BBM Naik, Ekonomi Bangkrut, Elit Bagi-Bagi Dut


Di Sumut, penyaluran subsidi BBM melalui skema BLT di Sumut akan memakai data tahun 2005, yakni 944.972 Rumah Tangga Miskin (RTM) Besarannya, Rp 100.000 per bulan. Supaya agak “terasa”, penyaluran akan diberikan dalam dua periode. Kupon pertama untuk pencairan Rp 300 ribu periode Juni-Juli-Agustus dan Rp 400 ribu untuk periode September-Oktober-November-Desember. Masa pencairan bisa dilakukan sampai Desember 2008.

Entah sampai entah tidak, itu cerita lain.

Bila soal kenaikan minyak diurus oleh kementrian di bawah komando Menko Perekonomian, maka penyaluran BLT diurus oleh Menkokesra yang kini dijabat salah seorang orang terkaya di Indonesia, Aburizal Bakrie.

Berdasarkan data Depsos, dana BLT yang diberikan langsung kepada rumah tangga miskin pada 2008 mencapai Rp 13,370 triliun, atau 94,31% dari total anggaran BLT yang sebesar Rp 14,176 triliun.

Sebesar 5,69% anggaran lainnya, atau sekitar Rp 806,6 miliar, digunakan untuk menutup kebutuhan dana safe guarding, di antaranya untuk sosialisasi, koordinasi, pemutakhiran data, operasional unit pelaksana, pemantauan dan evaluasi.

Dana safe guarding didistribusikan ke Depsos, Badan Pusat Statistik (BPS), PT Pos, Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Bappenas, Depkominfo, dan Depdagri. Berdasar perinciannya, Depsos menggunakan dana Rp 135,38 miliar, BPS Rp 300,373 miliar, PT Pos Rp 318,970 miliar, Kantor Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Rp 319,6 juta, Bappenas Rp4 miliar, Depkominfo Rp 47 miliar dan Depdagri Rp 601,5 juta.

Menurut Menteri Sosial, Bachtiar Chamsyah, aparat kelurahan dan RT kini diikutsertakan dalam pengawasan dan pembaharuan data BLT 2008. Biaya mereka masuk dalam pos anggaran BLT yang mencapai Rp 14,1 triliun.

Nantinya, program BLT ini akan berdempetan dengan program PNPMM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri yang merupakan program pemberdayaan ekonomi dengan anggaran Rp 3 miliar per kecamatan. Konon, anggaran untuk program ini akan ditambah menjadi Rp 1,4 triliun pada tahun ini.

Walau demikian, soal data BLT 2005 yang masih terus dipakai pada 2008 ini, jelas mengesankan pemerintah sendiri tak siap dalam program pengentasan kemiskinan. Apalagi, pemerintah sendiri mengakui data 2005 itu punya error cukup besar, 20%.

Di 2005 lalu, kontroversi terbesar memang soal data ini. Sampai-sampai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun mesti kepeleset. Di satu sisi, dengan metode BLT jumlah penduduk miskin yang terdata pemerintah ada 19,1 juta RTM atau sekitar 76,4 juta jiwa. Sedangkan data BPS Pusat yang lain menyebutkan, sekitar 38 juta jiwa. Pidato SBY memakai data BPS yang 38 juta, sementara saat menghitung APBN, ukuran 76 juta yang dipakai. Entah mana yang betul dan mungkin saja dua-duanya salah.

Di Sumut sendiri, menghitung orang miskin tentu saja tak bisa tanpa menyinggung soal pekerjaan. Tentu saja, semakin tinggi tingkat angkatan kerja sementara lapangan pekerja sedikit akan meningkatkan angka pengangguran. Otomatis pula, peningkatkan pengangguran meningkatkan potensi kemiskinan.

Per Februari 2008, angkatan kerja di Sumut sebesar 5.930.892 orang atau bertambah 283.182 orang dibandingkan Februari 2007. Pada periode sama, penduduk yang bekerja sebesar 5.364.414 orang, juga mengalami pertambahan sebesar 316.799 orang. Tak pelak, jumlah pengangguran per Februari 2008 sudah mencapai angka 556.478 orang atau bila dipersentasekan tingkat pengangguran terbuka per Februari 2008 di Sumut sebesar 9,55%.

Jika dilihat dari penduduk yang bekerja dan termasuk setengah pengangguran “terpaksa” pada Februari 2008 sebesar 703.377 orang dan dibandingkan angka per Februari 2007 sebesar 631.178 orang, berarti terjadi peningkatan 72.199 orang.

Walau secara statistik pertumbuhan ekonomi Sumut pada triwulan I 2008 mencapai 5,05 persen atau meningkat 3,67 persen dari triwulan IV tahun 2007 lalu, tetap saja, angka itu tak bisa menentukan pencapaian pertumbuhan ekonomi Sumut pada Triwulan II dan III depan. Pasalnya, kenaikan BBM yang memicu inflasi justru membuat daya beli masyarakat menjadi rendah.

Target pertumbuhan Ekonomi Sumut pada 2008 yang dicanangkan hingga 7-8 % pun terancam gagal. Pasalnya, selain menurunnya daya beli masyarakat, tingkat produksi masyarakat juga akan menurun karena naiknya sejumlah cost produksi akibat kenaikan BBM.

Bila pertumbuhan ekonomi Sumut menurun dan melemah, secara teori dan praktis, kelompok yang terpukul bukan hanya orang miskin saja, tapi seluruh golongan masyarakat juga kena getahnya. Jangan heran, bila kondisi itu terjadi, “resesi” ekonomi bisa saja terjadi dan membuat orang yang dulunya kaya atau kelas menengah justru kini harus disantuni oleh negara dalam program BLT-nya. Lagi-lagi… (*)

nb: plis klik foto tabelnya, bila kurang jelas

 

Di Sumut, penyaluran subsidi BBM melalui skema BLT di Sumut akan memakai data tahun 2005, yakni 944.972 Rumah Tangga Miskin (RTM) Besarannya, Rp 100.000 per bulan. Supaya agak “terasa”, penyaluran akan diberikan dalam dua periode. Kupon pertama untuk pencairan Rp 300 ribu periode Juni-Juli-Agustus dan Rp 400 ribu untuk periode September-Oktober-November-Desember. Masa pencairan bisa dilakukan sampai Desember 2008.

Entah sampai entah tidak, itu cerita lain.

Bila soal kenaikan minyak diurus oleh kementrian di bawah komando Menko Perekonomian, maka penyaluran BLT diurus oleh Menkokesra yang kini dijabat salah seorang orang terkaya di Indonesia, Aburizal Bakrie.

Berdasarkan data Depsos, dana BLT yang diberikan langsung kepada rumah tangga miskin pada 2008 mencapai Rp 13,370 triliun, atau 94,31% dari total anggaran BLT yang sebesar Rp 14,176 triliun.

Sebesar 5,69% anggaran lainnya, atau sekitar Rp 806,6 miliar, digunakan untuk menutup kebutuhan dana safe guarding, di antaranya untuk sosialisasi, koordinasi, pemutakhiran data, operasional unit pelaksana, pemantauan dan evaluasi.

Dana safe guarding didistribusikan ke Depsos, Badan Pusat Statistik (BPS), PT Pos, Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Bappenas, Depkominfo, dan Depdagri. Berdasar perinciannya, Depsos menggunakan dana Rp 135,38 miliar, BPS Rp 300,373 miliar, PT Pos Rp 318,970 miliar, Kantor Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Rp 319,6 juta, Bappenas Rp4 miliar, Depkominfo Rp 47 miliar dan Depdagri Rp 601,5 juta.

Menurut Menteri Sosial, Bachtiar Chamsyah, aparat kelurahan dan RT kini diikutsertakan dalam pengawasan dan pembaharuan data BLT 2008. Biaya mereka masuk dalam pos anggaran BLT yang mencapai Rp 14,1 triliun.

Nantinya, program BLT ini akan berdempetan dengan program PNPMM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri yang merupakan program pemberdayaan ekonomi dengan anggaran Rp 3 miliar per kecamatan. Konon, anggaran untuk program ini akan ditambah menjadi Rp 1,4 triliun pada tahun ini.

Walau demikian, soal data BLT 2005 yang masih terus dipakai pada 2008 ini, jelas mengesankan pemerintah sendiri tak siap dalam program pengentasan kemiskinan. Apalagi, pemerintah sendiri mengakui data 2005 itu punya error cukup besar, 20%.

Di 2005 lalu, kontroversi terbesar memang soal data ini. Sampai-sampai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun mesti kepeleset. Di satu sisi, dengan metode BLT jumlah penduduk miskin yang terdata pemerintah ada 19,1 juta RTM atau sekitar 76,4 juta jiwa. Sedangkan data BPS Pusat yang lain menyebutkan, sekitar 38 juta jiwa. Pidato SBY memakai data BPS yang 38 juta, sementara saat menghitung APBN, ukuran 76 juta yang dipakai. Entah mana yang betul dan mungkin saja dua-duanya salah.

Di Sumut sendiri, menghitung orang miskin tentu saja tak bisa tanpa menyinggung soal pekerjaan. Tentu saja, semakin tinggi tingkat angkatan kerja sementara lapangan pekerja sedikit akan meningkatkan angka pengangguran. Otomatis pula, peningkatkan pengangguran meningkatkan potensi kemiskinan.

Per Februari 2008, angkatan kerja di Sumut sebesar 5.930.892 orang atau bertambah 283.182 orang dibandingkan Februari 2007. Pada periode sama, penduduk yang bekerja sebesar 5.364.414 orang, juga mengalami pertambahan sebesar 316.799 orang. Tak pelak, jumlah pengangguran per Februari 2008 sudah mencapai angka 556.478 orang atau bila dipersentasekan tingkat pengangguran terbuka per Februari 2008 di Sumut sebesar 9,55%.

Jika dilihat dari penduduk yang bekerja dan termasuk setengah pengangguran “terpaksa” pada Februari 2008 sebesar 703.377 orang dan dibandingkan angka per Februari 2007 sebesar 631.178 orang, berarti terjadi peningkatan 72.199 orang.

Walau secara statistik pertumbuhan ekonomi Sumut pada triwulan I 2008 mencapai 5,05 persen atau meningkat 3,67 persen dari triwulan IV tahun 2007 lalu, tetap saja, angka itu tak bisa menentukan pencapaian pertumbuhan ekonomi Sumut pada Triwulan II dan III depan. Pasalnya, kenaikan BBM yang memicu inflasi justru membuat daya beli masyarakat menjadi rendah.

Target pertumbuhan Ekonomi Sumut pada 2008 yang dicanangkan hingga 7-8 % pun terancam gagal. Pasalnya, selain menurunnya daya beli masyarakat, tingkat produksi masyarakat juga akan menurun karena naiknya sejumlah cost produksi akibat kenaikan BBM.

Bila pertumbuhan ekonomi Sumut menurun dan melemah, secara teori dan praktis, kelompok yang terpukul bukan hanya orang miskin saja, tapi seluruh golongan masyarakat juga kena getahnya. Jangan heran, bila kondisi itu terjadi, “resesi” ekonomi bisa saja terjadi dan membuat orang yang dulunya kaya atau kelas menengah justru kini harus disantuni oleh negara dalam program BLT-nya. Lagi-lagi… (*)

nb: plis klik foto tabelnya, bila kurang jelas

3 thoughts on “BBM Naik, Ekonomi Bangkrut, Elit Bagi-Bagi Dut

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s