KPPU Usut Dugaan Monopoli Bisnis Televisi


Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sedang meneliti laporan dugaan monopoli pada bisnis televisi yang diadukan oleh Masyarakat Pers dan Penyiaran Indonesia. KPPU berjanji memutuskan kelanjutan kasus ini pada awal 2008.

Ketua KPPU Muhammad Iqbal kemarin mengatakan, klarifikasi dimulai dua pekan lalu. Beberapa pihak yang dinilai mengetahui permasalahan dimintai keterangan. Tapi, merahasiakan identitas pihak-pihak yang dimaksud. Menurut dia, klarifikasi butuh waktu 60 hari. Hasilnya akan dibahas di rapat komisioner. “Untuk diputuskan apakah kasus berlanjut ke pemeriksaan pendahuluan atau tidak,” katanya kepada Tempo di Jakarta.

MPPI, lewat surat somasi tertanggal 29 Oktober 2007 kepada pemerintah dan KPI, meminta ketegasan mengenai kepemilikan jamak pada bisnis pertelevisian. Surat juga ditembuskan kepada KPPU. Kepemilikan model itu dilarang oleh UU Penyiaran. Penguasaan jasa penyiaran televisi oleh satu orang atau badan hukum dibatasi hanya pada dua stasiun televisi di dua provinsi.

Koordinator MPPI Kukuh Sanyoto mencontohkan, Para Group memiliki dua stasiun televisi di satu provinsi yakni PT Televisi Transformasi Indonesia (Trans TV) dan PT Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh (TV7). Sedangkan PT Media Nusantara Citra Tbk. (MNC) mengendalikan saham tiga stasiun televisi: PT Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) dan PT Global Informasi Bermutu (Global TV) masing-masing 99,99 persen serta PT Cipta TPI (TPI) 75 persen. Ia khawatir kepemilikan jamak akan diikuti penyatuan konten acara. Bahkan, konten bisa dikendalikan untuk kepentingan pemilik semata. “Akibatnya, masyarakat sama sekali tak diberi pilihan. Lihat saja sekarang,” ucapnya kemarin. Maka ia menyesalkan sikap pemerintah yang membiarkan laporan MPPI.

Jika sampai awal Januari 2008 pemerintah tak menjawab somasi tadi, MPPI berencana mengadu ke KPPU. MPPI pun sudah menyiapkan gugatan clash action ke Pengadilan Tata Usaha Negara. “Kami akan perkarakan.”

Tak Mengaku

Sekretaris Perusahaan MNC, Gilang Iskandar, mengatakan perusahaannya tak melakukan monopoli seperti yang dituduhkan MPPI. Menurut dia, persaingan tak sehat mencakup tiga hal, yakni penguasaan lebih dari 50 persen pangsa pasar, pengendalian harga iklan, serta membuat tak ada pemain baru yang masuk ke usaha itu. “Tiga unsur itu tak terbukti di industri pertelevisian saat ini,” katanya ketika dihubungi. Tapi Gilang mengaku siap jika KPPU meminta keterangan atas dugaan monopoli.

Pelaksana Harian Direktur Jenderal Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi, Fredy Tulung, menyatakan tak masalah jika kasus ini berlanjut ke KPPU dan pengadilan. Menurut dia, somasi adalah hak warga negara setiap warga. Soal somasi, Fredy menjelaskan, departemennya belum bisa memberikan penilaian sebelum tim legal rampung mengkaji materi somasi. Ia memastikan jawaban segera diberikan setelah kajian tuntas. “Itu kan masalahnya berat dan terkait hukum. Secepatnya akan kami jawab,” ujarnya.

====

sumber: tempointeraktif.com (update Rabu, 12 Desember 2007) 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s