Iklan PKS … Bersilaturahimlah dengan Muhammadiyah-NU

Bagi saya, iklan politik PKS yang mendompleng KH Ahmad Dahlan dan KH hasyim Asyari adalah blunder dan kesalahan.

Beginii. PKS adalah organisasi politik yang melakukan iklan politik dan di musim kampanye pula. Pesan-pesan dan gambar KH Hasyim Asyari dan KH Ahmad dimuat oleh “organisasi partai politik” dalam sebuah “iklan politik” di tengah “musim kampanye pemilu 2009”. Secara konseptual itulah keyword melihat masalah ini.

Persoalan pertama adalah soal substantif. Saya menyayangkan ide brilian ini dikeluarkan oleh “organisasi yang tak tepat” di tengah waktu dan bungkus yang “tak tepat” pula. Saya menyayangkan ide cerdas ini tak dilakukan ketika hari “Kebangkitan Nasional 20 Mei”. Saya pun menyayangkan, bilalah PKS melakukannya, demi alasan “moral obligation” untuk menyatakan kebenaran dan sesuatu yang bermanfaat bagi kemaslahatan bangsa, tak perlulah PKS meletakkan lambang partai politik mereka di ujung iklan tersebut. Bersatunya logo partai, nomor urut partai dan ajakan untuk “memilih” PKS dan gambar KH Hasyim Asyari dan KH Ahmad Dahlan dalam iklan tersebut secara hukum membuatnya sebagai sebuah “satu kesatuan iklan politik”.

Saya malah sangat setuju, bila PKS dengan kerendahhatiannya membuang saja logo partai PKS dan embel-embelnya itu dan membiarkan pesan-pesan dan gambar KH Ahmad Dahlan dan KH Hasyim Asyari berdiri sendiri sebagai sebuah “pesan bagi bangsa” dalam bungkus “Iklan layanan masyarakat”. Siapa yang secara hukum menyampaikan? Toh PKS punya onderbow dan jaringan politik. Tentu tak susah.

Karena itu, bila itu tak dilakukan PKS (dan PKS pun mungkin merasa wajib mencantumkan dalam iklan itu logo dan nomor urut partai serta ajakan untuk memilih), maka akan nampaklah motif sebenarnya dari iklan politik itu, yaitu ingin mengkampanyekan PKS dan bukannya mengkampanyekan pesan KH Ahmad Dahlan dan KH Hasyim Asyari.

Persoalan kedua adalah soal formalitas atau prosedural. Saya kira, sebelum iklan ini dibuat dan dimuat, PKS sudah memperhitungkan secara hukum, apakah iklan ini nantinya akan berbenturan keras dengan Muhammadiyah dan NU. Maka, status kedua sosok tersebut yang merupakan pahlawan nasional dan “tokoh bangsa” merupakan justifikasi paling logis yang menshahihkan kalau PKS juga berhak memakai kedua nama tersebut. Karena itu sangat bisa diramalkan kalau ketika iklan dan partai ini “dihujat”, maka tokoh PKS akan mengatakan tidak ada yang salah dengan iklan itu. Karena itu tak perlu pula untuk -kalau nanti ini bermasalah-  meminta maaf dan bersilaturahim dengan Muhammadiyah dan NU.

Namun, formalitas dan prosedural dalam dunia politik, bukan hanya terletak di hukum positif semata. KH Hasyim Asyari dan KH Ahmad Dahlan, dalam kultur Indonesia dimiliki secara organisatoris oleh Muhammadiyah dan NU. Pemberian gelar pahlawan dan tokoh itu pun bermula dari kinerja KH Hasyim dan KH Ahmad Dahlan di organisasi masing-masing yang dimulai sebelum Indonesia ini belum ada. Tak akan ada yang menyangkal itu.

Karena itu, secara hukum pula, kepada Muhammadiyah dan NU, termasuk keluarga KH Hasyim Asyari dan KH Ahmad Dahlan, haruslah terlebih dahulu dijalin sebuah ikatan silaturrahim. Itu makanya, NU dan Muhammadiyah secara organisatoris maupun pribadi, mempermasalahkan, mengapa PKS tidak bersilaturahim dulu kepada mereka.

“Kulonowon” yang dimaksud bukan sekedar permisi, minta izin atau tidak. Namun lebih dari itu, menjalin silaturahim yang kuat dengan mereka dengan cara-cara yang santun dan “Indonesia”. Tak ada susahnya untuk melakukan itu, dan Muhammadiyah dan NU akan sangat-sangat merasa dihargai ketika PKS melakukan itu. Muhammadiyah dan NU pun akan berbangga bila di tengah-tengah PKS ada anggota ataupun simpatisan organisasi keagamaan ini.

Namun, ketika itu tidak dilakukan oleh PKS, maka saya pun sangat menyayangkan kalau PKS merasa tak perlu meminta izin terlebih dahulu kepada Muhammadiyah dan NU untuk melakukan iklan politik itu hanya dengan alasan “keduanya tokoh bangsa dan tokoh nasional dan dimiliki oleh seluruh bangsa ini”.

Hal ini menandakan, PKS merasa mereka “sangat” jauh dengan kedua organisasi ini. Dengan begini, maka citra PKS yang selama ini didengungkan-dengungkan sebagai partai yang santun, cerdas dan “partai dakwah” akan luntur semua. PKS partai Islam, Muhammadiyah dan NU adalah organisasi Islam, lalu apa susahnya hal itu dilakukan? Jawaban sementara saya adalah karena PKS sendiri sangat menyadari posisi mereka sebagai “partai politik”.

Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama bukanlah organisasi politik, namun tentu saja mereka sangat-sangat paham akan politik.

Tapi sudahlah, PKS pun sudah mencabut iklan itu. Dan saya makin sedih, ketika Tifatul Sembiring berujar, pencabutan itu bukan karena NU dan Muhammadiyah.

Mereka akan semakin sangat-sangat jauh dari Muhammadiyah dan NU.