KPU Sumut Bertobatlah!


foto oleh RoemonoTidak terlalu sulit untuk memperkirakan, kalau paket Tri-Ben akan menggugat KPU Sumut. KPU yang dikomando oleh Irham Buana Nasution ini, sudah terlalu membikin pusing banyak pihak dalam seluruh proses pelaksanaan pilgubsu 2008. Mulai dari anggaran untuk menggaji staf dan pekerja di KPU, hingga yang paling mencurigakan, soal Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Amburadul? Itu bukan kata saya, tapi seluruh masyarakat. Bahkan, wawancara Syamsul Arifin kepada Metrotv pun sudah menyuratkan hal itu. “Banyak yang perlu diperbaiki dari segi administrasi yang dilakukan KPU,” katanya ketika dia dinyatakan pemenang pilgub versi quick count.

Gugatan kepada KPU itu soal waktu saja dan persoalannya bukan siapa yang menggugat. Syamsul tidak menggugat karena dia sedang mengamankan kemenangannya, Ali Umri juga mungkin sedang menyusun gugatan dan termasuk Wahab. Tri-ben hanya duluan saja. Ini alamiah saja, walaupun kita bisa tersenyum mengapa Tri-ben terlalu banyak memegang bukti kebobrokan pilgubsu.

Seperti diketahui, gaji staf dan pekerja pernah menunggak beberapa bulan. Dan tragisnya, KPU dengan entengnya menunjukkan kesalahan itu pada pempropsu. Pempropsu jelas memang punya kesalahan besar soal anggaran untuk “perut” itu. Tapi, bukankah KPU itu diisi oleh orang-orang pintar yang selama ini selalu kritis menyerang pemerintah ketika masih di lembaga swadaya masyarakat?

Soal DPT, ini lagi yang menjadi puncak keamburadulan pelaksanaan pilgubsu. Berubah-ubah hingga empat kali sejak penetapan pertama di awal Februari lalu. Lagi-lagi, Irham dengan tenang memberikan telunjuknya pada pempropsu dan biro pusat statistik.

Pempropsu dan BPS jelas punya tanggung jawab soal itu. Tapi, bukankah KPU itu dipenuhi oleh orang-orang cerdas yang tentu saja tak akan begitu saja percaya pada data-data statistik dan survey yang dilakukan oleh PNS dan BPS? Bagaimana mungkin KPU bisa menetapkan sesuatu, kalau mereka tidak percaya pada data statistik pemerintah? Wong, Presiden saja bisa salah menyebutkan data, kok. Ini kan persoalannya, KPU sudah menganggap data-data itu sedemikian validnya, sehingga bisa ditetapkan.

Ketika data itu diberikan kepada KPU, toh sudah seharusnya KPU melakukan cek kembali. Tidak usahlah menurunkan seluruh anggota KPU ke Sumatera Utara. Bukankah keakuratan data bisa dicek dengan metode penelitian. Apa gunanya mereka mempelajari itu di kampus dulu?

Lembaga survei sudah bejibun, baik yang bener-benar independen sampai yang karbitan. Kampus pun ada lembaga penelitiannya. Cek ilmiah bisa menentukan apakah suatu data valid atau tidak. Kalau kesimpulannya tidak valid, ya kembalikan lagi, jangan ditetapkan dulu. Ini kalau sudah ditetapkan, ya itu sudah menjadi tanggung jawab KPU, dan bukannya si pemberi data. Soalnya yang menetapkan DPT itu ya KPU, bukannya Pempropsu.

Apakah anggaran yang menjadi persoalan? Ya ampun… Ngeri kita melihat dana untuk pilgubsu 2008 ini, hampir Rp 400 Miliar. Itu tidak sedikit. Bayangin kalau duit segunung itu dibelikan kerupuk, mungkin satu Sumut ini sudah tenggelam.

Apalagi, adalah di luar akal, bila mengorderkan kepada lembaga penelitian atau kampus hanya untuk mengecek kevalidan data yang diberikan pemerintah itu, mencapai anggaran Rp 1 miliar, bahkan Rp 100 Juta sekalipun! Toh yang hanya dilakukan adalah pengujian laboratorium saja.

Seharusnya, bukan hanya Tri-Ben saja yang menggugat KPU soal bobroknya pelaksanaan pilgubsu 2008 ini. Seluruh pasangan, seluruh komponen masyarakat dan seluruh kampus yang masih peduli terhadap kualitas pelaksanaan demokrasi dan perubahan ke depan, mestinya sudah harus menilik apakah KPU itu benar-benar bekerja atau tidak. Lebih jauh lagi, bila KPU itu bekerja, apakah mereka sudah bekerja dengan jujur.

Karena bukan apa-apa, dari tender-tender yang berlaku di KPU sendiri, aroma tak sedap sudah tercium sejak lama. Kok kertas suara bisa rusak, berlebih atau berkurang? Kok sosialisasi pilgub hanya seperti itu? Berapa dana sosialisasi dan apakah harganya sudah sesuai harga pasar? Jangan-jangan kasus Mulyana Kusumah di KPU Pusat sudah ditiru di Sumut ini…

Aduh, KPU bertobatlah!

– – –

foto oleh Roemono

22 thoughts on “KPU Sumut Bertobatlah!

  1. kpu….memang lahannya uang…siapa pun tau itu..
    tapi kalau lah 400 milyar gak sebanding sama hasil kerja yang diperlihatkan masyarakat tentunya bisa mengakukan gugatan kan? kemana uang rakyat yang banyak itu dihabiskan? dari kondisi di lapangan yang menunjukkan banyaknya kartu pemilih ganda atau yang tidak dapat kartu pemilih, itu mengindikasikan kalau kpu ataupun orang-orang yang bekerja di kpu hanya mau ambil untung sendiri tanpa memikirkan kalau uang yang dihabiskan bukan dari kantong mereka….

    mungkin nggak oknum KPU Sumut diusut?…mungkin nggak KPU oknum KPU sumut diajukan ke KPK?….

    kasihani dong rakyat yang bayar pajak?…mendingan uangnya dihabiskan untuk sesuatu yang lebih berguna….

    ….hiks…

    Like

  2. Kenapa ini harus d ributkan sesudah kalah?? kl menang pasti menganggap ini jg bagian yg cukup menguntungkan toh??<<
    Cerita standart yg selalu ada setelah semua pemilihan,,, indonesia, indonesia,,,ckckckkkk,,,,

    Like

  3. Hidup GOLPUT.
    Akhirnya Golput jadi pemenang (katanya kisaran 35% total penduduk sumut yg punya hak memilih). Kontribusi KPU juga sangat besar meng-golput-kan masyarakat. Hidup KPU yang diam-diam bersimpati pad apara Golput.

    Hidup Golput, akhirnya rakyatpun tidak mau dikebiri, disetir, dan dijanji-rayu politisi. Akhirnya rakyat yang tidak peduli hingar-bingar pilkada menunjukkan jati dirinya yang muak tetek-bengek pilkada, kekuasaan, dll. Karna toh akhirnya urusan pelayanan masyarakat tidak akan berbeda dengan sebelum2nya. Toh ekonomi rakyat pinggiran dan miskin setali tiga uang. Hidup Golput. Berdoalah kita supaya nantinya ada partai GOLPUT..put..put…put..

    Like

  4. Hampir KPU di setiap daerah keluhannya memang seperti ini. Artinya ini bukan masalah KPU SUMUT saja.
    Dulu kinerja KPU di DKI Jakarta juga seperti itu, tapi kubu yang kalah tidak memanfaatkan fenomena ini untuk menutupi kekalahannya.

    Like

  5. Sekedar Informasi !!! Anak Syamsul Arifin pun mencetak surat suara makanya bisa menang kalo gak mana mungkin !! Dasar Tukang tipu ……… Eh… Tukang Kue penipu Jadi Gubernur >>>>>> Udah ngomong gak jelas

    Like

  6. @ Pak Singal: setuju…dukung n kritisi programnya. aman?😀

    @ namira: bila ada bukti konkret, KPU jelas bisa diusut. kejadian mulyana w kusumah di jakarta, jadi contoh terang kali ini.🙂

    @ bella: ributnya sebenarnya sejak awal tahun kemaren. tp KPU kayaknya udah bedug, eh budeg. hehehe😀

    @ pemerhati: ah sudah lama tak bersua.😀 kl menurut LSI-nya Denny JA, kisaran golput sampe 42-43%. tipikal golput juga beda…ada yg bener-benar golput (sadar untuk tak memilih), dan ada pula yang digolputkan. kabar-kabarnya satu lembar suara itu dihargai mulai Rp 5.000 hingga Rp 35.000. tapi itu gossip jalanan yah…😀

    @ Pak Herianto: KPU memang kacau balau…kayak kata Slank: kacau balau negara ku ini. Saya setuju dengan bapak. tapi, menggugat KPU tentu bukan hanya karena ingin menutupi kekalahan saja. Walau mungkin itu motivasi terbesar. Tapi buat mereka yg masih peduli, walau mereka golput, menang atau kalah, tetap harus ada tuntutan terhadap kinerja. Alternatif lain adalah tidak peduli.🙂

    @ Syamsyir: Itu kan masih hasil quickcount. Anda sabar saja menunggu penetapan KPU. Kl anda punya temuan, lapor ke polisi. Menghina orang tanpa alasan jelas dan dibut-buat, justru akan makin membuat Anda tak dihargai orang.🙂

    @ Djoko: komentar saya sama dengan untuk Syamsir.

    @ alisyah: 20 pengacara sudah disiapkan. bukti-bukti mereka katanya sudah dikumpulkan. mungkin tinggal tunggu waktu saja.

    @ dobelden: ketakutan terbesar memang seperti itu. Saat ini, suhu politik di Sumut memang sangat-sangat panas sekali. mudah-mudahan jangan lah…😦

    @ mr x: aku sama sekali nggak ngerti, hahahahahaha😀

    Like

  7. KPU Salah? Maybe yes, maybe no.
    Mendata pemilih sudah pasti BPS kerjasama dengan pemerintah. Tugas KPU hanya menerima input data dari BPS dan pemerintah.

    Jika memang ada kekacauan data, tentunya harus diusut dimana biang kesalahannya.

    Kalau ada kekacauan, tentunya harus diselidik siapa yang paling mampu membuat kekacauan.

    Perlu dicatatat: mayoritas golput maupun di golputkan itu tentunya ummat Islam. Begitu kan Wan…?

    Like

  8. @ Nirwan
    @ Andi Nasution

    Gugatan Triben tidak tepat waktu. KPU jelas harus dibenahi, tapi apakah ketidakberesan KPU berpengaruh terhadap fakta bahwa hampir 5 juta penduduk Sumut yang berhak memilih ternyata memutuskan untuk tidak memilih.

    Angka itu terlalu besar kalau dikaitkan dengan ketidakberesan di KPU atau penggolputan seperti disinyalir Lae Andi Nasuition.

    Sebagai penonton dari kejauhan, aku memaknai golput sekitar 43 % itu adalah mosi tidak percaya terhadap semua kandidat dalam pilgubsu, juga terhadap semua partai pendukung, semua pemain politik di Sumut dan semua media massa yang yang hanya mampu jadi “jurtul” atau “majalah dinding”.

    Pasangan gubernur yang baru hanya mendapat dukungan sekitar 12-15 % dari total populasi. Apa artinya ini bagi tingkat efektivitas pemerintahan di Sumut dalam 5 tahun ke depan ?

    Satu pertanyaan terbuka buat pembaca artikel ini : apa ada di antara kandidat guberbur/wkl gubernur yang memiliki ideologi tertentu ? Bukankah mereka semua sama pragmatisnya ?

    Like

  9. Horeee Golput Menang (dlm kampanye Golput kemarin ada slogan yang kita gemborkan “kita boleh golput tapi dengan datang ke TPS itu baru namanya gentle, tapi yang tidak terdaftar yaa gak usah nyoblos……!!!!!) Suatu keinginan besar rakyat Sumut ingin perubahan dengan pemimpin yang benar-benar ingin membangun propinsi terbesar ini & yang benar-benar bersih (katanya PUTIH kok ABU-ABU, katanya BERSIH kok BERSELEMAK NODA……. ) yang ternyata tidak tercermin pada calon calon yang ada dan yang dibawa partai….. HIDU GOLPUT !!!!!

    Like

  10. Ya… sudah ku bilang bang sama kawan2. IBN yang ketua KPU itu harus lengser, tapi gak ada yang buat beritanya atau mewacanakannya di media. Apa kawan2 tu keenakan di KPU yang harus kita akui ‘sangatbasah’ bila ada gawe semacam ini (pilkada-pemilu dsb).
    Masak orang mati dan balita dapat kartu pemilih….? Iya bang IBN, junior abang bilang abang harus bertobat. Ah…. paten kali abangku ini…. senior itu… jgn keras-keras kali…

    Like

  11. Sepengetahun saya Hukum di negeri ini membenarkan siapapun untuk mengajukan gugatan jika merasa dirugikan. Jika “TRIBEN” mengajukan gugatan, bukankah berarti mereka menghormati hukum yang berlaku. Salam.

    Like

  12. @ robert: jawabannya ada di tulisan saya: “Menebak Langkah Politik Sang Datuk”😀

    @ danalingga: setuju.

    @ ELfrianto nasution: KPU dan Irham memang jadi tersangka utama. silap langkah habislah dia.

    @ berastagi: sampai kapanpun golput tetap akan ada. tidak mungkin semua pihak bisa terpuaskan.

    @ rozi: gak usah pake inisial segala kau… sebutkan saja IBN itu Irham Buana Nasution. Mau digugatnya kau, gugat lagi dia.😀

    @ togar lubis: apapun motifnya, siapa pun yg menggugat, apapun yang jadi bahan gugatan, permainan akan terus berlanjut. mari bernafas dalam lumpur😀

    Like

  13. ada satu lagi yg harus disoroti pada KPU SUMUT
    yakni penerimaan PNS di KPU SUMUT
    KPK harus turun tangan langsung, soalnya sudah ada desas-desus bahwa penerimaan CPNS KPU SUMUT akan terjadi “bagi-bagi jatah”.
    “jatah” mulai dari ketua, sekretris, anggota deelel..

    ayo..
    bagi pembaca sekalian
    mari kita awasi
    penerimaan cpns di kpu sumut
    sangat identik dengan KKN
    sudah dapat dipastikan

    hmmm…informasi baru yang diduga berjalan tak baru-baru ini …

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s