Sudahlah, Sahkan Saja RUU APP


Soal RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi yang heboh lagi, kawan saya berceloteh dengan ringannya.
“Daripada ribut-ribut, sahkan saja RUU APP itu. Toh kalaupun nanti dalam pelaksanaannya banyak yang tak sesuai dengan niat sebelumnya, bisa dicabut lagi. UU kan bukan Al-quran.”

“Anda tak bisa seenaknya bertindak begitu. Walau tak abadi dan bisa diganggu-gugat, jangan sampai sebuah UU dan peraturan jadi gampang dibuat gampang dicabut. Itu tak konsisten dan merugikan penegakan hukum,” jawab saya.

“Sekarang begini. Ketimbang antar sesama anak bangsa berkelahi, lebih baik damai-damai aja. Toh, kalaupun berkelahi, nanti yang menang ya pendukung RUU APP. Saya bisa jamin itu. Mereka lebih militan. Tapi negara kayaknya lebih pro ke penolak RUU APP. Jadi ya, serba salah juga sebenarnya.”

“Saya tak peduli siapa yang menang siapa yang kalah. Saya lebih suka membincangkan substansinya saja. Tapi ini kok yang dipermasalahkan ketelanjangan orang Papua. Itu kan lucu. ”

“Itulah. Substansi pornografi dan pornoaksi dengan seni dan kebudayaan itu ‘kan berbeda jauh. Ketelanjangan Papua itu sih bukan pornoaksi tapi bagi saya jelas saya masalah kemiskinan dan keterbelakangan. Tidak ada yang lain dari itu. Toh, suku-suku lain yang ada di Indonesia dulu juga telanjang. Kalau pembangunan sudah merata ke sana, di jamin mereka tak telanjang lagi. Buktinya, sebagian dari mereka sudah ada yang memakai baju kok. Jadi, ya, ini hukum alam saja.”

“Tidak bisa begitu juga. Buktinya, pakaian perang dan koteka itu ‘kan bagian dari tradisi mereka juga?”

“Itu betul. Tapi orang Papua sendiri tahu kalau mempertontonkan kelamin itu hal yang tabu. Buktinya, alat vital mereka sendiri ditutup pake koteka kok. Kalau memang itu bukan hal yang tabu, kita mungkin sudah melihat alat kelamin mereka sejelas-jelasnya. Itu artinya, standar porno atau pertunjukan alat kelamin itu kurang lebih sama dengan suku bangsa lainnya di negeri ini, maupun di negara lain. Artinya, bagian tubuh lain yang terbuka hanya masalah perkembangan busana dan kesejahteraan saja.”

“Nah, kalau nanti ada di pelosok-pelosok ibu-ibu yang nyuci cuma pakai bra saja, gimana. Apa itu mau disensor juga?”

“Yah, jawaban saya tak berubah. Itu bukan masalah kebudayaan yang abadi. Kebudayaan dan tradisi itu ‘kan berkembang, gak jumud, gak statis dan stagnan. Kalau sekarang itu dianggap tradisi setempat, pasti ada alasannya. Toh, mereka juga tak mau kan, gara-gara itu, ada orang yang memperkosa mereka. Artinya, walaupun itu terbuka, ada batas-batasnya juga. Lha, kalau nyucinya tidak lagi di kali atau sungai, tapi sudah diganti dengan nyuci pakaian di rumah atau pakai mesin cuci, kan tidak perlu lagi pake bra ria di sungai-sungai, ya nggak?”

“Yang nolak juga bilang, kebudayaan Indonesia bakal hilang dengan adanya RUU ini?”

“Yang hilang yang mana? Mesti rinci juga, bagian mana yang bakal terpenggal oleh RUU ini? Kebudayaan itu sesuatu hal yang luas sekali. Tapi, di sisi lain, kalau budaya yang jelek yang hilang, ‘kan lebih bagus dan digantikan dengan kebudayaan yang lebih bernilai dan bermartabat.”

“Ada juga kekhawatiran soal masyarakat yang nantinya bakal kelewat aktif melakukan sensor dan bisa-bisa sweeping?”

“Kalau soal penegakan hukum sih, urusannya polisi. Tapi masyarakat jelas berhak membela kebudayaannya sendiri dan berhak mendapatkan kebudayaan yang bernilai, bermartabat dan lebih religius. Tapi, kalau dalam melakukan hal itu sudah melanggar aturan hukum, ya polisi, kan bisa melakukan penegakan hukum. Toh, polisi itu kan berasal dari masyarakat juga. Polisi ngapain takut menghukum masyarakat yang sudah keluar dari koridor hukum.”

“Loh, kata Iwan Fals kan moral biar masing-masing aja yang jaga?”

“Ya, saya setuju, dia benar. Tapi sistem masyarakat juga punya kewajiban supaya anak-anak kita tak menonton film porno di rumah tetangganya atau malah di balai desa. Jadi, urusan moral, urusan kita bersama. Toh sudah ada agama. Jadi bisa lebih jelas aturannya. Iya, nggak?”

“Iya, mari minum dulu…”

Percakapan kami tidak dilanjutkan. RUU APP ini bagaimanapun sudah menguras energi. (*)

8 thoughts on “Sudahlah, Sahkan Saja RUU APP

  1. tarian seni budaya itu bukan pornografi!
    ketelanjangan orang Papua itu juga bukan pornografi!
    berpakaian renang di kolam renang atau di pantai itu bukan pornografi!

    jadi apa contoh2 pornografi itu???
    pornografi itu tarian erotis, tarian telanjang di depan umum!
    pornografi itu saat memakai pakaian bikini atau tidak sama berpakaian sama sekali di tempat umum seperti pasar tradisional atau tampil di tv dan media cetak!

    Ayo sahkan saja RUU APP!!! Segera

    Like

  2. Negara ini didirikan atas dasar konsensus Bung! Sejarah pernah membuktikan bahwa pluralitas ini dapat dipersatukan ketika Piagam Jakarta dianulir dan menempatkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Ketika RUUAPP ini disahkan, artinya anda sudah mencoba langkah2 elaborasi terhadap republik yang kita cintai ini. Unity In Diversity, ketika itu sudah tidak terakomodir lagi maka bersiaplah kita menuju ke negara federal. Dan Bali, dengan segala kelebihan dan kekurangannya sangat siap untuk itu.

    Like

  3. Saya pernah jumpa org Bali banyak yang setuju ko RUU nya. Walau nggak jadi disyahkan, politik eksploitasi Bali ini jangan terlalu dibesarkan. Emang siapa anda bisa mengatasnamakan orang Bali. Emang Bali itu satu komponen saja. Bali juga pluralistis bung!!! jangan lupa diri

    Like

  4. Saya rasa yang kontra itu hanya mementingkan ekonomi dan “kebhinekaan” semu dengan menanggalkan moralitas.

    UUD = Ujung2nya Duniawi yang diberi sedikit bumbu HAM, pluralisme yang telah dilebih2kan, menyedihkan

    Like

  5. Phrase yang anda kemukakan itu sami mawon dengan premis ” banyak juga koq muslim yang tidak setuju dengan RUU Pornografi” karena muslim itu tidak anda doang semata. Tapi kalau itu yang kita bahas, forum ini hanya akan menjadi debat kusir, yang tidak jelas ujung pangkal nya. Saya hanya mengajak anda semua yang memang menjadi mailis di sini ( kaum fundamentalis ) untuk mencoba berpikir bijak dan sedikit holistik lah.
    Ketika kita sudah mencoba-coba untuk menyentuh garis demarkasi yang sifatnya rentan dan sangat tendensius, maka kita sudah mencoba menafikan upaya dari founding fathers untuk mengikrarkan NKRI, dan terus terang saja tidak ada yang ‘semu’ disana.
    Saudara-saudara kaum mailis disini, kami sepakat bahwa pornografi adalah musuh dunia yang memang harus diperangi, namun hal ini sudah dituangkan dalam KUHP yang kalau memang diterapkan secara “benar” sangat mumpuni untuk diberangus. Itulah ranah norma hukum yang secara ‘an sich’ tidak dapat dicampur adukkan baik oleh norma agama ataupun norma kesusilaan. Semuanya memiliki box tersendiri bro!
    Kami di Bali yg begitu teruji dalam hidup keberagaman akan senantiasa menjawab ‘NO DEAL’ .

    Like

  6. Memang lah pornografi iu sesuatu yang mengasyikan, itulah kenapa rame2 ditolak, aneh juga demo pake baju adat, lha baju adat kan bukan pornografi??? Jangan berlebihan gitu ah…

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s