Dana Kampanye Pilgubsu (2)


Anggaran Kampanye
KPUD Sumut telah mengatur, pasangan calon melalui tim kampanyenya wajib melaporkan sumbangan dana kampanye kepada KPUD Sumut, sebanyak dua termin. Pertama pada 29 Maret 2008 dan termin kedua 13 April 2008. Artinya, satu hari sebelum dan setelah masa kampanye. Laporan penggunaan dana kampanye secara keseluruhan wajib diserahkan kepada KPU paling lambat 3 hari setelah hari atau tanggal pemungutan suara untuk diaudit oleh kantor akuntan publik. Itu artinya, berkisar antara 17-19 April 2008 audit baru dilakukan.

Mari kita hitung seberapa besar dana yang dibutuhkan oleh paket cagubsu. Ini dengan perhitungan belum tentu menang dan standar minimal.

Shohibul Anshor Siregar Msi, Direktur ‘nBASIS, mengungkapkan ada enam variabel untuk menghitung jumlah itu. Variabel pertama yaitu mahar sampan alias budget untuk meraih dukungan dari salah satu partai politik yang ada. “Mulailah satu kursi berkisar antara Rp 250-500 juta,” terang pria ini. Dengan asumsi ini maka bila ada partai yang punya 5 kursi maka belum apa-apa si bakal calon tadi sudah mengeluarkan dana Rp 1,25 miliar.

Dengan logika ini, maka mungkin saja ada benarnya ketika beberapa waktu lalu salah satu calon yaitu Abdul Wahab Dalimunthe, ramai diberitakan menolak memberi “uang mahar” sebesar Rp 15 miliar kepada salah satu partai pengusungnya. Akhirnya, Wahab sendiri dikabarkan hanya memberi budget sebesar Rp 1,5 miliar kepada partai tersebut.

Tapi tentu saja, itu analisis untuk satu partai yang punya 6 kursi. Tentu jumlahnya akan membengkak seandainya saja analisis itu diberikan kepada calon gubsu yang banyak memakai perahu parpol. Dua paket yang diketahui banyak didukung partai politik yaitu Syamsul Arifin-Gatot Pudjonugroho (10 parpol) dan RE Siahaan-Suherdi (8 parpol). Variabel ini juga digunakan untuk menghitung variabel bertajuk budget konsolidasi partai pasca penetapan paket oleh KPU.

Variabel ketiga yaitu even kampanye di lima zona kampanye. Yang paling besar tentu saja kampanye terbuka. Dari 14 hari jadwal kampanye, KPUD Sumut hanya memberi kesempatan 10 hari kepada para paket cagub untuk melakukan kampanye terbuka dengan pengerahan massa. Bila memakai hitungan kasar saja seandainya rata-rata per kampanye terbuka senilai Rp 100 juta, maka paket harus mengeluarkan duit sebesar Rp 1 miliar. Tentu saja, ini tak “besar”. Namun jumlah ini akan membengkak karena kampanye jenis lain lebih banyak menyedot dana, misalnya saja kebutuhan untuk alat peraga dan iklan media cetak dan elektronik.

Kebutuhan akan alat peraga dan atribut merupakan salah satu variabel untuk menghitung anggaran yang dibutuhkan. Alat peraga bisa beragam seperti baleho, spanduk, stiker, selebaran dan umumnya bersifat cetakan.

Mari hitung dari nilai papan reklame alias billboard. Harga rata-rata papan reklame di inti kota Medan berukuran 5×10 meter yaitu Rp 10-15 Juta per bulan, sementara di luar kota Medan berkisar antara Rp 7-8 juta per bulan. Harga itu belum termasuk pajak. Maka bila si paket tadi memakai 20 titik saja, dia sudah harus keluar Rp 300 juta per bulan. Itu masih di titik Kota Medan saja. Bayangkan bila si paket tadi memutuskan untuk memakai 100 titik di seluruh Sumut. Di sisi lain, dari harga pasar ini, menarik juga untuk diketahui berapa dana sosialisasi yang dipakai KPUD Sumut dalam tender sosialisasi pilgubsu 2008 lalu.

Baleho? Nah ini dia yang jadi salah satu bintang sosialisasi calon. Dengan ukuran 2-3×4 meter satu baleho yang dipasang via perusahaan reklame berkisar Rp 6-7 Juta perbulan. Baleho pasang sendiri lebih murah? Belum tentu. Harga pasar untuk baleho printing yaitu Rp 125 ribu per meter. Bila si paket tadi memakai baleho ukuran 3×4 meter maka dia harus keluar duit Rp 1,5 juta. Bagaimana seandainya dia mencetak seribu baleho? Lebih baik Anda hitung sendiri.

Variabel kelima adalah uang yang harus dikeluarkan kepada saksi per TPS. Jumlah TPS yang sudah ditetapkan sebanyak 22.976. Dengan asumsi per TPS ada dua orang saksi saja, maka saksi yang harus ditanggung berkisar 45.952 orang. Bila diasumsikan saja setiap paket menyediakan dana Rp 50.000 per kepala, maka si paket tadi sudah harus keluar Rp 2,29 miliar lebih. Jumlah itu tentu jumlah rata-rata dengan prediksi minimal. Karena saksi yang ditanggung juga termasuk saksi di KPPS, PPK hingga di KPUD kab/kota. Semakin tinggi tingkat jabatannya, semakin tinggi pula ongkos yang harus dikeluarkan.

Variabel keenam yaitu cost untuk pertemuan politik. Jumlah yang dikeluarkan beragam. “Tergantung besar atau tidaknya pertemuan itu, tipologi masyarakat dan tokoh yang ditemui,” terang Shohibul yang juga dosen politik FISIP UMSU itu.

Sudah laik dalam sebuah pertemuan politik, si kandidat mesti meninggalkan “buah tangan” kepada masyarakat yang ditemuinya, mulai dari sumbangan hingga uang pembinaan. Mari contohkan bila si paket tadi memberikan janji berupa paket umroh kepada masyarakat yang ditemuinya. Kisaran tarif umroh sekarang adalah antara 1.000-1.500 US Dolar atau Rp 9-15 juta. Kalau ada seratus orang yang hendak diumrohkan, maka si calon tadi tentu sudah harus keluar duit lebih kurang Rp 100 juta. Itu masih satu contoh “titipan” calon.

Dengan variabel itu, Shohibul memprediksi dana yang sudah harus disiapkan setiap paket minimal Rp 50 miliar. “Itupun wajib kalah, karena tidak akan diterge oleh pemilih mengingat ada pasangan yang bertabur duit,” terang Shohibul lagi. … bersambung (3)

* * *

foto oleh Roemono

3 thoughts on “Dana Kampanye Pilgubsu (2)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s