Partai Golkar Wajib Bubar


Karena tidak mematuhi Undang-Undang (UU) No 31 tahun 2002 tentang Partai Politik (parpol) dan kemudian dikuatkan dengan UU No 2 Tahun 2008, Partai Golkar (PG ) wajib dipertanyakan keberadaannya. Pasalnya, UU ini mewajibkan setiap parpol untuk mematuhi Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Apalagi pelanggaran itu sudah diputuskan tetap oleh pengadilan.


Konsekuensinya, segala kebijakan dan keputusan politik yang dikeluarkan oleh PG juga dinyatakan tidak sah. Demikian disebutkan mantan Wakil Ketua PG Deliserdang (DS), Sulaiman Nasution pekan lalu.

”Segala putusan yang dikeluarkan Partai Golkar DS, DPD Tingkat I Sumut dan DPP, tidak sah menurut hukum,” tegas Sulaiman yang mengaku secara sewenang-wenang dipecat dari kepengurusan periode 2000-2005. Akibat yang lebih jauh, pencalonan Ali Umri sebagai calon gubernur Sumut dan Ketua PG DS, Wagirin Arman, yang dikabarkan akan maju sebagai bakal calon Bupati DS, diragukan keabsahannya.

Menurut Sulaiman, hal ini bukan dilandaskan oleh kepentingan pribadinya sendiri namun kecintaannya kepada PG. Ia berargumen, pelanggaran AD/ART Partai oleh Ketua Golkar DS, Golkar Sumut dan DPP Golkar, berdasarkan putusan pengadilan tanggal 20 Mei 2005 lalu.

Dalam putusan itu, pelanggaran AD/ART partai disebutkan ada tiga hal. Pertama, Ketua DPD Golkar DS yaitu Wagirin Arman, tidak melaksanakan rapat kerja daerah sesuai AD/ART partai. Kedua, selama periode pengurus tahun 2000-2004, tergugat tidak membentuk Dewan Penasehat PG DS. Dan ketiga, pengelolaan keuangan partai tidak dilaksanakan menurut AD/ART partai. ”PN Lubuk Pakam dalam putusannya menghukum tergugat I yaitu Ketua Golkar Deliserdang, tergugat II Ketua Golkar DPD Sumut dan tergugat III DPP Partai Golkar, untuk mematuhi putusan ini,” kata Sulaiman lagi.

Menurut Sulaiman, putusan ini sudah inkraacht yaitu menjadi putusan tetap. ”Mereka tidak memanfaat waktu yang diberikan pengadilan selama dua minggu untuk mengajukan banding,” tegas Sulaiman. Sulaiman juga pernah menyebutkan hal ini dalam Seminar Prospek Demokrasi dan Politik Pasca Pemilu 2009 di Hotel Madani Medan yang digagas ’nBASIS beberapa hari lalu.

Sulaiman memandang, UU Parpol merupakan landasan main dari seluruh partai politik. ”Bila aturan ini dilanggar, dan partai tidak dikenakan sanksi, untuk apa ada UU itu. Konsekuensinya dua, UU-nya dicabut atau partai politiknya dibubarkan saja,” kata dia lagi.

Pihaknya sendiri akan mengajukan judicial review terhadap UU Parpol ke mahkamah konstitusi. ”Putusan pengadilan ’kan yurisprudensi yang berlaku di seluruh Indonesia. Partai politik mesti taat asas hukum,” katanya lagi. (*)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s