Abdillah, Sumut Man of The Year 2007


Abdillah, Walikota Medan

Energi sosial politik masyarakat Sumut selama 2007 tersedot pada pemilihan Gubernur Sumatera (pilgubsu) 2008, banjir, listrik, kebakaran, illegal logging, hingga korupsi pejabat. Tapi, H Abdillah Ak, Walikota Medan, pantas menduduki kursi Sumut Man of The Year 2007.
* * *
Blip … listrik pun padam. “Aaaaaaa ….,” teriakan pekerja dan karyawan, ibu rumah tangga, penikmat sepakbola dan seluruh warga Sumut lainnya, pun mengiringi. Kasus krisis listrik yang menjadi pembuka tahun 2007 seakan-akan menjadi petunjuk bahwa kondisi Sumatera Utara di sepanjang tahun bershio babi ini, betul-betul menderita.

Mari tajamkan mata di pusat konstelasi politik Sumatera Utara, di ibukota propinsi, Kota Medan. Di sana, H Abdillah Ak mencatatkan namanya dalam sejarah Kota Medan, sebagai satu-satunya walikota Medan dalam sejarah, yang dijadikan tersangka dalam kasus seram, korupsi.

Di penghujung tahun, Desember 2007, Abdillah harus diperiksa selama sembilan jam di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta pada Kamis (27/12) lalu. KPK menyebutkan, Abdillah sudah berstatus tersangka sejak November 2007. Namun anehnya, alasan itu tak membuat KPK “sampai hati” menahan Abdillah.

Drama pemeriksaan itu sendiri harus diakhiri dengan aksi petak umpet Abdillah dengan para kuli disket. Abdillah bungkam seribu bahasa. Juru bicara KPK, Johan Budi SP, berujar, Abdillah belum ditahan karena belum ada perintah dari pimpinan KPK yang baru.

KPK memang sudah menggenggam segepok bukti dugaan korupsi Abdillah. Di antaranya kasus penyalahgunaan dana APBD Kota Medan periode 2002-2006 itu, termasuk pengembalian uang dari Ketua DPRD Provinsi Sumut Abdul Wahab Delimunthe sebesar Rp 100 juta dan Rp 300 juta dari anggota DPRD Sumut, Yulisar Parlagutan Lubis. Kasus dugaan korupsi pendahuluan dana APBD tahun anggaran 2005 itu senilai Rp 10,2 miliar.

Duet Abdillah-Ramli benar-benar dibidik. Ramli (Wakil Walikota Medan) sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi APBD Kota Medan periode 2002-2006, sejak November 2007. Untuk hal ini, Ramli mendapat giliran diinterogasi KPK pada 28 Desember.

Ironisnya kasus paket itu tak hanya satu. Sejak Juli 2007, keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka untuk kasus dugaan korupsi pembelian mobil pemadam kebakaran. Pembelian dua mobil berjenis Mitsubishi Morita ML F4 30, masing-masing senilai Rp 12 miliar, yang dianggarkan dalam APBD tahun 2005.

Nilai yang dianggarkan oleh Pemko Medan itu, lebih tinggi Rp 3 miliar dibanding yang dianggarkan oleh pempropsu yang senilai Rp 9 miliar. Padahal, dua jenis mobil yang dibeli kedua instansi itu, jenis dan spesifikasinya sama.

Kasus yang paling mengemuka adalah dugaan korupsi tukar guling (ruislag) 19 aset milik pemerintah kota Medan yang dilepas ke pihak ketiga dengan harga yang lebih rendah dari harga yang wajar. Aset-aset itu di antaranya, kebun binatang Medan 2,9 hektar senilai Rp 26,9 miliar, Balai Benih Dinas Perikanan dan Kelautan di Medan seluas 1,7 hektar senilai Rp 769 juta dan Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Medan seluas 2.067 meter persegi senilai Rp 3,4 miliar dan SDN 060900 seluas satu hektar di Medan. Tukar guling itu dilakukan pada 2003 saat Ramli masih lagi menjabat Sekretaris Pemerintah Kota Medan.

Jumlah aset tetap yang seharusnya disajikan dalam neraca 2005 disebut-sebut mencapai Rp 4,741 triliun. Namun yang dibukukan hanya senilai Rp 4,707 triliun sehingga terdapat kekurangan yang dilaporkan sebesar Rp 33,784 miliar.

Terangkatnya kasus Abdillah-Ramli ke permukaan kemudian membuka tabir baru, duet Abdillah-Ramli tak kompak. Kelompok masyarakat di Kota Medan terpecah menjadi kubu pro dan kontra. Nopember terjadi gelombang demonstrasi yang menggambarkan hal ini. Kalangan agamawan pun ikut-ikutan.

Pencakar Langit dan Polonia

PoloniaNamun, bukan itu saja peristiwa besar yang memusingkan Abdillah. Sekonyong-konyong, di medio 2007, Agustus-Oktober, masalah pembangungan gedung pencakar langit di Kota Medan naik ke permukaan. Gedung yang menjadi sorotan tajam yaitu Hotel JW Marriot, Cambridge, The Royal Residence dan Crystal Square. Kasusnya, bangunan tidak sesuai aturan keselamatan penerbangan.

DPRD Medan pun sewot. Awal Oktober, DPRD Medan memutuskan tidak akan memberi rekomendasi kepada pengembang untuk meneruskan pembangunan Hotel International JW Marriott di kota itu. Alasannya, proyek pencakar langit ini melanggar ketentuan izin mendirikan bangunan.

Berdasarkan aturan, semua gedung di kota ini hanya boleh memiliki 15 lantai, termasuk tiga di bawah tanah. Sedangkan JW Marriott dibangun 25 lantai di atas tanah dari 28 lantai yang direncanakan.

Kepala Administrasi Bandara Polonia Medan, Yuli Sudoso, mengatakan, gedung-gedung itu dibangun melebihi ketentuan Kawasan Keamanan Operasi Penerbangan (KKOP) Bandara Polonia Medan. “JW Marriott di dalam kawasan horizontal dalam atau KKOP Bandara Polonia Medan,” ucap Yuli Sodoso. Seharusnya bangunan dikawasan ini dibangun hanya boleh setinggi 45 meter, sedangkan Marriott mencapai 90 meter.
Di sisi lain, pengembang justru menyatakan sudah mengantongi izin dari dinas-dinas terkait, termasuk dinas perhubungan kota Medan dan dinas tata kota, bawahannya Abdillah.

Dinas Tata Kota Medan berdalih. Kasi Peradilan dan Pengawasan Dinas Tata Kota Medan, Bonar Pulungan seperti dikutip wartawan, berujar, instansinya sudah pernah memberikan peringatan kepada pengembang JW Marriot. Terakhir melalui surat no 640/265 tanggal 17 September 2007. Isi surat tersebut memerintahkan kepada pengembang untuk menghentikan aktivitas pembangunan.

Namun, investor tak tinggal diam. Apalagi, Amerika sudah memberikan teguran keras. Vice President JW Marriott Medan, Kwik Sam Ho, mengatakan, pembangunan hotel bintang lima itu sudah dikaji oleh tim konsultan. Hal itu dikatakannya dalam rapat dengar pendapat antara Komisi D DPRD Medan dengan dengan manajemen Hotel JW Marriot, Adban Polonia, Dinas Perhubungan Sumut, Dinas Tata kota dan Tata Bangunan (TKTB) Medan, dan tim konsultan aeronautika independent dari Francis, pada 3 Oktober lalu di ruang Panitia Anggaran (Panggar) DPRD Medan.

Menurut dia, pihaknya telah mengajukan izin pembangunan 28 lantai. Namun, yang dikeluarkan Dinas TKTB Medan hanya 15 lantai. Ia juga meminta kepada dewan untuk mendesak pemerintah pusat agar segera merealisasikan pembangunan Bandara Kuala Namu. Ia yakin, selama Bandara Polonia Medan tidak dipindahkan, program Pemko Medan menjadikan Medan sebagai kota metropolitan akan terhambat.

Polonia tampaknya dibela mati-matian. Ironisnya, keselamatan bandara yang selama ini menjadi alasan kemudian terbakar hebat pada 1 Desember lalu sekitar pukul 20.45 WIB. Ini merupakan kebakaran kedua setelah yang pertama pada 9 Maret 2006 lalu.

Waktunya yang sangat berdekatan dengan kasus gedung pencakar langit pun menuai asumsi miring: kebakaran itu disabotase. Tujuannya mudah ditebak, bandara polonia yang dibela sudah tak layak dilindungi.

Isu ini makin tajam ketika pengganti Polonia, Bandara Kualanamu, tersendat-sendat pembangunannya. Disebutkan, bandara yang digadang-gadang menjadi bandara termodern di Sumatera ini, tidak bakal memenuhi target operasi pada Oktober 2009.

Apa kata Abdillah dalam peristiwa yang menjadi pusat perhatian nasional dan internasional? Abdillah yang datang sekitar pukul 22.00 Wib pada Sabtu (1/12) lalu, berujar normatif kepada wartawan yang mengerubunginya. “Seluruh armada yang ada di Medan sudah dikerahkan untuk datang ke sini, yaitu 18 unit mobil kebakaran milik Pemko Medan,” katanya.

Banjir dan Adelin Lis

Well, nama Abdillah bukan hanya melambung gara-gara itu. Kasus banjir yang rutin terjadi di Kota Medan berdampingan dengan digelarnya kasus illegal logging yang melibatkan nama Adelin Lis.

Mari mulai dengan kasus banjir dahulu. Nopember 2007, kelompok yang menamakan dirinya Masyarakat Medan Peduli berdemonstrasi di Balaikota Medan, menunjukkan kegeramannya pada Abdillah. Mereka meminta KPK segera menuntaskan dugaan kasus korupsi Abdillah hingga kinerja pemko Medan bisa teratasi. Dua di antara kinerja yang menjadi sorotan adalah kondisi jalan dan banjir.

Mulai April hingga Desember, berita Banjir terus menghiasi media-media lokal di Medan. Banjir di pusat kota tercatat pada 30 April yang membuat jalan-jalan seperti Djuanda, Diponegoro, Sisingamangaraja, Brigjen Katamso, Gatot Subroto, Letjen Suprapto, Pemuda, Monginsidi, Kereta Api (depan Stasiun KA), Letjen Djamin Ginting’s, kawasan Petisah terendam air 30-40 cm.

Masih di bulan April, DPRD Medan kemudian merilis 63 titik kerusakan jalan dan rawan banjir di seluruh kota Medan. Pemko dinilai tak serius menangani banjir dan kerusakan jalan. Salah satu indikatornya adalah berkurangnya pos anggaran untuk Dinas Pekerjaan Umum dari Rp 200 miliar (2006) menjadi Rp 100 Miliar.

Buruknya drainase dan pengendalian banjir ini kemudian diperburukan dengan progres proyek kanal banjir yang dilakukan di Kota Medan.

Proyek pengendalian banjir Medan atau Medan Flood Way Control bantuan dari Japan Bank International Coorporation ( JIBC) senilai Rp 240 miliar tak kunjung selesai. JIBC pun mengancam akan menghentikan bantuan dana. Proyek ini masih tersendat pembebasan lahan terutama warga di kelurahan Harjosari Medan.

Bila proyek ini batal maka proyek waduk Lau Simeme di Deliserdang yang bernilai Rp 1 triliun juga terancam batal. Pasalnya, proyek untuk pengadaan air minum, mini hidro power, pariwisata, irigasi, pengendalian banjir itu dananya juga bersumber dari JBIC.

Berita banjir kemudian dipuncaki ketika di pada Oktober-Desember, banjir parah terjadi di Medan. Oktober diberitakan tiga kecamatan di Kota Medan terendam air. Dari catatan Pemko Medan, sebanyak 2.047 rumah terendam air. Luapan sungai Babura dan Deli merendam Medan Labuhan, Maimun, Polonia, Marelan, Labuhan Deli dan Belawan.
Banyak yang mengatakan, pembalakan liar alias illegal logging merupakan salah satu penyebab utama banjir. Kota Medan pun kembali dihadapkan pada pengadilan terdakwa kasus illegal logging terbesar tahun ini di Indonesia, Adelin Lis.

Adelin LisSetelah ditangkap di Beijing, September tahun lalu, pengadilan terhadap Adelin Lis dilakukan pada sepanjang tahun 2007. Puncaknya terjadi pada 5 Nopember lalu. Itu ketika putusan hakim Pengadilan Negeri Medan justru menjatuhkan vonis bebas terhadap Adelin Lis.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan membebaskan Adelin Lis, Bos PT Keang Nam Development Indonesia dan PT Mujur Timber dari dakwaan perambahan hutan di Kabupeten Mandailing, Natal.

Tuntutan jaksa yaitu 10 tahun penjara dengan denda Rp 1 Milyar atau subsider 6 bulan, plus penggantian uang PSDA sebesar Rp 119,8 Milyar dan Dana Reboisasi sebesar 2,9 juta dolar, pupus.

Putusan itu kontan tidak hanya menghebohkan Medan, tapi nasional hingga dunia internasional. Lima hakim yang mengadili yaitu Arwan Byrin, Robinson Purba, Dolma Sinaga, Jarasmen Purba dan Ahmad Sena sontak dihujat dan kemudian diperiksa. Hasilnya, Komisi Yudisial merekomendasikan lima hakim itu dipecat. “Saya terharu, keadilan masih ada di Indonesia,” lirih Adelin Lis sambil tersenyum.

Pilgubsu 2008

Sejumlah kasus ini, masih akan ditambah konstelasi sosial politik lain yang juga sedang marak di Kota Medan. Apalagi kalau bukan karena dampak proses pemilihan Gubernur Sumatera Utara (pilgubsu) 2008 mendatang.

Abdillah yang jelas-jelas berasal dari ranah politik, dipastikan tidak bisa tinggal diam melihat peristiwa politik mutakhir yang terpampang di kota seribu baleho ini. Ancaman konflik justru paling deras terjadi di mana pusat-pusat kegiatan politik tingkat satu ini berada, ibukota propinsi. Walau beberapa nama yang hendak maju dalam pilgubsu berasal dari kabupaten/kota lain, pertarungan intrik politik justru terjadi di Kota Medan.

Tentu masih ingat dugaan kasus asusila Ali Umri, Sumutwalikota Binjai, yang tak hanya menghebohkan kota Binjai tapi juga kota Medan di 2007 ini dan bahkan sampai di Mabes Polri Jakarta. Agustus lalu, tokoh utama kasus itu Melly Gea (17), secara terbuka diberitakan meminta maaf kepada Ali Umri soal kasus itu, di aula Pemko Binjai. Ia didampingi suaminya, Willy Dwi Andrianto, dan kedua orang tuanya Yusuf Gea dan Rini, di aula Pemko Binjai.

Melly menyatakan, peristiwa heboh itu tidak benar dan direkayasa. Tersebut dana sekitar Rp 2 Miliar yang menyertai rekayasa tersebut.

Selain kasus pelecehan seksual, sebelumnya, Umri juga pernah tersangkut kasus dugaan korupsi penggunaan dana fiktif Koperasi Binjai sebesar Rp 1,3 miliar. Bahkan, kasus ini sempat singgah di Sekretariat Negara pada Mei lalu. Itu ketika Mabes Polri meminta Sekretariat Negara agar mengeluarkan izin pemeriksaan terhadap sejumlah Kepala Daerah yang “bermasalah”, termasuk Ali Umri.

Kasus-kasus Umri yang menjadi bagian dari dinamika pilgubsu ini, kemudian bertali-temali dengan persaingan kerasnya dengan seorang sosok yang menguasai kabupaten Langkat, H Syamsul Arifin. Bahkan, disebut-sebut persaingan antara kedua orang ini, bisa membuat jantung partai politik berdegup tak menentu.

Partai Golkar misalnya. Seperti diketahui, selain Syamsul yang termasuk salah satu “senior” di Golkar, Umri masih harus bertarung dengan nama HT Milwan (Bupati Labuhan Batu) dan Abdul Wahab Dalimunthe (Ketua DPRD Sumut).

Tak cuma Golkar, PAN retak dua, antara kubu Kamaluddin Harahap (Ketua DPW PAN Sumut) dan Ibrahim Sakty Batubara (Ketua DPP PAN). Santer diduga, Kamaluddin lebih pro ke Umri sedang Ibrahim lebih ingin ke Syamsul. Pasca kemenangan Syamsul dalam rapat pleno DPW PAN Sumut beberapa waktu lalu, perpecahan semakin ke permukaan ketika Kamal kemudian mencopot Ibrahim dari jabatannya sebagai Ketua Fraksi PAN di DPRD Sumut.

Namun demikian, pilgubsu memang bukan milik Umri dan Syamsul semata. PDI Perjuangan (PDIP) sebagai salah satu partai pemenang pemilu di Sumut, tiba-tiba memenuhi headline berita media massa ketika Gubsu Rudolf M Pardede memutuskan ikut bertarung di partainya sendiri, PDIP. Walau sudah diprediksikan beberapa pihak, hal ini sontak membuat peta politik di PDIP langsung memanas. Soalnya, di partai banteng itu, sudah tegak berdiri sosok H Chairuman Harahap, Deputi Menkopolhukkam RI sekaligus mantan Kajatisu.

Rapat kerja daerah khusus PDIP yang akan memutuskan siapa balon gubsu yang akan dibawa ke DPP PDIP memutuskan hal “aneh”. Delapan nama balon gubsu yang mendaftar ke PDIP, dikirim seluruhnya ke Jakarta untuk diputuskan oleh Megawati Soekarnoputri.

Persaingan Rudolf dan Chairuman mengulang kembali kompetisi mereka pada pilgubsu 2003 lalu. Saat itu Rudolf yang berpasangan dengan HT Rizal Nurdin (Alm) menang tipis atas Chairuman.

Dan, semua kejadian itu terpampang di depan Abdillah yang mengomando kota ini sejak tahun 2000 lalu. (*)

= = =

foto:
1. Abdillah oleh Chalid Mawardi Nasution
2. Polonia: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/10/Polonia_intl_departure.jpg/220px-Polonia_intl_departure.jpg
3. Adelin Lis: http://www.suarapembaruan.com/News/2006/09/12/Nasional/12adelin.gif
4. Sumut: http://www.sumutprov.go.id/mcrm/images/citra2.JPG

7 thoughts on “Abdillah, Sumut Man of The Year 2007

  1. kalo dah jadi tersangka..kapan diadili dan dipenjara???
    yang lebih penting..tolong kembalikan semua harta negara yang telah dirampok…

    Like

  2. Orang2 bodoh yg menghardik orng tanpa mengetahui duduk permasalahan. abdillah itu bkn ditangkap murni krn korupsi. Tp ada unsur politik yg tdk senang dgn kepemimpinannya. Cb lihat apa jasanya selama ini?

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s