foundation, NDI, OTI,dll.). Jadi, setelah mereka berhasil mengobrak-abrik UUD 1945 (Khususnya Pasal 33), kemudian diluncurkan program otonomi daerah, agar kekuatan neoliberal dan neolimprealis tak mesti berurusan dengan pemerintah pusat, cukup langsung ke pemerintah daerah (propinsi dan Kabupaten. Apakah hal ini terjadi di negara kita saja? Tidak, saya sudah berkunjung ke negara-negara di America Latin (Bolivia, Mexico, Brasil, Venezuela, dll), dan saya menemukan pola yang sama dan aktor2nya sama (USAID yang membentuk NDI, Ford Foundation, dll). Silakan pelajari bagaimana pemerintahan progresif di Amerika Latin (Bolivia, Venezuela, dll.) kelabakan dengan pemerintah negara bagian dan propinsi yang dikuasai oleh pemda-pemda prokapitalis yang berskongkol dengan Kelas-kelas Borjuis yang merupakan komprador dari Multinational Coorporation dan pemerintah Imprealis (USA). Disisi yang mungkin Anda tak pertimbangkan, ini adalah strategi devide et impera. Di Middle East dan Negara2 Arab, yang dipertentangkan adalah Sunni dan Syiah, di Amerika LAtin dipertentangkan antara “Sosialis-Diktator” (menurut USA tentu saja) dengan “Prodemokrasi” (dalam pengertian “Propasar Bebas”). Polanya sama: setelah kejatuhan rezim otoriter seperti Suharto, lalu dirombaklah konstitusi agar Market-Friendly, diinjeksikan Otonomi Daerah dengan sentimen keadilan Pusat dan Daerah (dan tampaknya berhasil).

    Di sisi yang lain, sebagian besar yang berkehendak dalam pemekaran daerah biasanya adalah kelas-kelas borjuis yang kepengen memperbanyak peluang menjadi penguasa (bagi-bagi jabatan, lalu mengatur daerahnya agar mendapat “ïnvestasi” dari asing atau dengan memperbanyak perda-perda kutipan bagi rakyat). Apa yang terjadi akibat sentimen SARA dll. pada soal otonomi daerah adalah suatu akibat dari tidak sadarnya kita terhadap ancaman yang lebih besar lagi. Khusus dalam konteks ketidak-adilan pusat daerah, konflik sebenarnya adalah antara Kelas Jelata/Pekerja/Marhaen berhadapan dengan Kelas Borjuis/Birokrat Komprador. Tanpa penguatan gerakan sosial dan gerakan politik rakyat, tak akan ada perobahan dengan adanya otonomi daerah. Karena apa? setelah otonomi daerah tetap saja konfliknya adalah antara “Kelas Jelata” dengan Kelas Borjuis/Birokrat/Komprador itu.
    Sedih sekali terkadang mengingat mudahnya bangsa ini terbius dan terbuai serta akhirnya sesama bangsa saling sikut-menyikut, lalu lemah, lalu dikuasai kaum Neoliberal, Neoimprealis itu…ntah kapan mau belajar dari pengalaman…
    Tulisan Anda kali ini, apa boleh buat…cukup mengecewakan saya

    Kepada Anda, saya akan pakai bahasa yang sederhana saja.

    Rakyat di seluruh penjuru harus diperkuat. Harus ada link yang jelas, terukur dan langsung terhadap pemerintahan. Sistem yang ada membuat setiap orang dari Nias sana harus berenang dulu melewati Samudra Indonesia, naik mobil busuk dari pelabuhan Sibolga, lantas (kalau ada duitnya) naik pesawat ke Jakarta, dan mari kita berdoa semoga dia tidak tersesat di Jakarta sana. Padahal yang ingin dia bawakan adalah “Pak, pantai kami luar biasa indahnya tapi kok tak ada wisatawan yang bisa datang kemari?”

    Bagaimana caranya memperkuat rakyat di seluruh pelosok? Desentralisasi di dalam UUD 45 sudah berumur 55 tahun (lebih dari setengah abad) hingga kemudian diamandemen pasca Reformasi. Di situ dimasukkan salah satu indikator desentralisasi yaitu otonomi daerah. Pusat tak ikhlas, otonomi dipreteli dan para bupati-bupati yang tiba-tiba mendapatkan kekuasaan penuh untuk mengendalikan APBD kemudian menjadi raja-raja baru. Gubernur lepas tangan, dia bilang, pusat hanya memberinya wewenang sebagai “koordinator” saja. Hasilnya, rakyat semakin tertindas. Kemana mereka mengadu? Ke Presiden? Oh, maaf, Presiden tak sempat mengurusi bolongnya sebuah sepatu anak SD di Nias sana. Dia sedang sibuk menyemir sepatu George W Bush yang singgah ke Bandung kemarin.

    Rakyat masih kuat berdoa berdoa semoga tanah-tanahnya subur, panen berhasil dan laku dijual. Eh ternyata tidak juga. Pupuk langka dan Dinas Pertanian mesti menunggu arahan dari pemprop dan pusat soal distrubusi pupuk. Well, rakyat terus menderita. Mereka tak bisa mengadu karena pemerintah itu sungguh-sungguh tak terjangkau.

    Pemekaran daerah adalah sebuah mekanisme untuk mendekatkan antara rakyat dan pemimpinnya. Seorang Gubernur Sumatera Utara yang berpuak Melayu seharusnya tak sungkan-sungkan untuk melakukan kerja bakti dengan rakyat di suatu minggu di Tapanuli Selatan, sehingga kalau si Gubernur tadi ternyata tak bisa mencangkul, dia bisa langsung ditempeleng oleh rakyatnya. Tapi itu tidak bisa dilakukan penguasa. Karena apa? Alasan yang bisa dibuat terlalu banyak, kawan. Infrastruktur tak beres dan waktunya pun tak ada karena dia juga harus meladeni rombongan pengusaha di Kadin yang beraudensi ke kantornya di Medan. Presiden? Ah, semakin goblok nanti pembicaraan kita.

    Saya menyarankan Anda mempelajari lagi secara rinci soal perkuatan gerakan sosial politik rakyat (Ah, Anda pun ternyata tak memberikan gambaran kepada saya bagaimana Anda akan melakukan itu…) barulah nanti kita berbincang sejenak soal neoimperialisme, neoliberalisme, Kelas-kelas Marxisme, devide et empera, Sunni-Shiah, dan aha … Ford Foundation dst, dst …

    Bagaimanapun, komentar Anda ini tak membuat saya kecewa …🙂

    Like

  9. Kalau begitu, sama-sama kecewalah nampaknya kita ini …ha..ha..ha.Mohon pamit ah dari sini. Thanks for the owner and Good luck! Buat bung Jamalsmile dan kelompok pro Amin dan PAN (?), silakanlah berkreasi

    hahahaha… sama-sama😛

    Like

  10. cepat sekali bung ciput ini menilai sy adlh pro amin rais/Pan,ternyata anda slh besar. yg pasti sy pro thd perubahan thdp bangsa ini. Pesan sy : berkreasi lbh baik dibandingkan menghujat seseorang tanpa fakta

    Like

  11. Pro-Konta biasa,
    Gak ada yang pro gak seru,
    Gak ada yang kontra juga nggak seimbang,

    Tapi kita bisa menilai dari bahasa yang pro dan kontra itu, dan kita pun bisa ikut salah satu dari mereka, mau pro atau kontra atau bikin kelompok baru, ya silahkan saja…

    Like

  12. Bagaimana kalau provinsi diubah menjadi negara bagian saja seperti di India atau AS? Bentuk negara federal bukannya dulu pernah menjadi usulan Amien Rais (PAN)?

    Contoh:
    Provinsi Jawa Barat = Negara Bagian Pasundan

    Kira-kira mungkinkah terjadi usulan dahulu itu?

    Yang patut diingat, usulan Amien soal federalisme itu adalah taktik politik. Konteks waktu itu, desentralisasi dalam UUD 45 masih mendapat tekanan dan penolakan dari mainstream arus politik Orde Baru. So, Amien menaikkan grade desentralisasi menjadi federalisasi. Ide itu berhasil memecahkan kebuntuan dari gerakan perkuatan daerah-daerah yang selama ini dihalang-halangi penguasa pusat. Masyarakat berpandangan untuk apa ada federalisme kalau UUD 45 sudah mengatur soal desentralisasi? Bukankah nanti kita bisa kembali mengikuti zaman Van Mook? Desentralisasi di UUD 45 kemudian ditelaah ulang dan diamandemen serta kemudian diturunkan dalam mekanisme politik “otonomi daerah”. Jadi, target politik dari ide federalisme itu adalah perkuatan daerah seperti yang diamanatkan oleh UUD 45 dan pengurangan secara sistematis kewenangan pusat untuk mengendalikan daerah sehingga kebijakan tidak sentralistis. Di Orde Baru dan Orde Lama, desentralisasi tak mendapatkan tempat. Pekerjaan selanjutnya adalah mendesign otonomi daerah sehingga setiap daerah memiliki kemandirian politik ekonomi, sosial budaya. Design otonomi daerah itu tak mudah diimplementasikan secara politik karena terus mendapat cobaan, perlu kejelian dan kehati-hatian yang sangat luar biasa. So, wacana federalisme itu taktik politik bukan target politik.

    Like

  13. Tulisan yang menarik, cukup sulit untuk bisa lebih banyak omong lagi dari pada itu, cuma agak hati-hati dengan tabel pengelompokan siantar-simalungun. siantar simalungun selama ini adalah sumatera timur, bukan tapanuli. tapi siantar simalungun bukan melayu, bukan batak dan bukan yang lain lain. siantar berisikan sumut kecil plus cina dan india. jadi kalau mau saudara pingin membagi sumut, bagilah tujuh. siantar simalungun sendiri aja.

    memang mesti hati-hati, bang, soalnya di sana banyak perkebunan, bisa-bisa ngamok-ngamok pulak orang PTP nanti, hahahaha …😀

    Like

  14. aku ini tidak pernah tertarik politik, tapi mendengar pemekaran tapanuli, sepertinya aku pusing,tidak setuju 100%,alasannya ini jelas-jelas ulah segelintir orang yang ingin berkuasa,tanpa pernah berpikir,satu sumut sudah cukuplah,ingat sumut adalah contoh propinsi yang terkenal dengan sifat toleransi antar umat beragama,ketika gereja mau dibom,islam dan kristen bergandengan erat,untuk tidak merespon ulah pengacau, dan sebaliknya ketika islam diusik, mereka malah bergandeng tangan dengan eratnya, itulah adalah hanya contoh kecil saja, tapi jika ada pemekaran ,apa hal ini bisa terjadi jawabnya?????,belum lagi kita bahas masalah perekonomian,sosial,budaya dll, jika anda sependapat mari kita berjuang bersama,menggagalkan ide gila itu, ” selamat untuk dewan yang sampe saat ini,belum mengijinkan, tapi sampai kapan?,bukankah sebaiknya sekarang dewan berkata dengan tegas propinsi tapanuli tidak bisa.Hidup sumut, sekali sumut tetap sumut,jadilah sumut yang seperti sekarang selanya.

    ada banyak pekerjaan untuk mewujudkan ataupun tidak mewujudkan itu. propinsi sumut pasti tak suka, seperti pula tak sukanya pusat bila daerah-daerah ingin berkembang lebih maju.🙂

    Like

  15. kalok pemekaran SUMUT berujung tragedi seperti beberapa hari ini…meninggalnya ketua DPRD SUMUT bapak Abdul Aziz Angkat..yang kemudian menimbulkan gelombang antipati kepada para pendukung PROTAP baik di level SUMUT dan Level Nasional…sepertinya wacana pemekaran propinsi di SUMUT akan reda dalam beberapa saat ini…..wait and see lah….semoga kawan-kawan di SUMUT baik yang pro dan kontra pemekaran tetap mengedepankan cara-cara damai untuk mendiskusikan pemekaran itu…..

    sebagai sesama anak bangsa yang tidak terkait langsung..saya berharap tetap ada damai di SUMUT pasca tragedi itu…

    untuk protap mgk akan jauh lebih lama mengobatinya. tp kayaknya bang, orang sumut memang bandel-bandel … peningla bang …🙂

    Like

  16. Ha..ha..ha…Orang SUMUT sama orang Jawa Timur itu sama-sama lugas bos….tapi mereka itu kan bandel-bandel pinter…jadi kalok para sesepuh dan senior kasik nasehat untuk tahan emosi …baek-baek sikit…Insyaallah hasilnya jadi baek…

    memang masalahnya ada di kakak pertama, ketua ….😛

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s