Zombie Bernama Ijazahgate


rudolfIjazahgate alias skandal ijazah palsu di Sumatera Utara (Sumut) awalnya muncul pada kasus Rudolf M Pardede, gubernur Sumut sekarang. Mengemuka sejak musim pemilihan gubernur pada 2003 lalu, kasus ini bakal menjadi isu panas kembali pada pilkada gubsu 2008 mendatang.
* * *

Bak mengorek luka lama, kasus Ijazah Gate wakil gubernur Sumatera Utara, Rudolph Matzuoka Pardede terangkat kembali di peta politik Sumatera Utara. Ijazah putra almarhum pengusaha ternama di Indonesia, TM Pardede itu, “kembali diduga” palsu.

Sorotan utama kepalsuan ijazah Rudolph adalah pada ijazah SMA dan gelar kesarjanaannya. Pada musim pilkada Sumut 2008 ini, isu ini kembali bergulir ketika Rudolf mendaftar sebagai bakal calon gubernur di partainya sendiri, PDI Perjuangan beberapa minggu yang lalu.

Tulisan ini hendak flashback sedikit pada dinamika politik beberapa tahun lalu, ketika ijazah gate muncul, mengendap, mengemuka kembali, sunyi dan akhirnya menonjol lagi.
PP Nomor 151 Tahun 2000 tentang tata cara pemilihan, pengesahan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah serta Tata Tertib Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara yang tertuang dalam SK DPRD Sumut No 26/K/2002 yang menjadi payung hukum pemilihan gubernur Sumut tiga tahun lalu, mensyaratkan seorang calon kandidat untuk memiliki minmal ijazah SLTA atau yang sederajat.

Juli 2005 lalu, skenario penggembosan Rudolf melalui pengungkitan kasus ijazahgate muncul bahkan ketika Gubernur Sumut, HT Rizal Nurdin (Alm.) belum wafat secara mengenaskan dalam peristiwa jatuhnya pesawat Mandala di Bandara Polonia Medan pada September 2005.

Dari penelusuran, ada dua tujuan praktis dari skenario politik tersebut. Pertama, mengangkat kasus ijazahgate secara politik. Ijazahgate didorong ke gedung DPRD sehingga DPRD dapat menelurkan keputusan pembentukan panitia khusus (pansus) ijazah gate. Kemungkinan besar, skenario seperti bulloggate yang menjatuhkan Abdurrahman Wahid dari kursi Presiden melalui DPR, menjadi analogi yang pantas dikemukakan.

Paling tidak, dari dua aksi unjuk rasa yang terjadi di gedung DPRD Sumut pada 2005 lalu, menggambarkan hal tersebut. Menariknya, aksi dua demonstrasi ini bila digolongkan berasal dari “internal” PDI P dan masyarakat umum. Pertama, dari kelompok yang mengaku sebagai Keluarga Besar PDI Perjuangan Sumatera Utara (KB PDIP Sumut) dan Forum Masyarakat dan Mahasiswa Peduli Penegakan Hukum (Fomas-PPH).

Aksi demonstrasi itu membuahkan hasil. Komisi A DPRD Sumut bidang Hukum dan Pemerintahan, walau terkesan melihat “angin politik” yang berkembang, akhirnya melayangkan nota pembentukan pansus kepada pimpinan Dewan.

Dengan ini, konflik internal di tubuh PDI P Sumut pun keluar ke permukaan. Hal ini tampak dari “perang media” yang dilakukan antara kubu yang pro dan kontra dengan Rudolf Pardede yang menjabat sebagai Ketua DPD PDI P Sumut.

Secara tajam, friksi di tubuh fraksi PDI P Sumut sangat kentara. Lontaran John Eron Lumbangaol mengganggap kasus ijazah gate telah diselesaikan sejak dulu dan berhenti sejak paket pasangan Rizal Nurdin – Rudolph Pardede terpilih menjadi gubernur dan wakil gubur Sumatera Utara periode 2003 – 2008. Jelas, ini pandangan yang pro terhadap Rudolf.

Sementara itu, kelompok Jumongkas Hutagaol dan Irmadi Lubis sendiri mendukung pansus tersebut. Alasannya, pansus-lah yang akan membersihkan citra PDI P Sumut yang selama ini selalu tersangkut dengan kasus ijazah ketua mereka.

Waktu itu, Rudolf terkesan dibiarkan “sendirian” menangani kasusnya. Beberapa fraksi di DPRD Sumut secara tersirat sudah menyetujui terbentuknya pansus yang bisa dipastikan akan memojokkan posisi Rudolph.

Namun, gairah fraksi bukan tak berpasal. Beberapa anggota dewan, agaknya kesal dengan angin politik yang selalu mengusut keabsahan ijazah anggota dewan.

Rapat pimpinan dewan yang akan membahas pembentukan pansus kemudian disesuaikan dengan schedule masing-masing pimpinan dewan. Tapi, hal ini sendiri dinilai sebagai celah untuk tarik ulur antara kubu pro dan kontra serta Rudolf sendiri.

Targetnya tentu saja menggagalkan agenda pembicaraan mengenai pansus dan akhirnya membungkam pembentukan pansus oleh DPRD Sumut.

Sejauh itu, fraksi besar lainnya seperti PAN, Golkar, PKS, Gabungan, belum menampakan sikapnya secara jelas maupun tersirat ke permukaan. Dugaan sementara, pengendali skenario di lapangan terletak di tangan partai pohon beringin tersebut.

Seorang sumber di partai golkar Sumut mengatakan, golkar belum mengeluarkan sikap resminya karena masih adanya tarik-menarik antara kubu yang pro dan kontra terhadap ijazah gate.

Namun, bila ditarik lebih ke belakang, Partai Golkar merupakan partai yang paling berkepentingan untuk menggolkan pansus ke DPRD Sumut. Pasalnya, partai kuning ini dulunya menjagokan pasangan Chairuman Harahap–HN Serta Ginting. Karena itu banyak dugaan, kalau dulu partai Golkar menyusun serangan balik kepada Rudolf.

Bila saja, serangkaian skenario politik berhasil dijalankan, maka muncullah target kedua yaitu pengusutan kasus ijazah gate ini secara hukum. Dan, bisa ditebak, posisi Rudolph saat itu sudah benar-benar rawan.

Namun, saat ini di akhir 2007, dua skenario itu kandas. Kasus ijazah Rudolf dihentikan penyidikannya oleh kejaksaan. Bila, Rudolf menjadi calon kuat gubernur dari PDI P pada pilkada 2008 mendatang, maka bisa dipastikan, peta politik Sumut pun bakal dipenuhi wacana kasus ijazah Rudolf.

Taufik Kemas, fungsionaris DPP PDI P sekaligus suami penentu kebijakan politik di PDI P, Megawati Soekarnoputri, sudah mengindasikan hal ini beberapa hari yang lalu di Medan. Berbicara di depan ratusan massa Baitul Muslimin Indonesia Sumut di aula Institut Agama Islam Indonesia pada Sabtu (22/12) lalu, Taufik menyatakan DPP PDI P belum tentu akan mencalonkan Rudolf sebagai calon gubernur Sumut pada 2008. “Seperti yang dikatakan Bapak Pramono Anung (Sekjen DPP PDIP), semua balon gubsu/wagubsu itu bakal dipolling, bakal disurvei,” tegasnya.

Peta sekarang sudah berubah, tapi apakah ijazahgate bakal membara (lagi)? (*)

= = =

foto:

13 thoughts on “Zombie Bernama Ijazahgate

  1. Ah, kiranya perlu dipertanyakan tentang kemungkinan akan ramainya perpolitikan pilgubsu untuk fokus ijazah Rudolf. Saya ragu, tak ada orang yang merasa penting mempersoalkannya.

    Like

  2. Untuk fokus mungkin tidak. Tapi ini telah menjadi lembaran paling pahit dan kelam dalam perpolitikan di Sumatera Utara. Ini menggambarkan, bahwa Sumut sedang sakit parah, termasuk juga para dokternya sehingga diagnosa dan obat yang diberikan pun bersalahan. Infrastruktur ruang rawat inap pun menyalahi bestek sehingga para penjenguk malah ketularan virus si sakit. Otomatis, kontraimplikasi bakal (dan sudah) terjadi.😦

    Like

  3. Bung nirwan…sya pikir case ini gak perlu lg di besar2kan karena akan menambah kepopularan beliau saja…tp keinginan mayoritas masyarakat utk membuka kmbali case ini sya pkir menjadi tantangan bagi penegak dan petinggi hukum,mampukah mreka membuka case ini scara benar dan tranparan…atw si pemilik IJAZAHGATE adlah DIUNTOUCHABLE Krena sdh merubah gaya kehidupan petinggi2 kita menjadi milyoner dgn upeti berpeti-peti…THIS IS A CONSPIRATION BY MONEY POLITICS

    THX…MY VISIT

    Like

  4. Bukan membesarkan sosoknya, krn dia sudah “besar” duluan, tapi kasusnya. Ini sejarah. Kita tidak mau sejarah dihapus begitu saja dan dibuat versi baru oleh mereka yg sudah duduk di kekuasaan. Bukankah sejarah selalu ditulis oleh mereka yang menang?😀

    Like

  5. Negara ini sudah mempunyai penderitaan yang tak mungkin untuk disembuhkan lagi. Sudah banyak yang tahu apa penyakit yang diderita rakyatnya, tapi belum ada cara mengobatinya. Negeri ini sudah menjadi bagian dari keotoriteran permimpin. Harapan ke depan dari pemilihan gubsu di sumut juga banyak warga yang hanya berharap agar pemimpin nya nanti jangan separah pemimpin sebelumnya, karena yang namanya KKN sudah mendarah daging ditubuh warga Indonesia.

    Salam Perdamaian!!

    Like

  6. dfjsjkrgf bidigbsivb s iu gudghoiuhnv oig ou gogu agau fahsfc uvn yghbvyd fuidfv gvwu hgwau hh gwa fw9hfqwdn fisu fviw fwu wuhfdzjcb xcbmufhb oxbhx ouhod fgno hgdoigh dovkjb hdbgx bdjfb dbj oibj djnodgjnkjkb dgjobihjm odfkjszl;jf vbsdjfbdsinb x,vbsdiuhbd hsjbhzsufbv zfbvhib z xizbvxhb xkhbvsbgv xfvbhsdovfb xfdyvblx bshbv xn dfyvgfbv sdhvbgsfvbsdfv sfbvsfvsdv skjfdvbxcvxvc vslkdvsdv slkdvbnxcvnzdg dsghds dgsghgdgv dghhbvbhsvdbvsdbhvf vbhvbv hfdv vnjvnjvcxv vxc jfbnb vc jnbbbbvc hdsnvhxjk,nvg on8cgsbndfoondb vcxnovxnc vbikkovcb dcdsbnfi9gsdvfsmkohgd fskldfghs dfklsdfjgs dfklsdjhg xcjkhcvuy csdfh dfuh gedhgrgun sufs fjv shgodsg jfdgbs9egwng eruiwe wuw 8w do ivc x biobc sigbsiug siufgoifubsob

    Like

  7. ingat kawan … kita hrs ngerti.. dan belajar dari sejarah tapi sejarah yang betul-betul sejarah, sejarah produk kekuasaan, betul kata bung nirwan…, kalo kasus inikan sejarah yang harus digaris bawahi tinta hitam yg tebel, seperti kasus putra presiden RI yg pertama, walaupun bukan pejabat tapi kan memaluken. gitu..lo..
    kan udah dikorankan he..he..he

    wakakakakakakakakakakakkkkk ….😛

    Like

  8. tak ada presiden yang mampu menegakkan supremasi hukum di Indonesia. Rudolf itu orangnya Mega, diusut ijazahnya berhenti di kepolisian. Kepolisian ditanya, itu sdh perintah bu Mega. Bu Mega dikalahkan oleh SBY, Rudolf diungkit lagi. Tanya kenapa SBY gak mau (mampu). Pilih-pilih tebu aja. untuk tebang pilih Indonesia hukum bangsa, nasional. makanya, berubah. lebih cepat aja.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s